PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Undang-Undang . . .

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

3. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang Undang.

5. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

6. Hari adalah hari kerja.

Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.

(1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat proses peradilan.

(2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga

terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-

Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

(2) Permohonan . . .

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya harus memuat:

• nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
• uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan.

(1) Dalam hal Pencari Keadilan tidak mampu menyusun

permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

(2) Permohonan yang diajukan secara lisan dituangkan

dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu.

(3) Permohonan bantuan hukum yang diajukan

langsung kepada Advokat, tembusan permohonan disampaikan kepada Organisasi Advokat.

(1) Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan

Hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal kejelasan mengenai pokok persoalan yang

dimintakan bantuan hukum belum jelas maka Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Organisasi

Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma.

(2) Advokat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1).

(1) Keputusan mengenai pemberian Bantuan Hukum

Secara Cuma-Cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama Advokat.

(2) Keputusan pemberian bantuan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

(1) Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara

Cuma-Cuma dilaporkan oleh Advokat kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

(1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan

Hukum Secara Cuma-Cuma.

(2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian

bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada

Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

(1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis;
• pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
• pemberhentian tetap dari profesinya.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan

penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam Organisasi Advokat.

Pasal 15 . . .

(1) Organisasi Advokat mengembangkan program

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

(2) Untuk melaksanakan program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Organisasi Advokat membentuk unit kerja yang secara khusus mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi

dan tata kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Organisasi Advokat.

Dalam hal Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum belum memiliki unit kerja, penanganan permohonan dan pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilakukan oleh unit kerja lain yang ditetapkan oleh Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang sedang ditangani Advokat, dilaporkan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6

(enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2008

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan