PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 2
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain.
Pasal 3
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman
diberikan penghasilan setiap bulan.
(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
- Ketua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Wakil Ketua sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Anggota sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
Pasal 4 . . .
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 4
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman
diberikan uang kehormatan setelah berhenti dari jabatannya karena:
- berakhir masa jabatannya; atau
- meninggal dunia.
(2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan.
Pasal 5
(1) Selain penghasilan dan uang kehormatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman mendapat hak-hak lain berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa.
(2) Ketentuan mengenai kelas dan besaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 6
Penghasilan dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diberikan sejak pengucapan sumpah atau janji.
Pasal 7
Perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sesuai dengan perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 . . .
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 8
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang diangkat berasal dari Pegawai Negeri maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah ini yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Ombudsman yang menimbulkan beban keuangan negara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 10
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi
Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional berhak atas penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mulai berlaku.
(2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Komisi Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional mendapatkan uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
www.djpp.depkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010
,
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);