WARALABA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

2. Pemberi . . .

1. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
2. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.

KRITERIA

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• memiliki ciri khas usaha;
• terbukti sudah memberikan keuntungan;
• memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
• mudah diajarkan dan diaplikasikan;
• adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
• Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian

tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5 . . .

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :

• nama dan alamat para pihak;
• jenis Hak Kekayaan Intelektual;
• kegiatan usaha;
• hak dan kewajiban para pihak;
• bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
• wilayah usaha;
• jangka waktu perjanjian;
• tata cara pembayaran imbalan;
• kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
• penyelesaian sengketa; dan
• tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

(1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian

hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.

(2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk

Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

(1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus

penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.

(2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :

• data identitas Pemberi Waralaba;
• legalitas usaha Pemberi Waralaba;
• sejarah . . .

• sejarah kegiatan usahanya;
• struktur organisasi Pemberi Waralaba;
• laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
• jumlah tempat usaha;
• daftar Penerima Waralaba; dan
• hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan

penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.

(2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha

kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

(1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus

penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.

(2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 11 . . .

(1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian

Waralaba.

(2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

(1) Permohonan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen :

• fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
• fotokopi legalitas usaha.

(2) Permohonan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dengan melampirkan dokumen:

• fotokopi legalitas usaha;
• fotokopi perjanjian Waralaba;
• fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
• fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.

(3) Permohonan pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.

(4) Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2).

(5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat

Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Pasal 13 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan

Waralaba.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain berupa pemberian :

• pendidikan dan pelatihan Waralaba;
• rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
• rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
• bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
• penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau
• bantuan perkuatan permodalan.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Waralaba.

(2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi

terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII . . .

SANKSI

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• denda; dan/atau
• pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

BAB VIII . . .

(1) Perjanjian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan

Peraturan Pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd