Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSASAN/KEMERDEKAAN

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp. 150.000,- (seratus Iima puluh ribu rupiah) sebulan.

Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/duda atau ahli warisnya, diberikan tunjangan wafat sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan yang dibayarkan sekaligus.

(1) Kepada janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang sah yang tidak menikah lagi diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan. (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi rata untuk masing-masing janda.

Hak atas penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan hapus apabila : a. penerima penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara negara asing atau menjadi warga negara asing; b. penerima penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau UNDANG-UNDANG Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah.

Penyesuaian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan serta Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuanpn, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama atau tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19); b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048); c. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 1976 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 16); d. Peraturan, Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 17);

e. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 42); f. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional INDONESIA Pusat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 23); g. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional INDONESIA Pusat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 74); h. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Koniite Nasional INDONESIA Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 11).

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBL;IK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 20