Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN KETUJUH ATAS

www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN

KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Perundang-undangan tentang Kebangsaan/Kemerdekaan, PemberianPeraturan TunjangansebagaimanaPerintistelahPergerakanenam kali ditjen diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun3. Peraturan1985 tentang. . . Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara

www.djpp.depkumham.go.id

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN

TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/

KEMERDEKAAN.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Perundang-undangan Pergerakan Republik Indonesia Kebangsaan/KemerdekaanPeraturan Tahun 1985 Nomor(Lembaran20) sebagaimanaNegara ditjen telah enam kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  • Nomor 57 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96);
  • Nomor 21 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 27);
  • Nomor 36 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59);
  • Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 38);
  • Nomor 30 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64); dan
  • Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66), diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan . . . “Pasal 1

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan diberikan Tunjangan Perintis

www.djpp.depkumham.go.id

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp1.563.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan.”

  1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3

(1) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/

Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp1.164.000,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang Perundang-undangan sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibagi rata untuk masing-masing janda. Peraturan

(3) Pembayaranditjen penghargaan/tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dihentikan apabila janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan yang bersangkutan:

  • meninggal dunia; atau
  • kawin lagi.”
  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanAgar . . . pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Perundang-undangan Peraturan ANDI MATTALATTAditjen

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Perundang-undangan tentang Kebangsaan/Kemerdekaan, PemberianPeraturan TunjangansebagaimanaPerintistelahPergerakanenam kali ditjen diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan Peraturan Pemerintah;

MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun3. Peraturan1985 tentang. . . Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara

www.djpp.depkumham.go.id

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 14/1985 — Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang...
amendment PP 33/2008 — PERUBAHAN KEENAM ATAS
Referensi Silang (2)
PP 14/1985 — Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985...
PP 33/2008 — PERUBAHAN KEENAM ATAS