Peraturan Badan Nomor 8-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Situs Web.

(1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik harus dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.

(1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (2) Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa INDONESIA. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa INDONESIA.

20150, No.150 3

(1) Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik; b. disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan c. dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.

Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi: a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik; b. informasi bagi pemodal atau investor; c. informasi tata kelola perusahaan; dan d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang memuat: a. nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi; b. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; c. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik; d. struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:

1. uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;

2. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan

3. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada); e. struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; f. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:

4. foto;

5. nama;

6. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;

7. riwayat pendidikan; dan

8. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada); g. nama dan alamat:

9. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;

10. Pemeringkat Efek (jika ada);

11. Wali Amanat (jika ada); dan/atau

12. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan h. dokumen Anggaran Dasar.

Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat: a. Prospektus Penawaran Umum; b. laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan c. informasi keuangan, paling kurang meliputi:

1. laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;
2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan

20150, No.150 5 3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat: a) pendapatan; b) laba bruto; c) laba (rugi); d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; e) total laba (rugi) komprehensif; f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; g) laba (rugi) per saham; h) jumlah aset; i) jumlah liabilitas; j) jumlah ekuitas; k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; n) rasio lancar; o) rasio liabilitas terhadap ekuitas; p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya; d. informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:

1. pengumuman dan pemanggilan;

2. bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

3. riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

4. ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham; e. informasi saham, paling kurang meliputi:

5. jumlah saham beredar;

6. pemecahan saham (jika ada);

7. penggabungan saham (jika ada);

8. saham bonus (jika ada); dan

9. perubahan nilai nominal saham (jika ada); f. informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:

10. nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;

11. hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;

12. tanggal jatuh tempo; dan

13. tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk; g. informasi dividen; h. informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada); i. informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:

14. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

15. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;

16. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

17. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

18. Kuasi Reorganisasi;

19. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

20. Pembagian Saham Bonus;

21. Pernyataan Penawaran Tender;

22. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan

23. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:

20150, No.150 7 a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris; b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya; c. Piagam Unit Audit Internal; d. kode etik; e. pedoman kerja komite; f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit; g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; h. kebijakan manajemen risiko; i. kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada); j. kebijakan anti korupsi (jika ada); k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan l. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).

(1) Informasi tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (2) Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait aspek: a. lingkungan hidup; b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan d. tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya.

Informasi yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

20150, No.150 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni..2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni..2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY