Peraturan Badan Nomor 8-pojk-03 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan Risk-based Bank Rating. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

8. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

9. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.

(1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi. (4) Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual.

(1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). (2) Penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (3) Bank wajib melakukan pengkinian self assessment Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Bank wajib menyampaikan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil self assessmentpenilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan prudential meeting dengan bank. (2) Apabila setelah melakukan prudential meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. profil risiko (risk profile); b. Good Corporate Governance; c. rentabilitas (earnings); dan d. permodalan (capital). (2) Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile).

(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: a. risiko kredit; b. risiko pasar; c. risiko likuiditas; d. risiko operasional; e. risiko hukum; f. risiko stratejik; g. risiko kepatuhan; h. risiko reputasi; i. risiko imbal hasil; dan j. risiko investasi. (2) Penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip- prinsip Good Corporate Governance. (3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (sustainability Learnings) Bank Umum Syariah. (4) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. (2) Peringkat setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. peringkat 1; b. peringkat 2; c. peringkat 3; d. peringkat 4; dan e. peringkat 5. (3) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. (4) Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governancedilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate GovernanceBank Umum Syariah dan informasi lain yang terkait dengan Good Corporate GovernanceBank Umum Syariah. (5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank Umum Syariah. (6) Penetapan peringkat faktor permodalan Bank Umum Syariah dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank Umum Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. (2) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. Peringkat Komposit 1 (PK-1); b. Peringkat Komposit 2 (PK-2); c. Peringkat Komposit 3 (PK-3); d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); e. Peringkat Komposit 5 (PK-5). (3) Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (4) Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (5) Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (6) Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (7) Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. profil risiko (risk profile); b. Good Corporate Governance; c. rentabilitas (earnings); dan d. permodalan (capital). (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi. (3) Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governancesecara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governancepada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. (5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator www.djpp.kemenkumham.go.id

permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Pasal12 Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka: a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

(1) Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil self assessment oleh Bank terdapat: a. Peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak (action plan)sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank wajib menyampaikan action plan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak (action plan)yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak (action plan)yang merupakan tindak lanjut dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan hasil self assessment Bank.

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat: a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan; dan/atau b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak (action plan)secara tepat waktu.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak (action plan)oleh Bank.

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank Umum Syariah wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah akhir bulan Maret 2014. (2) Dalam rangka persiapan penerapan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual secara efektif, Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah akhir bulan Maret 2014. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2014 untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni 2014.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 11 Juni 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id