Peraturan Badan Nomor 37-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventur

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.

6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

7. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS, yang dilakukan di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PMV, PMVS, dan/atau UUS.

8. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

9. Surat Perintah Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

10. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa.

11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS. (2) Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk: a. memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya; b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan c. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung terhadap setiap PMV, PMVS, dan/atau UUS dilakukan: a. secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; atau b. setiap waktu bila diperlukan. (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pemeriksaan Langsung atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PMV, PMVS, dan/atau UUS. (3) Pemeriksaan Langsung setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan Langsung yang bersifat khusus dan dilakukan apabila: a. berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala yang disampaikan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS;

b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh OJK, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS dimaksud menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS; c. PMV, PMVS, dan/atau UUS patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah; dan/atau d. berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang mengakibatkan OJK perlu untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung. (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS. (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung. (4) Ketentuan ayat (2) dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung.

(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

(1) OJK dapat menunjuk pihak lain sebagai Pemeriksa. (2) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. persiapan Pemeriksaan Langsung; b. pelaksanaan Pemeriksaan Langsung; dan c. pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung. (2) Persiapan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung. (3) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Pemeriksaan Langsung di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS; b. Pemeriksaan Langsung di kantor OJK; dan/atau c. Pemeriksaan Langsung di tempat lain yang ditentukan oleh OJK. (4) Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang bersangkutan. (5) Pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses Pemeriksaan Langsung berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan Langsung.

(1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung dan tanda pengenal Pemeriksa. (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung. (3) Dalam hal Pemeriksa telah menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung, Surat Perintah Pemeriksaan Langsung beserta tanda pengenal Pemeriksa, Pemeriksa berhak: a. memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; b. mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan d. mendapatkan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa. (4) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan Langsung terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK atau diwajibkan oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung. (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung, PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa wajib: a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan Langsung selama proses Pemeriksaan Langsung; b. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; c. memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu; d. memberikan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan e. bekerja sama dalam hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung. (3) PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun buku, catatan, dokumen atau keterangan yang diberikan tidak benar atau menyesatkan. (4) Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung. (5) Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa MENETAPKAN berita

acara penolakan Pemeriksaan Langsung dengan atau tanpa ditandatangani oleh Direksi PMV atau PMVS.

(1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Langsung. (2) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara; dan b. laporan hasil Pemeriksaan Langsung final. (3) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

(1) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara kepada Direksi PMV atau PMVS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Langsung. (2) PMV atau PMVS yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara oleh PMV atau PMVS. (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV atau PMVS tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara secara tertulis, OJK MENETAPKAN laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (4) Dalam hal PMV atau PMVS menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara yang telah

disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pembahasan, OJK MENETAPKAN laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari PMV atau PMVS yang diperiksa. (5) Dalam hal PMV atau PMVS menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara yang telah disampaikan dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, OJK mengundang PMV atau PMVS yang bersangkutan guna melakukan pembahasan atas tanggapan yang disampaikan. (6) Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan. (7) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), OJK MENETAPKAN laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pembahasan bersama PMV atau PMVS yang diperiksa.

(1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan langsung final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut kepada OJK. (2) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila OJK menilai bahwa PMV, PMVS,

dan/atau UUS telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS.

(1) PMV dan PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin kegiatan usaha. (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan. (4) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6

(enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. (6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya. (7) PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset (Investment and Financing to Assets Ratio) minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. (8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. (9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV atau PMVS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha. (10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang bersangkutan. (11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

(1) PMV yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan UUS; atau

c. pencabutan izin UUS. (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan. (4) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS. (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS dan pembekuan kegiatan UUS tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan UUS diterbitkan. (6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan UUS berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya. (7) PMV yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilarang melakukan kegiatan UUS kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset (Investment and Financing to Assets Ratio) minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. (8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan UUS. (9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin UUS. (10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin UUS yang bersangkutan. (11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemeriksaan Langsung PMV, PMVS, dan/atau UUS tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY