Peraturan Badan Nomor 12-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.

6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA (DSN MUI).

7. Direksi: a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas; b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Dewan Komisaris: a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.

9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai OJK.

(1) Bentuk badan hukum LKM adalah: a. koperasi; atau b. perseroan terbatas. (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. (3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA; dan/atau b. koperasi. (4) Kepemilikan setiap warga negara INDONESIA atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini, LKM hanya dapat dimiliki oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. warga negara INDONESIA; b. badan usaha milik desa/kelurahan; c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. koperasi.

LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

(1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK. (3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;

3. permodalan;

4. kepemilikan; dan 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DP Smeliputi:

5. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;

6. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

7. daftar riwayat hidup; www.djpp.kemenkumham.go.id

8. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah: a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi; f) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;

9. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan 6) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. data pemegang saham atau anggota:

10. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) serta surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang; 2) dalam hal pemegang saham atau anggota adalah badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada)yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan d) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal: i. tidak berasal dari pinjaman; dan ii. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang; 3) Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dokumen yang dilampirkan adalah berupa keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM; d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; e. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi; f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling kurang meliputi:

1. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
2. penerimaan Simpanan;
3. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan;
4. prosedur penyelesaian piutang macet; dan 5) prosedur penutupan Simpanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:

1. data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
2. rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
3. uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
4. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional; dan 5) proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan LKM; h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di INDONESIA atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di INDONESIA bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
5. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
6. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan 3) contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM. (4) Dokumen berupa surat pernyataan dan bukti setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1) huruf a) dan b), huruf c angka 2) huruf d), dan huruf h tidak berlaku bagi LKM yang sudah beroperasi pada saat UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan.

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, OJK melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. (3) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak benar, OJK menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat syarat-syarat yang belum terpenuhi kepada pemohon, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. (4) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. (5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK MENETAPKAN izin usaha sebagai LKM kepada pemohon.

(1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi LKM kepada OJK dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, OJK mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti dengan frasa: a. ”Lembaga Keuangan Mikro” atau disingkat ”LKM” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; b. ”Lembaga Keuangan Mikro Syariah” atau disingkat ”LKMS” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit: a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. (3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja. (4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. tidak berasal dari pinjaman; dan b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

Direksi dan Dewan KomisarisLKM harus memenuhi persyaratan: a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e. salah satuDireksi harus memiliki pengalaman operasional dibidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; f. dansalah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direksi LKM dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain. (2) Direksi LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain. (3) Dewan Komisaris LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.

(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS. (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi DSN MUI. (3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa LKM secara bersama-sama. (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah. (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk: a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI; b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. (6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali huruf e dan f, mutatis mutandis berlaku bagi DPS.

(1) Direksi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan setiap perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan www.djpp.kemenkumham.go.id

Komisaris, DPS, dan modal kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan dimaksud dari instansi yang berwenang. (2) Direksi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan setiap perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan: a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatatoleh instansi yang berwenang; b. dokumen Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau data pemegang saham dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan: a. risalah rapat anggota; dan b. dokumen Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan/atau huruf d.

(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang, dengan menggunakan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengenai perubahan nama LKM; b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan c. bukti pengumuman perubahan nama melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap dan benar.

(1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. (2) LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan. (3) Penggabungan atau Peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama. (4) Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK. (5) Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar LKM yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota. (6) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan OJK ini.

(1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direksi LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran VII atau Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling kurang memuat: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM yang melakukan penggabungan atau peleburan; b. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan; c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan nasabah peminjam; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun. (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam rangka memberikan persetujuanatas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. (5) Dalamhal permohonan persetujuan penggabungan atau peleburan yang disampaikan tidak lengkap, OJK menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat syarat-syarat yang belum terpenuhi kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. (6) Dalam hal OJK menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan persetujuan dimaksud secara tertulis kepada LKM untuk dapat melakukan penggabungan atau peleburan. (7) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan.

(1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan wajib dilampiri dokumen: a. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang telah disahkan, disetujui, atau dicatat oleh instansi yang berwenang; b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM yang menerima penggabungan; c. laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan LKM yang menerima penggabungan; dan d. alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan wajib dilampiri dokumen: a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM hasil peleburan; c. laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan LKM hasil peleburan; dan d. alamat lengkap LKM hasil peleburan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau pencatatan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha LKM yang melakukan Peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil Peleburan.

(1) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan. (2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan. (3) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.

(1) LKMyang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan penggabungan ataupeleburan dengan satu atau lebih LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, mutatis mutandis berlaku bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penggabungan dan peleburan LKM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan minimum rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha LKM. (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan: a. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan; b. bukti penguasaan kantor; dan c. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.

(1) Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan ke OJK. (2) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan dengan disertai: a. alasan penutupan; dan b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang LKM kepada Penyimpan, nasabah peminjam dan/atau pihak lainnya.

(1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui surat kabar harian lokal atau papan www.djpp.kemenkumham.go.id

pengumuman di kantor LKM, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor. (2) Pemindahan alamat kantor wajibdilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan: a. bukti pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang lama, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan b. bukti penguasaan kantor. (4) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dalam cakupan wilayah usaha yang sama.

(1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pemekaran wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak efektifnya pemekaran wilayah dimaksud sesuai dengan format dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah: a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

(1) Dalam hal upaya penyehatan LKM yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha LKM, OJK mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. (2) Tim likudasi bertugas untuk melakukan penyelesaian atas segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh LKM. (3) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Tim likuidasi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi kepada OJK paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (5) Tim Likuidasi melaporkan pelaksanaan likuidasi kepada pemegang saham atau anggota, dan OJK, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pelaksanaan likuidasi.

(1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika: a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atau b. LKM telah memiliki:

1. ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memperoleh izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan diluar cakupan wilayah usahanya. (4) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM dimaksud tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK atau pemerintah kabupaten/kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis. (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 21 ayat(1) Peraturan OJK ini, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan OJK ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan OJK ini.

(1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasisebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. (2) Permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK, sesuai dengan format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri: a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; b. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g angka 5); c. laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 www.djpp.kemenkumham.go.id

(dua) tahun terakhir; d. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM yang akan dikukuhkan; e. kinerja pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir; dan f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c kecuali surat pernyataan mengenai setoran modal. (3) Pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (4) Dalam hal permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak benar, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan. (5) OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BankDesa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu serta telah dikukuhkan menjadi LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan OJK ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan OJK ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM dari OJK.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNAH. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id