Peraturan Menteri Keuangan (3,074)
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KINERJA DAERAH DAN PENENTUAN JUMLAH DAERAH
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK
TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
TATA CARA PERENCANAAN, PENGALOKASIAN, PENCAIRAN,
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN
SASARAN INFLASI TAHUN 2025, TAHUN 2026, DAN TAHUN 2027
PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI
RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA
STANDAR PELAYANAN
MEKANISME PENGELOLAAN
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
STANDAR DAN TATA CARA PEMENUHAN KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN
DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR