PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAN SUBJENIS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DAN PERUBAHAN
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan data dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025;
- bahwa untuk menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (17) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan dana alokasi umum, dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian Nomor B-1905/RC.240/A.1/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Penyampaian Data Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian DAK Nonfisik TA 2025;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAN SUBJENIS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DAN
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.
KESATU : Menetapkan perubahan atas rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 berupa:
- bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
- dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian.
KEDUA : Perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Kesehatan;
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 10.Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 11.Gubernur/Bupati/Wali kota bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAN SUBJENIS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DAN
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
A. PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN SUBJENIS BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAN
SUBJENIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
1 Provinsi Aceh 0 0 2 Kab. Aceh Barat 171.990 11.432.119 3 Kab. Aceh Besar 269.886 19.633.179 4 Kab. Aceh Selatan 0 20.408.566 5 Kab. Aceh Singkil 320.577 14.694.168 6 Kab. Aceh Tengah 209.379 11.324.574 7 Kab. Aceh Tenggara 137.059 17.764.526 8 Kab. Aceh Timur 230.185 22.550.808 9 Kab. Aceh Utara 0 32.953.414 10 Kab. Bireuen 249.027 15.678.100 11 Kab. Pidie 0 22.232.020 12 Kab. Simeulue 106.285 9.899.035 13 Kota Banda Aceh 277.955 6.825.224 14 Kota Sabang 121.719 3.901.971 15 Kota Langsa 378.235 4.366.740 16 Kota Lhokseumawe 253.633 4.848.136 17 Kab. Gayo Lues 0 9.680.706 18 Kab. Aceh Barat Daya 62.041 9.665.139 19 Kab. Aceh Jaya 521.924 8.252.554 20 Kab. Nagan Raya 577.333 15.940.824 21 Kab. Aceh Tamiang 206.714 10.229.115
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
22 Kab. Bener Meriah 450.723 9.599.145 23 Kab. Pidie Jaya 199.619 8.516.730 24 Kota Subulussalam 43.125 4.910.542 25 Provinsi Sumatera Utara 0 0 26 Kab. Asahan 351.746 15.903.388 27 Kab. Dairi 0 13.087.933 28 Kab. Deli Serdang 486.094 38.784.617 29 Kab. Karo 177.128 11.924.334 30 Kab. Labuhanbatu 328.245 11.522.228 31 Kab. Langkat 458.548 24.693.620 32 Kab. Mandailing Natal 352.518 24.500.657 33 Kab. Nias 118.939 8.606.644 34 Kab. Simalungun 0 32.031.428 35 Kab. Tapanuli Selatan 549.414 14.307.423 36 Kab. Tapanuli Tengah 0 21.093.297 37 Kab. Tapanuli Utara 279.958 18.321.519 38 Kab. Toba 289.492 6.520.210 39 Kota Binjai 517.233 5.672.587 40 Kota Medan 309.849 15.230.148 41 Kota Pematang Siantar 213.493 10.568.337 42 Kota Sibolga 116.421 3.112.955 43 Kota Tanjung Balai 131.684 3.014.268 44 Kota Tebing Tinggi 189.547 3.363.112 45 Kota Padangsidimpuan 359.773 8.883.730 46 Kab. Pakpak Bharat 216.638 3.724.940 47 Kab. Nias Selatan 72.561 37.319.835 48 Kab. Humbang Hasundutan 0 9.736.057 49 Kab. Serdang Bedagai 0 15.154.756 50 Kab. Samosir 156.893 7.217.855 51 Kab. Batu Bara 269.860 13.212.930 52 Kab. Padang Lawas 342.438 15.071.141 53 Kab. Padang Lawas Utara 177.937 18.804.952 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 0 5.481.251 55 Kab. Labuhanbatu Utara 388.937 13.763.593 56 Kab. Nias Utara 453.548 7.975.449 57 Kab. Nias Barat 579.213 9.557.532 58 Kota Gunungsitoli 409.855 5.790.869 59 Provinsi Sumatera Barat 0 0 60 Kab. Lima Puluh Kota 420.899 13.517.511 61 Kab. Agam 628.728 13.867.252 62 Kab. Kepulauan Mentawai 327.942 8.560.723 63 Kab. Padang Pariaman 436.776 19.001.084 64 Kab. Pasaman 288.965 11.556.461 65 Kab. Pesisir Selatan 44.413 13.822.321 66 Kab. Sijunjung 322.565 8.940.204 67 Kab. Solok 537.457 15.173.561 68 Kab. Tanah Datar 420.619 11.310.004 69 Kota Bukittinggi 353.769 3.275.967 70 Kota Padang Panjang 390.069 2.461.305 71 Kota Padang 201.153 13.712.602 72 Kota Payakumbuh 435.943 3.660.756
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
73 Kota Sawahlunto 398.217 3.063.110 74 Kota Solok 289.394 2.323.867 75 Kota Pariaman 371.410 5.117.990 76 Kab. Pasaman Barat 203.371 7.243.774 77 Kab. Dharmasraya 287.749 10.954.587 78 Kab. Solok Selatan 441.268 2.905.654 79 Provinsi Riau 0 0 80 Kab. Bengkalis 650.464 14.393.887 81 Kab. Indragiri Hilir 0 23.031.735 82 Kab. Indragiri Hulu 261.379 12.225.053 83 Kab. Kampar 461.392 25.490.736 84 Kab. Kuantan Singingi 0 15.680.799 85 Kab. Pelalawan 504.768 5.531.306 86 Kab. Rokan Hilir 261.620 14.983.860 87 Kab. Rokan Hulu 635.038 16.727.573 88 Kab. Siak 578.369 8.597.726 89 Kota Dumai 278.887 5.864.404 90 Kota Pekanbaru 433.779 11.860.698 91 Kab. Kepulauan Meranti 453.869 6.985.603 92 Provinsi Jambi 0 0 93 Kab. Batanghari 397.816 14.027.945 94 Kab. Bungo 485.154 13.130.184 95 Kab. Kerinci 394.101 16.632.754 96 Kab. Merangin 126.755 27.554.944 97 Kab. Muaro Jambi 488.349 16.817.623 98 Kab. Sarolangun 424.388 10.879.477 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 303.910 12.039.024 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 350.526 14.769.227 101 Kab. Tebo 371.831 15.119.240 102 Kota Jambi 486.931 10.140.054 103 Kota Sungai Penuh 525.061 8.033.117 104 Provinsi Sumatera Selatan 0 0 105 Kab. Lahat 436.969 25.186.682 106 Kab. Musi Banyuasin 300.172 17.919.293 107 Kab. Musi Rawas 193.769 15.114.303 108 Kab. Muara Enim 285.834 15.391.375 109 Kab. Ogan Komering Ilir 567.929 31.057.848 110 Kab. Ogan Komering Ulu 300.575 15.264.900 111 Kota Palembang 434.262 30.097.834 112 Kota Prabumulih 400.544 5.627.888 113 Kota Pagar Alam 238.426 4.907.123 114 Kota Lubuk Linggau 0 7.330.087 115 Kab. Banyuasin 330.894 27.044.691 116 Kab. Ogan Ilir 518.119 17.688.546 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 475.628 19.009.372 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 169.469 14.152.073 119 Kab. Empat Lawang 59.486 7.655.256 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 304.433 4.819.600 121 Kab. Musi Rawas Utara 0 7.509.673 122 Provinsi Bengkulu 0 0 123 Kab. Bengkulu Selatan 0 9.278.654
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
124 Kab. Bengkulu Utara 0 16.311.363 125 Kab. Rejang Lebong 249.083 11.521.301 126 Kota Bengkulu 703.821 10.290.383 127 Kab. Kaur 317.876 11.561.870 128 Kab. Seluma 319.713 17.677.937 129 Kab. Mukomuko 350.168 11.450.884 130 Kab. Lebong 358.143 8.063.920 131 Kab. Kepahiang 384.983 8.096.226 132 Kab. Bengkulu Tengah 474.784 14.286.879 133 Provinsi Lampung 0 0 134 Kab. Lampung Barat 392.106 14.021.783 135 Kab. Lampung Selatan 363.347 24.244.351 136 Kab. Lampung Tengah 435.102 19.309.745 137 Kab. Lampung Utara 394.041 18.597.383 138 Kab. Lampung Timur 580.140 22.611.033 139 Kab. Tanggamus 295.776 19.771.046 140 Kab. Tulang Bawang 0 17.972.451 141 Kab. Way Kanan 375.412 17.855.043 142 Kota Bandar Lampung 317.890 23.040.311 143 Kota Metro 392.976 6.777.156 144 Kab. Pesawaran 363.071 11.891.706 145 Kab. Pringsewu 361.179 12.875.531 146 Kab. Mesuji 0 8.681.643 147 Kab. Tulang Bawang Barat 0 8.277.531 148 Kab. Pesisir Barat 0 8.739.969 149 Provinsi DKI Jakarta 0 0 150 Provinsi Jawa Barat 0 0 151 Kab. Bandung 749.999 30.206.837 152 Kab. Bekasi 0 19.667.355 153 Kab. Bogor 0 54.556.067 154 Kab. Ciamis 477.423 28.034.420 155 Kab. Cianjur 396.199 43.860.406 156 Kab. Cirebon 0 42.828.881 157 Kab. Garut 708.997 63.961.757 158 Kab. Indramayu 0 17.578.994 159 Kab. Karawang 0 28.013.635 160 Kab. Kuningan 567.070 27.551.287 161 Kab. Majalengka 537.017 24.599.979 162 Kab. Purwakarta 128.504 14.231.289 163 Kab. Subang 519.845 26.187.261 164 Kab. Sukabumi 0 58.668.465 165 Kab. Sumedang 709.775 27.563.713 166 Kab. Tasikmalaya 698.559 42.748.730 167 Kota Bandung 342.068 26.843.139 168 Kota Bekasi 0 22.654.222 169 Kota Bogor 564.099 14.962.197 170 Kota Cirebon 0 14.783.576 171 Kota Depok 206.392 21.250.528 172 Kota Sukabumi 746.391 8.620.481 173 Kota Tasikmalaya 721.757 16.364.066 174 Kota Cimahi 0 5.778.654
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
175 Kota Banjar 248.982 6.365.657 176 Kab. Bandung Barat 699.609 18.839.957 177 Kab. Pangandaran 249.738 9.314.182 178 Provinsi Jawa Tengah 0 0 179 Kab. Banjarnegara 273.083 23.657.917 180 Kab. Banyumas 249.305 27.025.597 181 Kab. Batang 340.771 16.430.528 182 Kab. Blora 661.581 20.053.887 183 Kab. Boyolali 341.030 17.339.061 184 Kab. Brebes 422.360 30.100.514 185 Kab. Cilacap 423.966 30.733.335 186 Kab. Demak 497.239 20.288.872 187 Kab. Grobogan 264.476 22.894.098 188 Kab. Jepara 414.553 17.720.965 189 Kab. Karanganyar 357.182 15.664.479 190 Kab. Kebumen 500.198 26.260.689 191 Kab. Kendal 200.773 23.903.890 192 Kab. Klaten 511.895 19.970.407 193 Kab. Kudus 197.568 14.451.347 194 Kab. Magelang 394.185 18.334.617 195 Kab. Pati 446.950 19.745.385 196 Kab. Pekalongan 167.824 17.051.535 197 Kab. Pemalang 419.291 17.939.364 198 Kab. Purbalingga 186.326 17.170.640 199 Kab. Purworejo 197.093 14.982.369 200 Kab. Rembang 218.397 13.870.933 201 Kab. Semarang 422.670 16.580.210 202 Kab. Sragen 0 22.274.948 203 Kab. Sukoharjo 454.500 9.656.564 204 Kab. Tegal 668.170 20.504.070 205 Kab. Temanggung 205.937 19.919.479 206 Kab. Wonogiri 432.420 27.464.221 207 Kab. Wonosobo 322.654 17.687.899 208 Kota Magelang 270.029 3.390.213 209 Kota Pekalongan 403.064 8.652.595 210 Kota Salatiga 205.765 3.763.646 211 Kota Semarang 400.760 24.838.197 212 Kota Surakarta 463.016 16.561.439 213 Kota Tegal 234.863 5.018.322 214 Provinsi DI Yogyakarta 0 0 215 Kab. Bantul 744.612 24.809.428 216 Kab. Gunung Kidul 508.311 25.504.269 217 Kab. Kulon Progo 579.196 13.585.000 218 Kab. Sleman 366.698 12.873.131 219 Kota Yogyakarta 441.684 8.965.428 220 Provinsi Jawa Timur 0 0 221 Kab. Bangkalan 280.849 18.320.500 222 Kab. Banyuwangi 0 18.700.352 223 Kab. Blitar 396.252 19.304.109 224 Kab. Bojonegoro 0 17.967.328 225 Kab. Bondowoso 350.835 17.843.466
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
226 Kab. Gresik 70.194 16.121.884 227 Kab. Jember 325.869 28.247.987 228 Kab. Jombang 339.396 21.342.528 229 Kab. Kediri 423.070 22.715.036 230 Kab. Lamongan 427.608 22.888.435 231 Kab. Lumajang 209.748 16.068.317 232 Kab. Madiun 541.540 17.326.401 233 Kab. Magetan 162.526 14.056.856 234 Kab. Malang 237.054 28.427.929 235 Kab. Mojokerto 0 17.913.588 236 Kab. Nganjuk 659.876 8.665.829 237 Kab. Ngawi 648.654 19.356.267 238 Kab. Pacitan 366.769 16.688.836 239 Kab. Pamekasan 251.920 16.303.106 240 Kab. Pasuruan 174.215 19.508.759 241 Kab. Ponorogo 289.667 21.662.010 242 Kab. Probolinggo 474.839 19.006.702 243 Kab. Sampang 261.124 16.697.313 244 Kab. Sidoarjo 463.059 18.941.603 245 Kab. Situbondo 0 14.732.150 246 Kab. Sumenep 0 22.087.333 247 Kab. Trenggalek 511.916 14.865.589 248 Kab. Tuban 157.963 22.145.717 249 Kab. Tulungagung 436.355 17.888.630 250 Kota Blitar 216.271 1.730.292 251 Kota Kediri 151.867 4.975.374 252 Kota Madiun 260.309 3.474.808 253 Kota Malang 0 10.163.255 254 Kota Mojokerto 0 3.223.131 255 Kota Pasuruan 468.872 4.681.866 256 Kota Probolinggo 409.217 2.742.513 257 Kota Surabaya 0 34.588.326 258 Kota Batu 309.912 3.329.051 259 Provinsi Kalimantan Barat 0 0 260 Kab. Bengkayang 316.809 15.380.958 261 Kab. Landak 277.249 19.023.290 262 Kab. Kapuas Hulu 0 22.203.376 263 Kab. Ketapang 111.786 25.083.187 264 Kab. Mempawah 349.332 11.743.272 265 Kab. Sambas 147.965 30.121.848 266 Kab. Sanggau 191.723 21.135.476 267 Kab. Sintang 428.043 23.024.392 268 Kota Pontianak 418.072 15.208.496 269 Kota Singkawang 302.753 6.907.569 270 Kab. Sekadau 370.310 10.945.560 271 Kab. Melawi 84.460 9.387.579 272 Kab. Kayong Utara 295.376 9.313.547 273 Kab. Kubu Raya 247.488 23.335.815 274 Provinsi Kalimantan Tengah 0 0 275 Kab. Barito Selatan 0 13.212.326 276 Kab. Barito Utara 231.132 12.809.256
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
277 Kab. Kapuas 460.000 24.929.928 278 Kab. Kotawaringin Barat 443.260 14.684.330 279 Kab. Kotawaringin Timur 363.548 18.811.424 280 Kota Palangkaraya 492.079 8.008.516 281 Kab. Katingan 478.245 14.107.895 282 Kab. Seruyan 710.893 10.362.007 283 Kab. Sukamara 320.070 4.009.015 284 Kab. Lamandau 517.459 6.498.699 285 Kab. Gunung Mas 447.462 12.881.094 286 Kab. Pulang Pisau 302.025 10.733.954 287 Kab. Murung Raya 366.495 12.451.753 288 Kab. Barito Timur 222.557 10.943.667 289 Provinsi Kalimantan Selatan 0 0 290 Kab. Banjar 388.091 23.621.866 291 Kab. Barito Kuala 409.155 15.991.270 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 248.674 14.668.154 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 279.971 17.722.398 294 Kab. Hulu Sungai Utara 184.546 7.544.338 295 Kab. Kotabaru 526.040 20.558.746 296 Kab. Tabalong 215.258 10.966.149 297 Kab. Tanah Laut 248.417 14.248.552 298 Kab. Tapin 394.040 9.126.858 299 Kota Banjarbaru 536.224 6.624.315 300 Kota Banjarmasin 228.140 17.966.133 301 Kab. Balangan 370.683 9.582.383 302 Kab. Tanah Bumbu 204.593 10.846.147 303 Provinsi Kalimantan Timur 0 0 304 Kab. Berau 291.747 10.684.658 305 Kab. Kutai Kartanegara 0 23.187.882 306 Kab. Kutai Barat 362.507 13.357.023 307 Kab. Kutai Timur 0 19.797.057 308 Kab. Paser 0 12.008.623 309 Kota Balikpapan 365.752 24.624.573 310 Kota Bontang 202.417 1.779.955 311 Kota Samarinda 421.563 21.292.340 312 Kab. Penajam Paser Utara 735.201 8.554.056 313 Kab. Mahakam Ulu 378.462 2.813.939 314 Provinsi Sulawesi Utara 0 0 315 Kab. Bolaang Mongondow 0 13.461.416 316 Kab. Minahasa 398.203 15.068.163 317 Kab. Kepulauan Sangihe 557.977 11.682.411 318 Kota Bitung 405.754 3.528.208 319 Kota Manado 743.772 9.963.043 320 Kab. Kepulauan Talaud 335.625 11.973.018 321 Kab. Minahasa Selatan 0 13.523.949 322 Kota Tomohon 379.667 4.963.124 323 Kab. Minahasa Utara 353.669 10.112.607 324 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 0 7.141.843 325 Kota Kotamobagu 381.064 2.907.113 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 0 9.702.558 327 Kab. Minahasa Tenggara 591.917 8.055.660
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 375.727 6.095.283 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 619.380 6.725.432 330 Provinsi Sulawesi Tengah 0 0 331 Kab. Banggai 638.814 29.050.119 332 Kab. Banggai Kepulauan 0 12.679.415 333 Kab. Buol 541.029 9.344.657 334 Kab. Toli-Toli 0 10.887.178 335 Kab. Donggala 292.573 18.445.191 336 Kab. Morowali 83.891 9.770.823 337 Kab. Poso 393.693 19.148.652 338 Kota Palu 342.474 10.156.135 339 Kab. Parigi Moutong 303.305 24.717.347 340 Kab. Tojo Una-Una 80.335 16.173.072 341 Kab. Sigi 388.834 17.361.775 342 Kab. Banggai Laut 222.289 7.213.068 343 Kab. Morowali Utara 413.494 11.989.423 344 Provinsi Sulawesi Selatan 0 0 345 Kab. Bantaeng 0 11.460.402 346 Kab. Barru 50.878 7.462.381 347 Kab. Bone 396.275 35.858.704 348 Kab. Bulukumba 423.272 17.137.469 349 Kab. Enrekang 265.181 11.449.524 350 Kab. Gowa 443.159 25.499.145 351 Kab. Jeneponto 0 19.490.680 352 Kab. Luwu 334.280 19.485.131 353 Kab. Luwu Utara 479.754 14.019.094 354 Kab. Maros 411.457 11.722.014 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 271.505 21.018.213 356 Kota Palopo 433.525 9.524.135 357 Kab. Luwu Timur 499.019 12.420.364 358 Kab. Pinrang 370.755 17.035.126 359 Kab. Sinjai 0 12.016.227 360 Kab. Kepulauan Selayar 463.583 11.711.256 361 Kab. Sidenreng Rappang 374.619 10.663.256 362 Kab. Soppeng 177.899 9.813.239 363 Kab. Takalar 0 21.775.249 364 Kab. Tana Toraja 474.172 15.989.183 365 Kab. Wajo 390.946 18.574.924 366 Kota Parepare 223.935 6.399.842 367 Kota Makassar 350.064 28.682.384 368 Kab. Toraja Utara 640.257 21.685.459 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0 370 Kab. Buton 376.417 10.641.247 371 Kab. Konawe 382.764 25.832.495 372 Kab. Kolaka 381.835 11.374.565 373 Kab. Muna 0 32.153.202 374 Kota Kendari 262.137 16.279.224 375 Kota Baubau 0 11.369.766 376 Kab. Konawe Selatan 749.361 23.259.114 377 Kab. Bombana 749.999 18.005.986 378 Kab. Wakatobi 0 11.793.543
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
379 Kab. Kolaka Utara 386.690 13.135.722 380 Kab. Konawe Utara 0 18.519.590 381 Kab. Buton Utara 0 11.367.235 382 Kab. Konawe Kepulauan 0 7.914.603 383 Kab. Kolaka Timur 415.634 9.948.728 384 Kab. Muna Barat 0 13.094.501 385 Kab. Buton Tengah 368.660 11.242.851 386 Kab. Buton Selatan 341.542 10.210.964 387 Provinsi Bali 0 0 388 Kab. Badung 243.388 6.572.437 389 Kab. Bangli 458.790 6.591.962 390 Kab. Buleleng 90.445 7.248.572 391 Kab. Gianyar 193.896 6.633.674 392 Kab. Jembrana 128.630 6.388.742 393 Kab. Karangasem 457.834 4.591.234 394 Kab. Klungkung 401.734 5.865.953 395 Kab. Tabanan 275.317 12.658.367 396 Kota Denpasar 288.270 6.027.657 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0 0 398 Kab. Bima 422.194 22.360.298 399 Kab. Dompu 287.020 11.539.792 400 Kab. Lombok Barat 629.155 17.513.584 401 Kab. Lombok Tengah 706.030 25.102.100 402 Kab. Lombok Timur 396.864 34.089.169 403 Kab. Sumbawa 120.505 18.179.993 404 Kota Mataram 0 6.367.385 405 Kota Bima 458.668 5.197.982 406 Kab. Sumbawa Barat 261.197 5.891.578 407 Kab. Lombok Utara 367.843 6.784.557 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0 0 409 Kab. Alor 0 23.313.096 410 Kab. Belu 368.708 16.256.097 411 Kab. Ende 442.847 22.266.288 412 Kab. Flores Timur 470.528 21.796.744 413 Kab. Kupang 202.249 29.006.261 414 Kab. Lembata 287.087 10.858.333 415 Kab. Manggarai 314.209 20.796.295 416 Kab. Ngada 452.017 20.568.629 417 Kab. Sikka 431.855 27.255.606 418 Kab. Sumba Barat 239.351 7.265.100 419 Kab. Sumba Timur 447.790 21.881.470 420 Kab. Timor Tengah Selatan 233.458 34.167.465 421 Kab. Timor Tengah Utara 270.259 29.327.703 422 Kota Kupang 353.437 12.910.312 423 Kab. Rote Ndao 259.939 10.642.066 424 Kab. Manggarai Barat 637.672 21.115.598 425 Kab. Nagekeo 747.007 6.336.634 426 Kab. Sumba Barat Daya 403.275 19.918.193 427 Kab. Sumba Tengah 232.204 9.061.176 428 Kab. Manggarai Timur 477.677 34.616.562 429 Kab. Sabu Raijua 222.581 10.962.772
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
430 Kab. Malaka 411.315 22.742.638 431 Provinsi Maluku 0 0 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 126.371 13.538.049 433 Kab. Maluku Tengah 654.336 40.038.204 434 Kab. Maluku Tenggara 705.170 21.250.092 435 Kab. Buru 325.340 12.653.139 436 Kota Ambon 344.940 13.943.266 437 Kab. Seram Bagian Barat 584.422 23.954.032 438 Kab. Seram Bagian Timur 473.941 24.856.693 439 Kab. Kepulauan Aru 397.168 25.401.498 440 Kota Tual 283.219 10.468.836 441 Kab. Maluku Barat Daya 0 15.826.028 442 Kab. Buru Selatan 373.814 10.427.227 443 Provinsi Papua 0 0 444 Kab. Biak Numfor 489.582 19.261.490 445 Kab. Jayapura 772.039 26.727.319 446 Kab. Kepulauan Yapen 574.429 20.011.450 447 Kota Jayapura 256.560 12.983.921 448 Kab. Sarmi 0 10.802.569 449 Kab. Keerom 0 7.524.724 450 Kab. Waropen 0 10.331.750 451 Kab. Supiori 0 9.527.664 452 Kab. Mamberamo Raya 0 15.398.865 453 Provinsi Maluku Utara 0 0 454 Kab. Halmahera Tengah 0 11.299.930 455 Kota Ternate 595.288 10.463.087 456 Kab. Halmahera Barat 626.020 15.584.931 457 Kab. Halmahera Timur 155.209 13.971.382 458 Kab. Halmahera Selatan 388.872 35.984.511 459 Kab. Halmahera Utara 0 15.579.538 460 Kab. Kepulauan Sula 0 12.240.436 461 Kota Tidore Kepulauan 0 6.512.145 462 Kab. Pulau Morotai 194.069 12.513.392 463 Kab. Pulau Taliabu 0 8.189.710 464 Provinsi Banten 0 0 465 Kab. Lebak 357.039 26.538.682 466 Kab. Pandeglang 374.837 33.513.467 467 Kab. Serang 491.675 24.973.222 468 Kab. Tangerang 706.606 32.602.819 469 Kota Cilegon 509.998 6.655.323 470 Kota Tangerang 0 18.519.252 471 Kota Serang 379.493 12.130.188 472 Kota Tangerang Selatan 513.430 17.872.683 473 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 0 474 Kab. Bangka 254.690 7.421.366 475 Kab. Belitung 298.158 6.235.229 476 Kota Pangkal Pinang 344.919 6.052.813 477 Kab. Bangka Selatan 153.042 5.598.244 478 Kab. Bangka Tengah 247.135 4.760.553 479 Kab. Bangka Barat 442.169 5.082.087 480 Kab. Belitung Timur 50.502 4.621.909
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
481 Provinsi Gorontalo 0 0 482 Kab. Boalemo 296.748 9.114.248 483 Kab. Gorontalo 677.937 19.304.752 484 Kota Gorontalo 561.110 5.732.751 485 Kab. Pohuwato 262.864 12.435.709 486 Kab. Bone Bolango 232.320 14.576.397 487 Kab. Gorontalo Utara 255.624 11.188.489 488 Provinsi Kepulauan Riau 0 0 489 Kab. Natuna 81.870 7.400.772 490 Kab. Kepulauan Anambas 0 5.582.508 491 Kab. Karimun 216.884 8.622.273 492 Kota Batam 596.812 15.157.091 493 Kota Tanjung Pinang 629.662 10.959.861 494 Kab. Lingga 565.797 7.865.647 495 Kab. Bintan 326.954 7.951.109 496 Provinsi Papua Barat 0 0 497 Kab. Fakfak 0 8.065.716 498 Kab. Manokwari 562.811 13.044.711 499 Kab. Teluk Bintuni 0 14.429.394 500 Kab. Teluk Wondama 0 6.571.405 501 Kab. Kaimana 0 9.763.725 502 Kab. Manokwari Selatan 0 6.178.274 503 Kab. Pegunungan Arfak 0 6.734.281 504 Provinsi Sulawesi Barat 0 0 505 Kab. Majene 354.629 10.997.966 506 Kab. Mamuju 331.362 21.416.659 507 Kab. Polewali Mandar 0 19.511.612 508 Kab. Mamasa 0 17.281.283 509 Kab. Pasangkayu 388.939 11.329.835 510 Kab. Mamuju Tengah 193.185 7.534.697 511 Provinsi Kalimantan Utara 0 0 512 Kab. Bulungan 417.723 9.174.198 513 Kab. Malinau 280.843 12.641.472 514 Kab. Nunukan 360.195 15.045.719 515 Kota Tarakan 366.597 4.130.806 516 Kab. Tana Tidung 303.988 3.411.298 517 Provinsi Papua Selatan 0 0 518 Kab. Merauke 442.902 31.893.166 519 Kab. Boven Digoel 562.291 21.968.468 520 Kab. Mappi 270.382 19.970.557 521 Kab. Asmat 0 19.213.691 522 Provinsi Papua Tengah 0 0 523 Kab. Mimika 0 22.012.648 524 Kab. Nabire 425.974 31.383.672 525 Kab. Paniai 0 36.265.053 526 Kab. Puncak Jaya 0 10.673.940 527 Kab. Dogiyai 0 36.910.675 528 Kab. Puncak 0 9.967.913 529 Kab. Intan Jaya 0 6.026.366 530 Kab. Deiyai 0 16.116.774 531 Provinsi Papua Pegunungan 0 0
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK)
BOK
NO. NAMA DAERAH
PENGAWASAN
BOK PUSKESMAS
OBAT DAN MAKANAN
(1) (2) (3) (4)
532 Kab. Jayawijaya 0 22.162.567 533 Kab. Yahukimo 0 41.010.201 534 Kab. Pegunungan Bintang 0 34.479.886 535 Kab. Tolikara 0 28.105.252 536 Kab. Mamberamo Tengah 0 10.086.183 537 Kab. Yalimo 0 6.297.530 538 Kab. Lanny Jaya 0 10.383.558 539 Kab. Nduga 0 11.058.377 540 Provinsi Papua Barat Daya 0 0 541 Kab. Sorong 64.921 20.649.635 542 Kota Sorong 0 10.028.383 543 Kab. Raja Ampat 242.667 14.780.824 544 Kab. Sorong Selatan 0 17.445.363 545 Kab. Maybrat 0 17.877.979 546 Kab. Tambrauw 0 9.511.972
DANA CADANGAN 0 0
NASIONAL 150.000.000 7.829.259.818
B. PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SUBJENIS BANTUAN
OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
(dalam ribuan rupiah)
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
1 Provinsi Aceh 36.480
2 Kab. Aceh Barat 1.447.824
3 Kab. Aceh Besar 873.624
4 Kab. Aceh Selatan 907.008
5 Kab. Aceh Singkil 319.200
6 Kab. Aceh Tengah 596.970
7 Kab. Aceh Tenggara 897.318
8 Kab. Aceh Timur 868.452
9 Kab. Aceh Utara 827.370
10 Kab. Bireuen 826.386
11 Kab. Pidie 1.123.380
12 Kab. Simeulue 503.310
13 Kota Banda Aceh 201.666
14 Kota Sabang 82.080
15 Kota Langsa 170.226
16 Kota Lhokseumawe 59.280
17 Kab. Gayo Lues 627.342
18 Kab. Aceh Barat Daya 459.078
19 Kab. Aceh Jaya 333.906
20 Kab. Nagan Raya 361.266
21 Kab. Aceh Tamiang 383.040
22 Kab. Bener Meriah 397.746
23 Kab. Pidie Jaya 599.394
24 Kota Subulussalam 72.960
25 Provinsi Sumatera Utara 36.480
26 Kab. Asahan 524.358
27 Kab. Dairi 401.280
28 Kab. Deli Serdang 498.066
29 Kab. Karo 449.412
30 Kab. Labuhanbatu 264.480
31 Kab. Langkat 557.346
32 Kab. Mandailing Natal 473.784
33 Kab. Nias 341.610
34 Kab. Simalungun 961.794
35 Kab. Tapanuli Selatan 886.194
36 Kab. Tapanuli Tengah 308.598
37 Kab. Tapanuli Utara 647.520
38 Kab. Toba 177.840
39 Kota Binjai 136.800
40 Kota Medan 127.680
41 Kota Pematang Siantar 91.200
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
42 Kota Sibolga 4.560
43 Kota Tanjung Balai 27.360
44 Kota Tebing Tinggi 45.600
45 Kota Padangsidimpuan 200.640
46 Kab. Pakpak Bharat 223.440
47 Kab. Nias Selatan 311.220
48 Kab. Humbang Hasundutan 114.000
49 Kab. Serdang Bedagai 515.280
50 Kab. Samosir 237.120
51 Kab. Batu Bara 751.446
52 Kab. Padang Lawas 742.236
53 Kab. Padang Lawas Utara 970.032
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 137.826
55 Kab. Labuhanbatu Utara 275.106
56 Kab. Nias Utara 354.336
57 Kab. Nias Barat 213.474
58 Kota Gunungsitoli 118.560
59 Provinsi Sumatera Barat 59.280
60 Kab. Lima Puluh Kota 584.706
61 Kab. Agam 351.120
62 Kab. Kepulauan Mentawai 168.720
63 Kab. Padang Pariaman 291.840
64 Kab. Pasaman 296.400
65 Kab. Pesisir Selatan 378.480
66 Kab. Sijunjung 242.706
67 Kab. Solok 209.760
68 Kab. Tanah Datar 342.000
69 Kota Bukittinggi 41.040
70 Kota Padang Panjang 59.280
71 Kota Padang 145.920
72 Kota Payakumbuh 186.960
73 Kota Sawahlunto 136.800
74 Kota Solok 159.600
75 Kota Pariaman 155.040
76 Kab. Pasaman Barat 273.600
77 Kab. Dharmasraya 269.040
78 Kab. Solok Selatan 259.920
79 Provinsi Riau 41.040
80 Kab. Bengkalis 305.520
81 Kab. Indragiri Hilir 251.826
82 Kab. Indragiri Hulu 275.106
83 Kab. Kampar 508.212
84 Kab. Kuantan Singingi 517.812
85 Kab. Pelalawan 391.770
86 Kab. Rokan Hilir 301.986
87 Kab. Rokan Hulu 465.120
88 Kab. Siak 369.360
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
89 Kota Dumai 109.440
90 Kota Pekanbaru 114.000
91 Kab. Kepulauan Meranti 77.520
92 Provinsi Jambi 104.880
93 Kab. Batanghari 559.968
94 Kab. Bungo 634.806
95 Kab. Kerinci 1.603.794
96 Kab. Merangin 925.866
97 Kab. Muaro Jambi 470.208
98 Kab. Sarolangun 555.822
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 196.080
100 Kab. Tanjung Jabung Timur 110.466
101 Kab. Tebo 498.726
102 Kota Jambi 325.728
103 Kota Sungai Penuh 594.858
104 Provinsi Sumatera Selatan 259.920
105 Kab. Lahat 1.227.510
106 Kab. Musi Banyuasin 437.760
107 Kab. Musi Rawas 539.106
108 Kab. Muara Enim 556.320
109 Kab. Ogan Komering Ilir 524.400
110 Kab. Ogan Komering Ulu 288.306
111 Kota Palembang 177.840
112 Kota Prabumulih 159.600
113 Kota Pagar Alam 292.824
114 Kota Lubuk Linggau 323.370
115 Kab. Banyuasin 734.160
116 Kab. Ogan Ilir 516.306
117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 364.800
118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 347.586
119 Kab. Empat Lawang 196.080
120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 223.440
121 Kab. Musi Rawas Utara 36.480
122 Provinsi Bengkulu 155.040
123 Kab. Bengkulu Selatan 487.920
124 Kab. Bengkulu Utara 787.998
125 Kab. Rejang Lebong 334.476
126 Kota Bengkulu 132.240
127 Kab. Kaur 1.096.056
128 Kab. Seluma 799.146
129 Kab. Mukomuko 351.120
130 Kab. Lebong 255.384
131 Kab. Kepahiang 319.200
132 Kab. Bengkulu Tengah 388.608
133 Provinsi Lampung 177.840
134 Kab. Lampung Barat 323.760
135 Kab. Lampung Selatan 736.764
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
136 Kab. Lampung Tengah 1.112.640
137 Kab. Lampung Utara 852.720
138 Kab. Lampung Timur 425.106
139 Kab. Tanggamus 466.146
140 Kab. Tulang Bawang 241.680
141 Kab. Way Kanan 406.866
142 Kota Bandar Lampung 127.680
143 Kota Metro 118.560
144 Kab. Pesawaran 332.880
145 Kab. Pringsewu 259.920
146 Kab. Mesuji 127.680
147 Kab. Tulang Bawang Barat 668.022
148 Kab. Pesisir Barat 127.680
149 Provinsi DKI Jakarta 467.658
150 Provinsi Jawa Barat 493.020
151 Kab. Bandung 548.706
152 Kab. Bekasi 382.062
153 Kab. Bogor 714.372
154 Kab. Ciamis 586.692
155 Kab. Cianjur 651.558
156 Kab. Cirebon 915.012
157 Kab. Garut 832.932
158 Kab. Indramayu 661.200
159 Kab. Karawang 1.113.696
160 Kab. Kuningan 832.932
161 Kab. Majalengka 1.398.372
162 Kab. Purwakarta 512.820
163 Kab. Subang 790.542
164 Kab. Sukabumi 724.518
165 Kab. Sumedang 609.492
166 Kab. Tasikmalaya 1.029.012
167 Kota Bandung 95.760
168 Kota Bekasi 22.800
169 Kota Bogor 86.640
170 Kota Cirebon 31.920
171 Kota Depok 63.840
172 Kota Sukabumi 86.640
173 Kota Tasikmalaya 259.920
174 Kota Cimahi 36.480
175 Kota Banjar 100.320
176 Kab. Bandung Barat 355.680
177 Kab. Pangandaran 205.200
178 Provinsi Jawa Tengah 86.640
179 Kab. Banjarnegara 456.000
180 Kab. Banyumas 528.960
181 Kab. Batang 383.040
182 Kab. Blora 502.626
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
183 Kab. Boyolali 588.240
184 Kab. Brebes 579.120
185 Kab. Cilacap 597.360
186 Kab. Demak 396.720
187 Kab. Grobogan 538.080
188 Kab. Jepara 296.400
189 Kab. Karanganyar 433.200
190 Kab. Kebumen 583.680
191 Kab. Kendal 478.800
192 Kab. Klaten 702.240
193 Kab. Kudus 205.200
194 Kab. Magelang 720.480
195 Kab. Pati 570.000
196 Kab. Pekalongan 396.720
197 Kab. Pemalang 310.080
198 Kab. Purbalingga 697.680
199 Kab. Purworejo 1.248.414
200 Kab. Rembang 369.360
201 Kab. Semarang 538.080
202 Kab. Sragen 497.040
203 Kab. Sukoharjo 411.426
204 Kab. Tegal 442.320
205 Kab. Temanggung 647.520
206 Kab. Wonogiri 478.800
207 Kab. Wonosobo 528.960
208 Kota Magelang 22.800
209 Kota Pekalongan 36.480
210 Kota Salatiga 50.160
211 Kota Semarang 114.000
212 Kota Surakarta 27.360
213 Kota Tegal 59.280
214 Provinsi DI Yogyakarta 45.600
215 Kab. Bantul 378.480
216 Kab. Gunung Kidul 446.880
217 Kab. Kulon Progo 360.240
218 Kab. Sleman 346.560
219 Kota Yogyakarta 63.840
220 Provinsi Jawa Timur 109.440
221 Kab. Bangkalan 315.666
222 Kab. Banyuwangi 420.546
223 Kab. Blitar 688.560
224 Kab. Bojonegoro 908.424
225 Kab. Bondowoso 679.440
226 Kab. Gresik 241.680
227 Kab. Jember 766.080
228 Kab. Jombang 556.320
229 Kab. Kediri 720.480
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
230 Kab. Lamongan 775.158
231 Kab. Lumajang 538.080
232 Kab. Madiun 433.200
233 Kab. Magetan 452.466
234 Kab. Malang 820.800
235 Kab. Mojokerto 598.866
236 Kab. Nganjuk 688.560
237 Kab. Ngawi 557.346
238 Kab. Pacitan 378.546
239 Kab. Pamekasan 471.732
240 Kab. Pasuruan 533.520
241 Kab. Ponorogo 779.760
242 Kab. Probolinggo 483.360
243 Kab. Sampang 337.440
244 Kab. Sidoarjo 360.240
245 Kab. Situbondo 274.626
246 Kab. Sumenep 653.106
247 Kab. Trenggalek 607.506
248 Kab. Tuban 454.518
249 Kab. Tulungagung 579.120
250 Kota Blitar 72.960
251 Kota Kediri 91.200
252 Kota Madiun 0
253 Kota Malang 114.000
254 Kota Mojokerto 136.758
255 Kota Pasuruan 91.200
256 Kota Probolinggo 54.720
257 Kota Surabaya 227.436
258 Kota Batu 109.440
259 Provinsi Kalimantan Barat 96.900
260 Kab. Bengkayang 644.100
261 Kab. Landak 786.600
262 Kab. Kapuas Hulu 647.406
263 Kab. Ketapang 611.106
264 Kab. Mempawah 273.600
265 Kab. Sambas 564.300
266 Kab. Sanggau 615.600
267 Kab. Sintang 484.500
268 Kota Pontianak 68.400
269 Kota Singkawang 125.400
270 Kab. Sekadau 313.500
271 Kab. Melawi 364.230
272 Kab. Kayong Utara 245.100
273 Kab. Kubu Raya 330.600
274 Provinsi Kalimantan Tengah 57.000
275 Kab. Barito Selatan 392.412
276 Kab. Barito Utara 491.406
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
277 Kab. Kapuas 661.200
278 Kab. Kotawaringin Barat 413.706
279 Kab. Kotawaringin Timur 546.630
280 Kota Palangkaraya 123.006
281 Kab. Katingan 364.800
282 Kab. Seruyan 159.600
283 Kab. Sukamara 125.400
284 Kab. Lamandau 165.300
285 Kab. Gunung Mas 256.500
286 Kab. Pulang Pisau 353.400
287 Kab. Murung Raya 197.106
288 Kab. Barito Timur 518.700
289 Provinsi Kalimantan Selatan 285.000
290 Kab. Banjar 1.080.606
291 Kab. Barito Kuala 581.400
292 Kab. Hulu Sungai Selatan 461.700
293 Kab. Hulu Sungai Tengah 616.512
294 Kab. Hulu Sungai Utara 513.000
295 Kab. Kotabaru 357.324
296 Kab. Tabalong 427.500
297 Kab. Tanah Laut 484.500
298 Kab. Tapin 453.606
299 Kota Banjarbaru 182.400
300 Kota Banjarmasin 160.512
301 Kab. Balangan 381.900
302 Kab. Tanah Bumbu 461.700
303 Provinsi Kalimantan Timur 11.400
304 Kab. Berau 256.500
305 Kab. Kutai Kartanegara 780.900
306 Kab. Kutai Barat 513.912
307 Kab. Kutai Timur 1.051.218
308 Kab. Paser 478.800
309 Kota Balikpapan 68.400
310 Kota Bontang 34.200
311 Kota Samarinda 148.200
312 Kab. Penajam Paser Utara 342.000
313 Kab. Mahakam Ulu 62.700
314 Provinsi Sulawesi Utara 353.400
315 Kab. Bolaang Mongondow 502.512
316 Kab. Minahasa 467.400
317 Kab. Kepulauan Sangihe 222.300
318 Kota Bitung 125.400
319 Kota Manado 142.500
320 Kab. Kepulauan Talaud 357.642
321 Kab. Minahasa Selatan 427.500
322 Kota Tomohon 267.900
323 Kab. Minahasa Utara 333.906
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
324 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 57.000
325 Kota Kotamobagu 136.800
326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 453.606
327 Kab. Minahasa Tenggara 178.206
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 256.500
329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 239.400
330 Provinsi Sulawesi Tengah 193.800
331 Kab. Banggai 1.089.636
332 Kab. Banggai Kepulauan 368.106
333 Kab. Buol 352.512
334 Kab. Toli-Toli 699.348
335 Kab. Donggala 581.400
336 Kab. Morowali 393.300
337 Kab. Poso 1.032.366
338 Kota Palu 233.700
339 Kab. Parigi Moutong 900.402
340 Kab. Tojo Una-Una 548.730
341 Kab. Sigi 1.137.606
342 Kab. Banggai Laut 216.600
343 Kab. Morowali Utara 570.000
344 Provinsi Sulawesi Selatan 176.700
345 Kab. Bantaeng 319.200
346 Kab. Barru 366.306
347 Kab. Bone 1.025.136
348 Kab. Bulukumba 2.040.948
349 Kab. Enrekang 1.036.902
350 Kab. Gowa 1.215.450
351 Kab. Jeneponto 613.206
352 Kab. Luwu 799.506
353 Kab. Luwu Utara 758.100
354 Kab. Maros 719.706
355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 563.730
356 Kota Palopo 313.500
357 Kab. Luwu Timur 805.206
358 Kab. Pinrang 544.236
359 Kab. Sinjai 614.418
360 Kab. Kepulauan Selayar 550.506
361 Kab. Sidenreng Rappang 598.500
362 Kab. Soppeng 533.406
363 Kab. Takalar 1.518.942
364 Kab. Tana Toraja 465.006
365 Kab. Wajo 714.006
366 Kota Parepare 149.706
367 Kota Makassar 313.500
368 Kab. Toraja Utara 205.200
369 Provinsi Sulawesi Tenggara 592.800
370 Kab. Buton 176.700
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
371 Kab. Konawe 771.054
372 Kab. Kolaka 444.600
373 Kab. Muna 757.212
374 Kota Kendari 327.612
375 Kota Baubau 115.506
376 Kab. Konawe Selatan 1.076.826
377 Kab. Bombana 374.424
378 Kab. Wakatobi 189.630
379 Kab. Kolaka Utara 353.742
380 Kab. Konawe Utara 176.700
381 Kab. Buton Utara 197.106
382 Kab. Konawe Kepulauan 22.800
383 Kab. Kolaka Timur 592.572
384 Kab. Muna Barat 410.400
385 Kab. Buton Tengah 127.518
386 Kab. Buton Selatan 150.324
387 Provinsi Bali 57.000
388 Kab. Badung 250.800
389 Kab. Bangli 507.300
390 Kab. Buleleng 421.800
391 Kab. Gianyar 420.672
392 Kab. Jembrana 193.800
393 Kab. Karangasem 302.100
394 Kab. Klungkung 205.200
395 Kab. Tabanan 222.300
396 Kota Denpasar 91.200
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 119.700
398 Kab. Bima 1.290.024
399 Kab. Dompu 649.800
400 Kab. Lombok Barat 746.700
401 Kab. Lombok Tengah 909.606
402 Kab. Lombok Timur 991.800
403 Kab. Sumbawa 860.700
404 Kota Mataram 199.500
405 Kota Bima 288.306
406 Kab. Sumbawa Barat 302.100
407 Kab. Lombok Utara 245.100
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 42.000
409 Kab. Alor 588.000
410 Kab. Belu 378.000
411 Kab. Ende 858.000
412 Kab. Flores Timur 989.532
413 Kab. Kupang 706.896
414 Kab. Lembata 576.024
415 Kab. Manggarai 510.000
416 Kab. Ngada 378.000
417 Kab. Sikka 690.000
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
418 Kab. Sumba Barat 318.000
419 Kab. Sumba Timur 752.706
420 Kab. Timor Tengah Selatan 635.412
421 Kab. Timor Tengah Utara 720.000
422 Kota Kupang 543.366
423 Kab. Rote Ndao 276.000
424 Kab. Manggarai Barat 617.412
425 Kab. Nagekeo 644.706
426 Kab. Sumba Barat Daya 617.412
427 Kab. Sumba Tengah 656.706
428 Kab. Manggarai Timur 587.130
429 Kab. Sabu Raijua 282.306
430 Kab. Malaka 539.412
431 Provinsi Maluku 174.000
432 Kab. Kepulauan Tanimbar 90.000
433 Kab. Maluku Tengah 1.442.004
434 Kab. Maluku Tenggara 108.000
435 Kab. Buru 384.000
436 Kota Ambon 168.000
437 Kab. Seram Bagian Barat 378.000
438 Kab. Seram Bagian Timur 120.000
439 Kab. Kepulauan Aru 480.000
440 Kota Tual 96.000
441 Kab. Maluku Barat Daya 138.000
442 Kab. Buru Selatan 150.306
443 Provinsi Papua 0
444 Kab. Biak Numfor 667.554
445 Kab. Jayapura 534.966
446 Kab. Kepulauan Yapen 330.612
447 Kota Jayapura 66.000
448 Kab. Sarmi 96.000
449 Kab. Keerom 503.412
450 Kab. Waropen 312.000
451 Kab. Supiori 170.706
452 Kab. Mamberamo Raya 144.000
453 Provinsi Maluku Utara 96.000
454 Kab. Halmahera Tengah 161.412
455 Kota Ternate 314.706
456 Kab. Halmahera Barat 450.000
457 Kab. Halmahera Timur 293.412
458 Kab. Halmahera Selatan 401.436
459 Kab. Halmahera Utara 754.236
460 Kab. Kepulauan Sula 192.000
461 Kota Tidore Kepulauan 354.000
462 Kab. Pulau Morotai 203.412
463 Kab. Pulau Taliabu 50.706
464 Provinsi Banten 141.360
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
465 Kab. Lebak 676.386
466 Kab. Pandeglang 766.080
467 Kab. Serang 728.688
468 Kab. Tangerang 360.240
469 Kota Cilegon 63.840
470 Kota Tangerang 70.452
471 Kota Serang 209.262
472 Kota Tangerang Selatan 27.360
473 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 104.880
474 Kab. Bangka 246.240
475 Kab. Belitung 182.400
476 Kota Pangkal Pinang 54.720
477 Kab. Bangka Selatan 123.120
478 Kab. Bangka Tengah 223.440
479 Kab. Bangka Barat 291.840
480 Kab. Belitung Timur 164.160
481 Provinsi Gorontalo 51.300
482 Kab. Boalemo 459.330
483 Kab. Gorontalo 834.318
484 Kota Gorontalo 131.100
485 Kab. Pohuwato 419.406
486 Kab. Bone Bolango 658.806
487 Kab. Gorontalo Utara 421.800
488 Provinsi Kepulauan Riau 27.360
489 Kab. Natuna 54.720
490 Kab. Kepulauan Anambas 22.800
491 Kab. Karimun 142.386
492 Kota Batam 31.920
493 Kota Tanjung Pinang 13.680
494 Kab. Lingga 4.560
495 Kab. Bintan 82.080
496 Provinsi Papua Barat 24.000
497 Kab. Fakfak 258.000
498 Kab. Manokwari 768.708
499 Kab. Teluk Bintuni 312.000
500 Kab. Teluk Wondama 348.000
501 Kab. Kaimana 92.706
502 Kab. Manokwari Selatan 397.296
503 Kab. Pegunungan Arfak 101.412
504 Provinsi Sulawesi Barat 45.600
505 Kab. Majene 483.018
506 Kab. Mamuju 591.912
507 Kab. Polewali Mandar 715.806
508 Kab. Mamasa 1.053.654
509 Kab. Pasangkayu 222.300
510 Kab. Mamuju Tengah 149.112
511 Provinsi Kalimantan Utara 39.900
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
NO. NAMA DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL
PENYULUH PERTANIAN
(1) (2) (3)
512 Kab. Bulungan 318.312
513 Kab. Malinau 272.118
514 Kab. Nunukan 510.036
515 Kota Tarakan 28.500
516 Kab. Tana Tidung 62.700
517 Provinsi Papua Selatan 0
518 Kab. Merauke 534.024
519 Kab. Boven Digoel 360.024
520 Kab. Mappi 138.000
521 Kab. Asmat 168.000
522 Provinsi Papua Tengah 0
523 Kab. Mimika 210.918
524 Kab. Nabire 276.000
525 Kab. Paniai 297.318
526 Kab. Puncak Jaya 0
527 Kab. Dogiyai 66.000
528 Kab. Puncak 0
529 Kab. Intan Jaya 0
530 Kab. Deiyai 86.118
531 Provinsi Papua Pegunungan 0
532 Kab. Jayawijaya 692.520
533 Kab. Yahukimo 396.684
534 Kab. Pegunungan Bintang 192.000
535 Kab. Tolikara 0
536 Kab. Mamberamo Tengah 0
537 Kab. Yalimo 0
538 Kab. Lanny Jaya 26.706
539 Kab. Nduga 0
540 Provinsi Papua Barat Daya 0
541 Kab. Sorong 360.000
542 Kota Sorong 129.012
543 Kab. Raja Ampat 42.000
544 Kab. Sorong Selatan 0
545 Kab. Maybrat 0
546 Kab. Tambrauw 209.718
DANA CADANGAN 0
NASIONAL 216.329.010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWAT
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan data dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025;
- bahwa untuk menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (17) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan dana alokasi umum, dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian Nomor B-1905/RC.240/A.1/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Penyampaian Data Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian DAK Nonfisik TA 2025;
