TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan.

(1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi crude palm oil.

(2) Harga referensi crude palm oil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Terhadap barang ekspor berupa barang/produk

campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang

berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), meliputi:

• campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
• campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume dan/atau berat komponen barang/produk yang dikenakan pungutan lebih besar dari komponen barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

(1) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.

(2) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar:

• Tarif Pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud; atau
• Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari

barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud.

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan volume dan/atau berat total barang/produk campuran.

(1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dikenakan kepada:

• pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau turunannya;
• pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit; dan
• eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau produk turunannya.

(2) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

(3) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

(4) Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh

Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

(1) Terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi setiap bulan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

(2) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu terhadap Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 4.

(3) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan jasa layanan di bidang perkebunan kelapa sawit kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.

(1) Tarif jasa layanan di bidang perkebunan kelapa sawit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan pihak lain.

(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN

PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA

KEMENTERIAN KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

TermasukKelompok No. Jenis Layanan Satuan Tarif (dalam US $) Dalam Pos Tarif

1207.99.50 Per Metrik

1. Tandan Buah Segar Ton 0

1207.10.10 Per Metrik Inti Sawit/Palm Kernel 1207.10.30 Ton 25

1. 1207.10.90 ex 1207.99.90 Buah Sawit I ex 2306.60.10 Per Metrik Bungkil Inti Kelapa Sawit/Palm Kernel
2. ex 2306.60.90 Ton 25 Expeller/Palm Kernel Meal

1404.90.92 Per Metrik Tandan Kosong Kelapa Sawit/Palm Empty Fruit

1. Ton 15 Bunch

1404.90.91 Per Metrik

1. Cangkang Kernel Sawit/Palm Kernel Shell Ton 3

Termasuk Kelompok No. Jenis Layanan Satuan Tarif (dalam US $) Dalam Pos Tarif

Minyak Sawit Mentah/Crude Palm Oil termasuk 1511.10.00 Per Metrik

1. Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/Low Ton Free Fatty Acid Crude Palm Oil 1513.21.10 Per Metrik
2. Minyak Inti Sawit/Crude Palm Kernel Oil Ton 7,5% dari Harga Referensi II ex 2306.60.90 Per Metrik Crude Palm Oil Kementerian
3. Palm Oil Mill Effluent Oil ex 2306.90.90 Ton Perdagangan Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty ex 2306.60.90 Per Metrik
4. Fruit Bunch Oil ex 2306.90.90 Ton ex 2306.60.90 Per Metrik
5. High Acid Palm Oil Residue ex 2306.90.90 Ton 1511.90.42 Per Metrik
6. Crude Palm Olein 1511.90.49 Ton 1511.90.41 Per Metrik
7. Crude Palm Stearin Ton 1513.29.13 Per Metrik
8. Crude Palm Kernel Olein Ton 1513.29.11 Per Metrik
9. Crude Palm Kernel Stearin Ton 6% dari Harga Referensi III 3823.19.20 Per Metrik Crude Palm Oil Kementerian 15. Palm Fatty Acid Distillate Ton Perdagangan 3823.19.30 Per Metrik 16. Palm Kernel Fatty Acid Distillate Ton Split Crude Palm Oil-based ex 3823.19.90 Per Metrik • Split Crude Palm Oil Ton
10. • Split Crude Palm Olein • Split Crude Palm Stearin

Termasuk Kelompok No. Jenis Layanan Satuan Tarif (dalam US $) Dalam Pos Tarif

Split Crude Palm Kernel Oil-based • Split Crude Palm Kernel Oil • Split Crude Palm Kernel Olein • Split Crude Palm Kernel Stearin ex 3823.19.90 Per Metrik

1. Split Palm Fatty Acid Distillate Ton ex 3823.19.90 Per Metrik
2. Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate Ton ex 1518.00.14 Per Metrik ex 1518.00.19 Ton ex 1518.00.32
3. Minyak Jelantah/Used Cooking Oil ex 1518.00.38 ex 1518.00.60 ex 1518.00.90 ex 1511.90.36 Per Metrik Refined Bleached and Deodorized Palm Olein
4. ex 1511.90.37 Ton termasuk Super Olein ex 1511.90.39 ex 1511.90.20 Per Metrik
5. Refined Bleached and Deodorized Palm Oil Ton Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin ex 1511.90.31 Per Metrik 4,5% dari Harga Referensi 23. IV termasuk Palm Mid Fraction ex 1511.90.32 Ton Crude Palm Oil Kementerian 1513.29.95 Per Metrik Perdagangan
6. Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil Ton Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel 1513.29.94 Per Metrik
7. Olein termasuk Super Palm Kernel Olein Ton Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel 1513.29.91 Per Metrik
8. Stearin termasuk Palm Kernel Mid Fraction Ton

Termasuk Kelompok No. Jenis Layanan Satuan Tarif (dalam US $) Dalam Pos Tarif

Refined Bleached and Deodorized Palm Olein ex 1511.90.36 Per Metrik

1. termasuk Super Olein, dalam kemasan bermerek Ton 3% dari Harga Referensi dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg V Crude Palm Oil Kementerian 3826.00.21 Per Metrik Perdagangan
2. Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester 3826.00.22 Ton ex 3826.00.90

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN

PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA

KEMENTERIAN KEUANGAN

BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG

DIKENAKAN TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR

KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

Termasuk dalam No. Uraian Produk Pos Tarif

1. Campuran dari minyak nabati atau fraksinya ex 1517.90.50 yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat
2. Campuran dari minyak nabati yang berbeda ex 1517.90.62 dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam ex 1517.90.63 bentuk cair ex 1517.90.64
3. Campuran dari minyak nabati yang berbeda ex 1517.90.65 dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair
4. Campuran dari minyak nabati yang berbeda ex 1517.90.66 dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair
5. Campuran dalam bentuk cair dengan bahan ex 1517.90.69 utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai nomor 4 (empat) Lampiran II Peraturan Menteri ini
6. Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak ex 1518.00.32 atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau ex 1518.00.38 minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI