PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupatijwalikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksijjasa pada saat pengaJuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak

sebagaimana tercantum dalam 1zm pnns1p, 1zm investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diperoleh Wajib Pajak.

1. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali basil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di: a . Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/ at au b . Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah- daerah Tertentu, dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagairnana dimakstv .''

dalam PasaJ 2 berupa:

• pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
• penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:

• bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
• bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
• bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode gans lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);

• bukan bangunan Kelompok IV, mas a manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tar if penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
• bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode gans lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
• bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode gans lurus sebesar 20% (dua puluh persen).

1. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

• Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
• Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
• Kelompok III, masa manfaat menjacii 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);

• Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) a tau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
• pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perJanJian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan d . kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan Wajib Pajak;
2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan di kawasan industri dan/ atau kawasan berikat; 3 . tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada bidang energ1 baru dan terbarukan;
3. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/ atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
5. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:

• tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus)

orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau

• tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

1. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jurnlah Penanarnan Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/ atau 8 . tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) huruf b diberikan kepada aktiva tetap berwujud, dan/ atau aktiva tak berwujud yang dirniliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utarna.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi sebagian atau seluruh

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BABIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI

AKTIVA TETAP BERWUJUD

Pasal4

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan atas aktiva tetap

berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:

• diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
• tercantum dalam 1zm pnns1p, 1zm investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenjKota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
• dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• aktiva tetap berwujud diperoleh setelah 1zm usaha diterbitkan oleh lembaga OSS. b . aktiva tetap berwujud diperoleh setelah:

1. 1zm prms1p;
2. izin investasi;
3. pendaftaran Penanaman Modal; atau
4. izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas perubahan izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran Penanaman Modal, yang diterbitkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha

Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, sepanjang cakupan produk Wajib Pajak terdapat dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah- daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu.

(3) Aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk Kegiatan

Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan Kegiatan Usaha Utama dimaksud.

(4) Tidak termasuk aktiva yang dapat diberikan fasilitas

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aktiva tetap berwujud yang diperoleh melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan.

Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

BABIV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN

FASILITAS PAJAK PENGHASJLAN

Pasal6

(1) Penentuan kesesuaian pemenuhan:

a . Bidang-bidang Usaha Tertentu sesum dengan Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan

di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu; dan b . kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, dilakukan melalui sistem 088.

(2) Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak:

• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem 088 menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau b . tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanaman Modal Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.

(3) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:

• salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan
• salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal. secara daring melalui sistem 088.

(4) Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sebelum 8aat Mulai Berproduksi Komersial.

(5) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan: a . bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau

• paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Penanaman Modal danjatau perluasan.

(6) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan diteruskan kepada Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) tidak tersedia, penentuan kesesuaian

pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dan pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3) dapat dilakukan secara luring.

(2) Pengajuan permohonan secara luring disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).

(3) Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara

luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal8

(1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan diputuskan oleh

Menteri Keuangan setelah mendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas

Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap dan benar.

BABV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pasal9

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan sejak bulan ditetapkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .

(3) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d:

• angka 1 dan angka 2 mulai berlaku sejak bulan diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/ atau tahun pajak ketiga sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan b . angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan penambahan jangka waktu fasilita::i kompensasi kerugian oleh Direktur Jenderal Pajak

berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berakhir.

(1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui pemeriksaan lapangan.

(2) Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui sistem OSS dengan menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:

• realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
• surat keterangan fiskal Wajib Pajak; dan
• dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:

1. transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
2. pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.

(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima

permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45

(empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. ·

(5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) meliputi kegiatan:

• penentuan mengenm Saat Mulai Berproduksi Komersial; b . pengUJian kesesuaian kriteria dan persyaratan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah- daerah Tertentu;

• penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
• pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4).

(6) Dalam rangka pemeriksaan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga pembina sektor.

(7) Jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang ditetapkan

berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan.

(9) Keputusan pemanfaatan . fasilitas Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. ( 10) Tata car a pemeriksaan lapangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.

(1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Kelompok aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 1 dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan sesum dengan ketentuan mengenm penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
• Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat:

1. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi garis lurus adalah:

• harga perolehan, untuk aktiva tetap berwujud dan/ atau aktiva tak berwujud yang diperoleh setelah keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 diterbitkan; atau

• nilai s1sa buku, untuk aktiva tetap berwujud dan/ atau aktiva tak berwujud yang diperoleh sebelum keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 diterbitkan.

1. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi saldo menurun adalah nilai sisa buku aktiva tetap berwujud.

• Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan tarif amortisasi

yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 2.

• Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulaL dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

(2) Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud

dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan mengenm penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, kriteria, atau persyaratan dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang

diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebesar persentase total

nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.

(3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha,

besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c sebanding dengan persentase nilai buku fiskal

aktiva yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

(4) Penghitungan besaran dividen yang mendapat fasilitas

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

• tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan/ atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
• tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 5 dapat dimanfaatkan sepanjang Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negen paling sedikit 70% (tujuh puluh persen):

1. paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua) setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan 2 . berlaku untuk tahun pajak diajukannya permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;

• tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6 butir a) berlaku untuk kerugian pada tahun pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dan dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun pajak berturut-turut;
• tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6 butir b) berlaku untuk kerugian pada tahun pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 600 (enam ratus) orang dan

dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun pajak berturut-turut;

• tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, yang dipenuhi paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan/ atau
• tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d angka 8 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

(2) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah

atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan

secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dihitung dengan rumus.

(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem OSS.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian setelah melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan

persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan laporan mengenm hal-hal sebagai berikut: a . jumlah realisasi Penanaman Modal; dan

• jumlah realisasi produksi, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:

• sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampa1

dengan diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a; dan

• sejak diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a tau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Terhadap aktiva tetap berwujud yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat ( 1) huruf a dilarang digunakan selain untuk

tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnyajangka waktu yang lebih lama antara: a . jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; atau

• masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1.

(2) Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf b angka 2 dilarang digunakan selain untuk

tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesua1 dengan keten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2.

(3) Dalam hal penggantian aktiva tetap berwujud

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• terjadi sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial, berlaku ketentuan:

1. nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; dan
2. metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

• terjadi setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial, ber laku keten tuan:

1. nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti;
2. dalam hal nilai aktiva tetap berwujud pengganti:

• lebih rendah dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a dapat dimanfaatkan sampai

berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti; atau

• lebih tinggi dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud yang diganti.

1. nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; 4 . metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan
2. sebelum Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penghitungan terkait penggantian aktiva tetap berwujud

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Aktiva tetap berwujud pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas

Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (4), dan/ atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:

• pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b . dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi, diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman

!{) I(

Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu.

(3) Pencabutan persetujuan pemberian fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah-daerah Tertentu yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, dilakukan pernrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.
2. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertent1..\

4fl... 1

dan/ a tau di Daerah-daerah Tertentu yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah- Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

1. Terhadap Wajib Pajak dengan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang diterbitkan paling lama setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, pemberian fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dapat diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanJang:

• izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota tersebut belum pernah

diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu;

• Bidang-bidang Usaha Tertentu sesum dengan Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu;
• memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah-daerah Tertentu;
• permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
• diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 berlaku tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu berlaku.

1. Terhadap Wajib Pajak dengan 1zm usaha yang diterbitkan oleh Lernbaga OSS yang diterbitkan sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu dapat diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang:

• izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu;
• Bidang-bidang Usaha Tertentu sesua1 dengan Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu;
• memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerin tah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-· bidang Usaha Tertentu danjatau di Daerah-daerah Tertentu;

• permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
• diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 20 19 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal20 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2020

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

• b . /.~:::> ~".' L Plh. Kepala Bagian Admini strasi l(emen terian ~ ~ { \

LAMPI RAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PMIZ.Ol0/2020 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78

TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA

TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

A. CONTOH PERHITUNGAN DIVIDEN WAJIB PAJAK YANG MENGHASILKAN

PRODUK SELAIN YANG DIBERIKAN FASILITAS ATAU MELAKUKAN

PERLUASAN USAHA

Contoh 1: PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas. Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000 Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000 Dividen yang dibagikan: a . Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000

• Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000 Presentase Besaran dividen 75.000.000.000 = 75% yang mendapatkan fasilitas (75.000.000.000 + 25.000.000.000) Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas: 75% x Rp100.000.000 = Rp75.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%) Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas: Rp100.000.000 - Rp75.000.000 = Rp25.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan) Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2: PT Y mempunyai penanaman modal:

• Penanaman modal B (mendapatkan fasilitas) dengan nilai s1sa buku fiskal Rp500. 000.000.000;
• Penanaman modal (perluasan) C (tidak mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp1.500.000.000.000; Nilai penjualan atas penanaman modal B sebesar Rp100.000.000.000, sedangkan nilai penjualan atas penanaman modal C sebesar Rp300. 000.000.000. Dividen yang dibagikan:
• Tuan G (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
• Tuan H (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar RplOO.OOO.OOO

Presentase Besaran 500.000.000.000 dividen yang = 25% (1.500.000.000.000 + 500.000.000.000) mendapatkan fasilitas Dividen Tuan H yang mendapatkan fasilitas: 25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%) Dividen Tuan H yang tidak mendapatkan fasilitas: Rp100.000.000 - Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan) Dividen Tuan G dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan.

B. CONTOH PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN WAJIB PAJAK YANG

MENDAPATKAN FASILITAS

PT. Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rpl.OOO.OOO.OOO.OOO dengan rincian:

• Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 pada akhir tahun 2020
• Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasili tas Rp2 50.000.000.000 Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1. Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 adalah:

NBF KMF --------------------x SK NBF+NBTF KMF Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan NBF Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian NBTF Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian SK Sisa kerugian tahun pemanfaatan

NBF = Rp750.000.000.000 NBTF = Rp250.000.000.000

7 50.000.000.000 KMF --------------------x SK 1.000.000.000.000 75% X SK

PT. Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2020 dengan rincian laba/ rugi setiap tahun sebagai berikut:

Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (SMB) Laba (rugi) 0 (100} 10 15 10 15 10 40 Kompensasi ( 10) (15) (10) (15) ( 10) (30)* Kerugian Sisa (90) (75) (65) (50) (40) 0** Kompensasi Penghasilan 0 0 0 0 0 0 0 10 Kena Pajak *) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian

(75% X 40 = 30)

**) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun.

C. CONTOH PERHITUNGAN NILAI PENGURANG PENGHASILAN NETO DALAM

HAL TERJADI PERGANTIAN AKTIVA

1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB PT. X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000. Pada tahun pajak 2019 PT.X mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 50.000.000.000 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2020) sebesar Rp 120.000.000.000, Pengurang penghasilan neto PT. X (dalam miliar)

Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar  nilai
realisasi  pada  saat  mulai  berproduksi  komersial  yaitu
Rp 120.000.000.000
1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB
  - Nilai  aktiva  pengganti  lebih rendah daripada  nilai  aktiva yang
diganti
PT. Y mendapatkan  fasilitas  di tahun pajak 2019 dengan  nilai
penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.
Pada tahun 2020, PT. Y mulai berproduksi komersial dengan nilai
realisasi se besar Rp 1 00.000.000.000.
Pada tahun  pajak  2022,  PT.Y  mengganti  aktiva A  senilai Rp
30.000.000.000  dengan  aktiva B  senilai  10.000.000.000  (lebih
rendah dari nilai aktiva A).
Pengurang penghasilan neto PT. Y (dalam miliar)
2020  2021  2022  2023  2024  [2025
5  5  4*  4*  4*  [4*
*) Pengurang penghasilan neto se besar 30% menggunakan dasar
nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar
Rp80. 000.000.000.


---

  - Nilai  aktiva  pengganti  lebih rendah  daripa.da  nilai  aktiva yang
diganti
PT. Z mendapatkan  fasilitas  di tahun pajak 2019 dengan  nilai
penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.
Pada tahun pajak 2020 PT. Z mulai berproduksi secara komersial
dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000.
Pada tahun  pajak 2022  PT.  Z  mengganti  aktiva A  senilai Rp
30.000.000.000 dengan  aktiva B  senilai  40.000.000.000  (lebih
tinggi dari nilai aktiva A).
Pengurang penghasilan neto PT. Z (dalam miliar)
2020  2021  2022  2023  2024  2025
5  5  5  5  5  5
**) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar
nila.i total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar
Rp 1 00.000.000.000.


D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN


I.  CONTOH  FORMAT  SURAT  PENYAMPAIAN  LAPORAN  REALISASI


PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI


Nomor
Perihal  Laporan  Realisasi  Penanaman
Modal/Realisasi Produksi Tahun Pajak


Yth.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)


Memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor  ... /PMK.010/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau
Di  Daerah-Daerah  Tertentu,  terlampir  kami  sampaikan  laporan
realisasi penanaman modal/ realisasi produksi untuk Tahun Pajak ....

Demikian disampaikan.
. ... ........ .. ... .. ... ..... 20 ....... ... .

Pengurus / Kuasa,


Cap Perusahaan dan
Tandatangan


Nama Jelas
Jabatan


---

II.  CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL DAN


REALISASI PRODUKSI


LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL


BAGI WAJIB PAJAK BAD AN YANG MEMPEROLEH


FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI


BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH

TERTENTU

TAHUN PAJAK ........ .


I.  KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP)
1. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
  - Nomor Keputusan  KMK Nomor .... / .... / ... .
  - TanggalKeputusan
  - Total Rencana Penanaman Modal  Rp/ US$  ...... .
  - Jenis lndustri

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A.  Penanaman  Modal  Sal do  Tambahan  Tanggal  Akumulasi Perolehan
(Rupiah/US Dollar)  Awal  Realisasi/  Perolehan Pada Akhir
Perolehan  Periode Pelaporan
...
(Rp/US$)
1. Modal Tetap
  - Pembelian  dan
Pematangan Tanah
1. ...
1. ...
  - Bangunan  / Gedung
1. .. .
1. ...
  - Mesin  / Peralatan &
Suku Cadang
1. ...
1. ...
d . Lain-lain
1. ...
1. ...
Subjumlah
2 .Modal Kerja
Jumlah
..  ..  Catatan:  Apablla Wajlb PaJak mem1hk1 leb1h dan satu b1dang usaha, penanaman
modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industry
B. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)  Tambahan  Tota l
1. Modal Sendiri
Nomor Rekening
1. Modal Pinjaman
Nama Kreditur
Tingkat Suku Bunga
Jumlah

....... ...... , .... ... ... .... 20 .......... .
Pengurus  j Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan


Nama Jelas
Jabatan


---

PETUNJUK PENGISIAN


LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL


BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN


FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-


BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.


I.  KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1. Nama Wajib  Pajak dan  :  Diisi  sesuai nama Wajib  Pajak yang
NPWP  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar
Badan dan pengesahan  dari  Menteri
Hukum  dan  HAM,  atau  sesuai
Persetujuan Menteri Hukum dan HAM
atas  Perubahan  Anggaran  Dasar
Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
1. Keputusan  Persetujuan  Diisi  sesuai  dengan  nomor,  tanggal
Pemberian  Fasilitas  Keputusan  Menteri  Keuangan
Pengurangan  Pajak  mengenai  pemberian  fasilitas  Pajak
Penghasilan  Penghasilan, total rencana penanaman
modal, dan jenis industri.


II.  REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang
Rupiah  (Rp) dan penanaman modal  asing dalam mata uang  Dollar
Amerika Serikat (U$) .

A.  Penanaman Modal
1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
  - Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan
laporan  realisasi  penanaman  modal,  kolom  tambahan
dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal
selama periode laporan diisi pada kolom total;
  - Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan
adalah tambahan selama periode laporan;
  - Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai
dengan periode pelaporan;
  - Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
1. Pembelian  tanah  sebagai  biaya  yang  dikeluarkan
untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
1. Bangunan/ gedung  termasuk  bangunan  pabrik,
gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
1. Mesinjperalatan termasuk suku cadang (spare parts),
baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk
peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
1. Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor,
inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
1. Realisasi modal kerja  diisi dengan  nilai realisasi pengeluaran
untuk bahan bakujpenolong, gajijupah karyawan dan biaya
overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan
(trial production).


---

B.  Sumber Pembiayaan
1. Modal Sendiri
Diisi dengan  realisasi modal saham yang  disetor  oleh para
pemegang saham  untuk  pelaksanaan  kegiatan  penanaman
modal selama periode laporan.
1. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar
negeri maupun  dalam  negeri  dalam  bentuk  valuta  asing
ataupun Rupiah selama periode laporan.


Laporan  disusun  dan  ditandatangani  oleh  pengurus  perusahaan  yang
berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan
jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hallaporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib
Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.


{/tJ.....  ..e;
y,:·~.  /1


---

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI


BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN


FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG


BIDANG USAHA TERTENTU DAN / ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU


TAHUN PAJAK ... ....... (1)


I. KETERANGAN WAJIB PAJAK


1. Nama Wajib Pajak  .... ....... .................... (2)

2.  NPWP  ... ........... .. ............... (3)

1. Keputusan  Pemberian  Fasilitas  Pajak
Penghasilan
  - Nomor Keputusan  ...... ..... .................... (4)
b.TanggalKeputusan  ..................... .. .. ...... (5)
  - Jenis Industri  .... ............ ...... ... ...... (6)


II. REALISASI PRODUKSI

No  J en is Prod uk  Produk dan Realisasi Produksi yang diha silkan  Ket.
Aktiva
Kapasitas  Selama Periode Pelaporan
Produksi  Tahun  ·ak  ...
Sesuai SK  Realisasi  Jumlah  Jumlah  Harga per  Jumlah
Pemberian  Produksi  Produk  Produk  unit/  (RpjUS$)
Fasilitas  yang  yang  Satuan/
dipakai  Dijual  Kegiatan
sendiri  Jasa


1


a .. .. ... .. .. .. (7)

b .  .... ..... ... ... .

Jumlah
yang Men
Fasilitas
2  Cakupan
Yang
Mendapatkan
Fasilitas


•  0  •  •  0  • •••  0  •  0  •  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (9)
Pen gurus I Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan
Namajelas  : ........  . ........ (10)
Jabatan  : .  . ..  . ............ (11)


---

PETUNJUK PENGISIAN


LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI


Angka 1  Diisi dengan Tahun Pajak 2ela2oran.
Angka 2  Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3  Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. ___  --
Angka 4  Diisi  dengan  Nomor  Keputusan  Pemberian  Fasilitas  Pajak
Penghasilan.
Angka 5  Diisi dengan tanggal surat keputusan se bagaimana dimaksud
angka 4
--Angka 6  D_iisi dengan semua jenis industri Wajib Pajak
Angka 7  Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak
_?enghasilan berdasarkan notifikasi.J2.§:_da angka 4.  _  __  f--
Angka 8  Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas
Pajak Penghasilan
Angka 9  Diisi dei!_gan tempat dan tanggal pembuatan la2oran ini.
I--Angka 10  Diisi dengan nama _2engurusLkuasa Wajib Pajak.
~ngka 11  Diisi dengan jabatan 2engurusLkuasa Wajib Pajak.  --


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Plh.