PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015

regulation_id: PP_9_2016 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/pp-9-2016

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.72, 2016 KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Penanaman Modal. Fasilitas. Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;
www.peraturan.go.id 2016, No.72

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3263. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.72 di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id 2016, No.72 www.peraturan.go.id