PERKIRAAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
3. Asset Liability Committee Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut ALCO adalah komite yang bertugas untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, dan sektor fiskal yang berdampak pada pelaksanaan APBN dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait ekonomi makro, pasar keuangan dan pengelolaan serta pengendalian pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit dan/atau surplus, pembiayaan APBN, dan kondisi likuiditas kas negara.
4. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
5. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan Defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Besaran target Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

(1) ALCO melakukan pemutakhiran proyeksi penerimaan

dan/atau proyeksi pengeluaran.

(2) Pemutakhiran proyeksi penerimaan dan/atau proyeksi

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

• proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro;
• perubahan proyeksi pendapatan negara;
• perubahan proyeksi belanja negara; dan
• perubahan proyeksi pembiayaan anggaran.

(3) Berdasarkan pemutakhiran proyeksi penerimaan

dan/atau proyeksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ALCO menghitung besaran Defisit APBN Tahun Anggaran 2024.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 diperkirakan melampaui target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan tambahan pembiayaan.

(2) ALCO menghitung besaran tambahan pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat bersumber dari:

• dana SAL;
• penarikan Pinjaman Tunai;
• penerbitan SBN; dan/atau
• pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum.

(4) ALCO menentukan tambahan pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(1) Berdasarkan perhitungan ALCO sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target dan besaran tambahan pembiayaan Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2024;
• besaran perkiraan tambahan Defisit;
• besaran tambahan pembiayaan; dan
• sumber tambahan pembiayaan.

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari dana SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, Direktur

Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari rekening kas SAL ke RKUN dalam rupiah dan/atau valuta asing.

(2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penarikan Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penarikan Pinjaman Tunai.

(2) Mekanisme penarikan Pinjaman Tunai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penarikan Pinjaman Tunai.

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penerbitan SBN.

(2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBN.

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) huruf d, Direktur Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan melakukan penarikan saldo kas Badan Layanan Umum ke RKUN.

(2) Mekanisme penarikan dana guna pemanfaatan saldo kas

Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum.

PELAPORAN

Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

Ѽ