TIM PENGAMAT INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONITORING TEAM
Pasal 1
(1) Membentuk Tim Pengamat Indonesia untuk bergabung dalam
International Monitoring Team (IMT) yang dibentuk oleh Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF).
(2) Pembentukan Tim Pengamat Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan atas permintaan Pemerintah Filipina dan MILF.
Pasal 2
Tim Pengamat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas memonitor implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan MILF.
Pasal 3
(1) Menugaskan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan:
- penyiapan, pengiriman, dan penarikan personel Tim Pengamat Indonesia; dan
www.djpp.depkumham.go.id
3 2012, No.109
- pengawasan terhadap Tim Pengamat Indonesia selama bertugas di Filipina Selatan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai penyiapan, pengiriman, dan penarikan Tim
Pengamat Indonesia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 4
(1) Tim Pengamat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
bertugas di Filipina Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan waktu penugasan Tim Pengamat Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 5
(1) Personel Tim Pengamat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dapat diganti.
(2) Penggantian personel Tim Pengamat Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 6
(1) Tim Pengamat Indonesia melaporkan perkembangan situasi dan
pelaksanaan tugas kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
(2) Menteri Luar Negeri melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pengamat
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
Pasal 7
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengamat Indonesia, yang menjadi kewajiban Pemerintah Republik Indonesia, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada:
- Kementerian Luar Negeri, untuk personel yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri; dan
- Kementerian Pertahanan, untuk personel yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.109 4
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012
,
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia;
- bahwa Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front meminta Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Tim Pengamat Indonesia untuk bergabung dalam International Monitoring Team dalam rangka memonitor pelaksanaan perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front;
- bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan kesediaan untuk mengirim Tim Pengamat Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina tanggal 8 Maret 2011 di Jakarta;
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.109 2
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);