Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

Pasal 1

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi memimpin dan mengoordinasikan:

  • penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019

tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dan

  • penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh

Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun

2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi.

2021, No.105 -3-

Pasal 2

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

Penanaman Modal memimpin dan mengoordinasikan:

  • penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

investasi; dan

  • penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang

penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Pasal 3

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 4

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Modal dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 5

Penataan organisasi kementerian diusulkan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

kepada Presiden.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan

Koordinasi Penanaman Modal tetap melaksanakan tugas

2021, No.105 -4-

dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan

Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

menggunakan sumber daya manusia dan anggaran

yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang

terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya

manusia pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran

yang bersumber dari Kementerian Riset dan

Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(3) Pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sumber daya

manusia dan anggaran yang tersedia pada Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

(2) Pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

2021, No.105 -5-

Pasal 9

Penataan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/ Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat

tanggal 31 Juli 2021.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2021

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden

Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan

Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju

Periode Tahun 2019-2024 dipandang perlu melakukan

penataan tugas dan fungsi guna menjaga

keberlangsungan pelaksanaan urusan pemerintahan

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

  1. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta

Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet

Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

Referensi Silang (5)
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 68/2019 — ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 82/2019 — KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERPRES 90/2007 — Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang...
PERPRES 24/2020 — Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang...