PEN GESAHAN COIYWNTION ABOLISH IN G TH E REQU IR EMENT

Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.

Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

• dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“huissier de justice”);
• dokumen administratif;
• dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
• sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

• terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
• terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.

Peraturan Presiden ini mulai be-rlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 020088 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januar i 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

trd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA g Hukum dan -undangan, UJ**

L tK vanna Djaman

SK No 048852 A

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 202I

TENTANG

PENGESAHAN CONWNTION ABOLISHING

THE REQUIREMENT OF LEGALISATION

FOR FOREIG]V PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI

PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI

TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 1 KONVENSI PENGHAPUSAN

PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini,

PRESIDEN REPI.TBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA

Hukum dan undangan,

Djaman

SK No 048848 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

,2021 NOMOR 2 TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN CONWNTION ABOLISHING

THD REQUTREMENT OF LEGALISATION

FOR FORE/GrV PUBLIC DOCUMEMTS (KONVENSI

PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI

TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

DECLARATION ON ARTICLE 1 OF THE COI{VENTION ABOLISHING

THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

The Government of the Republic of lndonesia is bound by the provisions of Article I on the scope of public documents in the Convention with a declaration staternent that provided that the documents issued by the prosecutor ofhce as the prosecuting body in the Republic of lndonesia, are not included in public documents whose requirements of legalisation have been abolished as set forth in this Convention.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA

Hukum dan undanganr,.

Djaman

SK No 048849A

TERJEMAHAN

CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION

FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI

TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI

TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

(Disepakati 5 Oktober 1961)

Negara penanda tangan Konvensi ini,

Berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing,

Telah memutuskan untuk menyepakati Konvensi ini dan menyetujui ketentuan berikut:

Satu-satunya formalitas yang dapat disyaratkan untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh penanda tangan dokumen dan, apabila

diperlukan, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya, adalah penambahan sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, yang diterbitkan oleh otoritas berkompeten dari Negara tempat dokumen tersebut berasal.

Meskipun demikian, formalitas yang disebutkan pada alinea terdahulu tidak dapat disyaratkan apabila, baik hukum, peraturan perundang-undangan, maupun praktik yang berlaku di Negara tempat dokumen tersebut dikeluarkan atau berdasarkan perjanjian antara dua atau lebih Negara Peserta, telah menghapuskan, menyederhanakan, atau meniadakan legalisasi atas dokumen tersebut.

Sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3 wajib dicantumkan pada dokumen tersebut atau pada perpanjangannya (“allonge”); sertifikat tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Konvensi ini.

Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya. Istilah baku yang digunakan juga dapat ditulis dalam bahasa kedua. Judul “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” wajib ditulis dalam bahasa Prancis.

Sertifikat wajib diterbitkan atas permintaan penanda tangan atau oleh pembawa dokumen.

Apabila telah diisi secara tepat, sertifikat akan menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap yang dilekatkan di atasnya.

Tanda tangan, segel dan cap pada sertifikat tersebut dibebaskan dari pengesahan apa pun.

Setiap Negara Peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3.

Setiap Negara Peserta wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Belanda pada saat menyimpankan instrumen ratifikasi atau aksesi atau deklarasi perluasan. Negara Peserta juga wajib memberitahukan segala perubahan otoritas yang ditunjuk.

Setiap otoritas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6 wajib menyimpan suatu register atau indeks kartu di mana otoritas tersebut wajib mencatat sertifikat-sertifikat yang diterbitkan, yang mencantumkan:

• nomor dan tanggal sertifikat;
• nama penandatangan dokumen publik dan kewenangannya, atau dalam hal dokumen yang tidak ditandatangani, nama dari otoritas yang telah membubuhkan segel atau cap.

Atas permintaan pihak mana pun yang berkepentingan, otoritas yang telah menerbitkan sertifikat wajib memverifikasi kesesuaian antara perincian dalam sertifikat dengan yang tercantum di register atau indeks kartu

Apabila suatu perjanjian, konvensi atau kesepakatan antara dua Negara Peserta atau lebih mencantumkan ketentuan mengenai pengesahan tanda tangan, segel atau cap dengan formalitas tertentu, maka Konvensi ini hanya akan mengesampingkan ketentuan tersebut apabila formalitasnya lebih ketat daripada formalitas sebagaimana diatur pada

Pasal 3 dan 4.

Setiap Negara Peserta wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelaksanaan legalisasi oleh pejabat diplomatik atau konsulernya dalam hal Konvensi ini memberikan pembebasan.

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Konvensi ini wajib diratifikasi, dan instrumen ratifikasi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 10.

Konvensi wajib mulai berlaku untuk setiap Negara penandatangan yang kemudian meratifikasinya, pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasinya.

Negara yang tidak disebutkan pada Pasal 10 dapat mengaksesi Konvensi ini setelah Konvensi mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11. Instrumen aksesi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Aksesi tersebut wajib berlaku hanya antara Negara pengaksesi dan Negara Peserta yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut dalam masa enam bulan setelah penerimaan pemberitahuan sebagaimana diatur pada subalinea d) Pasal 15. Setiap keberatan wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Konvensi wajib berlaku antara Negara pengaksesi dan Negara yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut, pada hari keenam puluh setelah berakhirnya masa enam bulan sebagaimana disebutkan pada alinea terdahulu.

Negara mana pun dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, melakukan deklarasi bahwa Konvensi ini berlaku di semua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya pada tataran internasional, atau pada satu atau lebih wilayah. Deklarasi tersebut wajib berlaku pada tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Negara terkait.

Setiap saat setelah itu, perluasan tersebut wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi, Konvensi ini wajib mulai berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 11. Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah mengaksesi, Konvensi ini wajib berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 12.

Konvensi ini wajib tetap berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya sesuai dengan alinea pertama Pasal 11, bahkan untuk Negara yang telah meratifikasinya atau mengaksesi setelahnya.

Apabila tidak terdapat pengakhiran, Konvensi ini wajib diperbarui secara otomatis setiap lima tahun.

Setiap pengakhiran wajib diberitahukan ke Kementerian Luar Negeri Belanda sekurang- kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa lima tahun.

Pengakhiran dapat dibatasi pada wilayah tertentu yang memberlakukan Konvensi.

Pengakhiran hanya akan berlaku untuk Negara yang telah memberitahukannya. Konvensi wajib tetap berlaku untuk Negara Peserta lainnya.

Kementerian Luar Negeri Belanda wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Negara sebagaimana diatur pada Pasal 10, dan kepada Negara yang telah mengaksesi sesuai dengan Pasal 12, mengenai hal-hal berikut:

• pemberitahuan sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 6;
• penandatanganan dan ratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 10;
• tanggal Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11;

• aksesi dan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan tanggal aksesi tersebut mulai berlaku;
• perluasan sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan tanggal perluasan tersebut mulai berlaku;
• pengakhiran sebagaimana diatur pada alinea ketiga Pasal 14.

Demikianlah, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Den Haag tanggal 5 Oktober 1961, dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris, naskah bahasa Prancis akan berlaku apabila terdapat perbedaan penafsiran antara kedua naskah, hanya satu salinan yang wajib disimpankan dalam arsip Pemerintah Belanda dan satu salinan resmi wajib disampaikan melalui saluran diplomatik kepada setiap Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan juga kepada Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Lampiran Konvensi

Contoh sertifikat

Sertifikat wajib dalam bentuk persegi dengan Panjang sisi minimal 9 sentimeter

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Negara: .......................................................................

2. Dokumen publik ini ......................................................

3. telah ditandatangani oleh ............................................

4. bertindak dalam kewenangan sebagai ........................

5. dibubuhi segel/cap ......................................................

Disahkan

1. tanggal ...................................... 6. tahun ...................

2. oleh

3. Nomor

4. Segel/cap: ................................. 10. Tanda tangan:

....................... ................................

CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES

PUBLICS ÉTRANGERS

(Conclue le 5 octobre 1961)

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant supprimer l'exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des

actes publics étrangers,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions

suivantes:

1

Article premier

La présente Convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le

territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre

Etat contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:

• les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère

public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;

• les documents administratifs;
• les actes notariés;
• les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte

sous seing privé.

Toutefois la présente Convention ne s'applique pas:

• aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
• aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Article 2

Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels

s'applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La

légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par

laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel

l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le

signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet

acte est revêtu.

2

Article 3 La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la

signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,

l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille

définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le

document.

Toutefois la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être exigée

lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est

produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la

simplifient ou dispensent l'acte de légalisation.

Article 4

L'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, est apposée sur l'acte lui-même

ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente

Convention.

Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la

délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une

deuxième langue. Le titre „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"

devra être mentionné en langue française.

Article 5

L'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte.

Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le

signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet

acte est revêtu.

La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de

toute attestation.

3

Article 6

Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles

est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier.

Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-

Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa

déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de

ces autorités.

Article 7

Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un

registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:

• le numéro d’ordre et la date de l’apostille,

• le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou,

pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau

ou timbre.

A la demande de tout intéressé l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de

vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou

du fichier.

Article 8

Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une

convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de

la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y

déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celles prévue aux articles

3 et 4.

4

Article 9

Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que

ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les

cas où la présente Convention en prescrit la dispense.

Article 10

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la

Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi

qu'à celle de l'Irlande, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du

Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt

du troisième instrument de ratification prévu par l'article 10, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant

postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 12

Tout Etat non visé par l'article 10 pourra adhérer à la présente Convention

après son entrée en vigueur en vertu de l'article 11, alinéa premier. L'instrument

d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

5

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les

Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adhérant et les Etats n'ayant pas

élevé d'objection contre l'adhésion, le soixantième jour après l'expiration du délai de

six mois mentionné à l'alinéa précédent.

Article 13

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra

déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il

représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette

déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit

Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des

Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Lorsque la déclaration d'extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la

Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux

dispositions de l'article 11. Lorsque la déclaration d'extension sera faite par un Etat

ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés

conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 14

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son

entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa premier, même pour les Etats

qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf

dénonciation.

6

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans,

notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la

Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La

Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 15

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à

l'article 10, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de

l'article 12:

• les notifications visées à l'article 6, alinéa 2;
• les signatures et ratifications visées à l'article 10;
• la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa premier;
• les adhésions et objections visées à l'article 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
• les extensions visées à l'article 13 et la date à laquelle elles auront effet;
• les dénonciations visées à l'article 14, alinéa 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente

Convention.

Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français

faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera

déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie

certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats

représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit

international privé, ainsi qu'à l'Irlande, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.

7

Annexe à la Convention

Modèle d’apostille

L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays:……………………………………..

Le présent acte public

1. a été signé par …………………………..

2. agissant en qualité de……………………

3. est revêtu du sceau/timbre de…………....

……………………………………………

Attesté

1. à …………………………... 6. le…...…

2. par……………………………………......

3. sous nº………………………..………..…

4. Sceau/timbre:………… 10. Signature:

…………………………... ……………

8

CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION

FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

(Concluded October 5, 1961)

The States signatory to the present Convention,

Desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalisation for foreign

public documents,

Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon the

following provisions:

9

Article 1

The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one contracting State and which have to be produced in the territory of another contracting State. For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be

public documents:

• documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public

prosecutor, a clerk of a court or a process-server ("huissier de justice");

• administrative documents;
• notarial acts;
• official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the

registration of a document or the fact that it was in existence on a certain

date and official and notarial authentications of signatures.

However, the present Convention shall not apply:

• to documents executed by diplomatic or consular agents;
• to administrative documents dealing directly with commercial or customs operations.

Article 2

Each contracting State shall exempt from legalisation documents to which the

present Convention applies and which have to be produced in its territory. For the

purposes of the present Convention, legalisation means only the formality by which

the diplomatic or consular agents of the country in which the document has to be

produced certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person

signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or

stamp which it bears.

10

Article 3

The only formality that may be required in order to certify the authenticity of the

signature, the capacity in which the person signing the document has acted and,

where appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears, is the addition of

the certificate described in Article 4, issued by the competent authority of the State

from which the document emanates.

However, the formality mentioned in the preceding paragraph cannot be

required when either the laws, regulations, or practice in force in the State where the

document is produced or an agreement between two or more Contracting States

have abolished or simplified it, or exempt the document itself from legalisation.

Article 4

The certificate referred to in the first paragraph of Article 3 shall be placed on

the document itself or on an "allonge", it shall be in the form of the model annexed to

the present Convention.

It may, however, be drawn up in the official language of the authority which

issues it. The standard terms appearing therein may be in a second language also.

The title "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" shall be in the

French language.

Article 5

The certificate shall be issued at the request of the person who has signed the

document or of any bearer.

When properly filled in, it will certify the authenticity of the signature, the

capacity in which the person signing the document has acted and, where

appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.

The signature, seal and stamp on the certificate are exempt from all

certification.

11

Article 6

Each contracting State shall designate by reference to their official function,

the authorities who are competent to issue the certificate referred to in the first

paragraph of Article 3.

It shall give notice of such designation to the Ministry of Foreign Affairs of the

Netherlands at the time it deposits its instrument of ratification or of accession or its

declaration of extension. It shall also give notice of any change in the designated

authorities.

Article 7

Each of the authorities designated in accordance with Article 6 shall keep a

register or card index in which it shall record the certificates issued, specifying:

• the number and date of the certificate,
• the name of the person signing the public document and the capacity in which he has acted, or in the case of unsigned documents, the name of

the authority which has affixed the seal or stamp.

At the request of any interested person, the authority which has issued the

certificate shall verify whether the particulars in the certificate correspond with those

in the register or card index.

Article 8

When a treaty, convention or agreement between two or more contracting States contains provisions which subject the certification of a signature, seal or stamp to certain formalities, the present Convention will only override such provisions if those formalities are more rigorous than the formality referred to in Articles 3 and 4.

12

Article 9

Each contracting State shall take the necessary steps to prevent the

performance of legalisations by its diplomatic or consular agents in cases where the

present Convention provides for exemption.

Article 10

The present Convention shall be open for signature by the States represented

at the Ninth Session of the Hague Conference on Private International Law and

Iceland, Ireland, Liechtenstein and Turkey.

It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.

Article 11

The present Convention shall enter into force on the sixtieth day after the

deposit of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of

Article 10.

The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies

subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratification.

Article 12

Any State not referred to in Article 10 may accede to the present Convention

after it has entered into force in accordance with the first paragraph of Article 11. The

instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the

Netherlands.

Such accession shall have effect only as regards the relations between the

acceding State and those contracting States which have not raised an objection to its

accession in the six months after the receipt of the notification referred to in sub- paragraph d) of Article 15. Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.

13

The Convention shall enter into force as between the acceding State and the

States which have raised no objection to its accession on the sixtieth day after the

expiry of the period of six months mentioned in the preceding paragraph.

Article 13

Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that

the present Convention shall extend to all the territories for the international relations

of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take

effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned.

At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of

Foreign Affairs of the Netherlands.

When the declaration of extension is made by a State which has signed and

ratified, the Convention shall enter into force for the territories concerned in

accordance with Article 11. When the declaration of extension is made by a State

which has acceded, the Convention shall enter into force for the territories concerned

in accordance with Article 12.

Article 14

The present Convention shall remain in force for five years from the date of its

entry into force in accordance with the first paragraph of Article 11, even for States

which have ratified it or acceded to it subsequently.

If there has been no denunciation, the Convention shall be renewed tacitly

every five years.

Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the

Netherlands at least six months before the end of the five year period.

It may be limited to certain of the territories to which the Convention applies.

The denunciation will only have effect as regards the State which has notified

it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States.

14

Article 15

The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the

States referred to in Article 10, and to the States which have acceded in accordance

with Article 12, of the following:

• the notifications referred to in the second paragraph of Article 6;
• the signatures and ratifications referred to in Article 10;
• the date on which the present Convention enters into force in accordance with the first paragraph of Article 11;
• the accessions and objections referred to in Article 12 and the date on which such accessions take effect;
• the extensions referred to in Article 13 and the date on which they take effect;
• the denunciations referred to in the third paragraph of Article 14.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the

present Convention.

Done at The Hague the 5th October 1961, in French and in English, the French text

prevailing in case of divergence between the two texts, in a single copy which shall

be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which a

certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States

represented at the Ninth Session of the Hague Conference on Private International

Law and also to Iceland, Ireland, Liechtenstein and Turkey.

15

Annex to the Convention Model of certificate

The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimetres long

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country:…………………………….......

This public document

1. has been signed by……………………..

2. acting in the capacity of………………..

3. bears the seal/stamp of………………....

………………………………………….

Certified

1. at ………………………….. 6. the …

2. by……………………………………....

3. No……………………………………...

4. Seal/stamp:……………..….. 10. Signature:

…………….. ………….

16

17