Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

  1. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah PNS, dan

Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat

yang berwenang diangkat dalam suatujabatan dan

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

  1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan

tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

  • Pegawaidi lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak

www.peraturan.go.id

2015, No.395 -4-

mempunyai jabatan tertentu;

  • Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

  • Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai Pegawai;

  • Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi

lain di luar lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

  • Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

pensiun; dan

  • pegawaipada Badan Layanan Umum yang telah

mendapatkan remunerasisebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia yang tidak diberikan tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

www.peraturan.go.id

2015, No.395 -6-

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidangkeuangan.

Pasal 8

(1) Bagi Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diangkat

sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan

profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar

selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya

dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan

kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan

adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia wajib

melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

setelah berkoordinasi denganmenteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.peraturan.go.id

2015, No.395

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidangkeuangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.395 -8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

ttd.

www.peraturan.go.id

2015, No.395

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah

dilakukan di lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tunjangan

kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk

ditingkatkan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

2015, No.395 -2-

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;

www.peraturan.go.id

2015, No.395

Referensi Silang (9)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 23/2005 — PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PP 74/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
PERPRES 81/2006 — Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang...
PERPRES 97/2013 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL