Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

www.peraturan.go.id

2015, No.395 -6-

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidangkeuangan.