Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia wajib

melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama.