Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

setelah berkoordinasi denganmenteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.peraturan.go.id

2015, No.395

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidangkeuangan.