RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

• Anggaran Pendapatan Negara;

• Anggaran Belanja Negara; dan

• Pembiayaan Anggaran.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

• Rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

• Rincian Belanja Pemerintah Pusat; dan

• Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

• Rincian ...

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan

sumber dana, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat,

daerah, dan kewenangan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran unit organisasi, program,

kegiatan, dan prakiraan maju, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian ...

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi,

unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja,

dan sumber dana, termasuk anggaran program

pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

• Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

menurut jenis, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Bagi Hasil menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum

dalam:

1. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

1. Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi

dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

1. Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau menurut Provinsi;

1. Lampiran ...

1. Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

1. Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Pertambangan Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota;

1. Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Kehutanan menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota;

1. Lampiran XIV Rincian Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota;

1. Lampiran XV Rincian Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

• Rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Alokasi Khusus menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan menurut

Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian ...

• Rincian Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Bantuan Operasional Sekolah menurut

Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berupa:

• Rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

• Rincian ...

• Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Rincian Dana Alokasi Khusus menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Khusus

Tambahan menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e menjadi

dasar bagi Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga terkait

menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus pada

masing-masing bidang atau subbidang paling lama 2 (dua)

minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(4) Perubahan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

• terdapat perubahan data; dan/atau

• terdapat kesalahan hitung;

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Anggaran pendidikan dirinci dalam Lampiran XXIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran XXV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 8 ...

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk Badan

Layanan Umum;

• perubahan pinjaman dan hibah luar negeri dan

pinjaman dan hibah dalam negeri;

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara, termasuk yang terkait

dengan penerapan reward and punishment;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk;

• pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu)

program sepanjang pergeseran tersebut tidak

mengurangi volume keluaran (output) yang telah

direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas,

mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat

ditunda;

• pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran

yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi

kebutuhan biaya operasional;

• pergeseran ...

• pergeseran anggaran antar jenis belanja dan/atau

antar jenis kegiatan dalam 1 (satu) program

dan/atau antar program dalam 1 (satu) kementerian

negara/lembaga untuk memenuhi kewajiban

pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht);

• pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau

antarkewenangan;

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran yang berasal

dari perubahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri

sebagai akibat dari:

• penambahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri

karena percepatan atau lanjutan penarikan;

• penambahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri

yang bersumber dari pagu Penerusan Pinjaman Luar

Negeri di tahun lalu yang tidak terserap; dan/atau

• pengurangan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri;

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Penerusan

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Anggaran

Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 334

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

tdd.

Ratih Nurdiati