Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

• Rincian ...

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan

sumber dana, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat,

daerah, dan kewenangan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

• Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran unit organisasi, program,

kegiatan, dan prakiraan maju, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian ...

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi,

unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja,

dan sumber dana, termasuk anggaran program

pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.