Peraturan Menteri Nomor 51-permentan-hk-310-4-2014 Tahun 2014 tentang REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor www.djpp.kemenkumham.go.id

yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 2. Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Beras adalah Beras dengan jenis, kriteria dan/atau untuk keperluan tertentu. 3. Ekspor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras keluar dari daerah pabean. 4. Impor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 5. Importir Terdaftar Beras yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 6. Eksportir Beras yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 7. Importir Beras yang selanjutnya disebut Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras. 8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, departemen store, hiper market. 10. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain. 11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi tanaman pangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelengarakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras. (2) Peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Ekspor dan Impor Beras; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Rekomendasi Ekspor Beras; dan b. Rekomendasi Impor Beras.

(1) Ekspor Beras dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan. (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % (lima persen). (3) Selain Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ekspor Beras dapat dilakukan sepanjang tahun untuk jenis: a. Beras Ketan Hitam; dan b. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh badan usaha.

(1) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Ekspor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. nama dan alamat Eksportir; c. jenis Beras; d. volume Beras; e. berat per kemasan; f. merek kemasan; g. Pos Tarif/HS; h. tingkat kepecahan; i. pelabuhan muat/tempat pengeluaran; j. negara tujuan; dan k. masa berlaku.

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterbitkan dengan mempertimbangkan: a. produksi di dalam negeri; b. konsumsi dalam negeri terhadap Beras yang akan di ekspor; c. ketersediaan Beras di dalam negeri; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; dan e. pelaksanaan ekspor harus sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Eksportir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. Pernyataan pesanan (confirmation order) dari pembeli diluar negeri. (2) Apabila Beras yang akan diekspor merupakan Beras Organik harus disertai sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan www.djpp.kemenkumham.go.id

kebenaran dokumen.

(1) Permohonan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui website yang ditentukan. (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor.

(1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diterbitkan Rekomendasi Ekspor oleh Direktur Jenderal. (2) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

Impor Beras dilakukan apabila produksi Beras dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak diproduksi di dalam negeri.

(1) Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu untuk jenis: a. Beras ketan utuh; b. Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% www.djpp.kemenkumham.go.id

(lima persen); c. Beras kukus; d. Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen); dan e. Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen). (2) Jenis Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Beras dari Menteri Perdagangan.

(1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi Impor; b. nama dan alamat Importir; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. jenis Beras; e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan; f. Pos Tarif/HS; g. tingkat kepecahan; h. merek kemasan; i. berat per kemasan (untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Basmati, Japonica, Kukus maksimum 10 Kg); j. negara asal; k. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

l. pernyataan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras kukus; m. keterangan kemurnian varietas untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica dan Basmati; dan n. masa berlaku.

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. Importir Terdaftar (IT) Beras; b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); c. surat jaminan suplai dari Eksportir serta keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati; d. surat jaminan suplai dari Eksportir dan keterangan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Kukus; e. khusus Importir Beras Ketan Utuh harus disertai surat keterangan bukti penyerapan subtitusi impor dari petani ketan yang disaksikan oleh Dinas Kabupaten/Kota sentra produksi ketan; f. pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk kecuali untuk Beras Ketan Utuh; g. pernyataan kebutuhan dan peruntukkan memasuki toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit atau apotik untuk Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati serta Beras Kukus; dan h. sertifikat pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri (KT-9) periode sebelumnya bagi perusahaan yang telah melakukan impor. (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

(1) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan. (2) Apabila permohonan Rekomendasi Impor diajukan pada akhir tahun, masa berlaku Rekomendasi Impor sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Impor Beras yang bersumber dari hibah dilakukan untuk jenis Beras lain-lain dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

(1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri. (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat: a. nomor dan tanggal Rekomendasi; b. nama dan alamat penerima hibah; c. nama dan alamat pemberi hibah; d. jenis Beras; e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan; f. Pos Tarif/ HS; g. tingkat kepecahan; h. berat per kemasan; i. negara asal; dan j. masa berlaku.

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/lembaga di negeri pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik INDONESIA yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; b. rencana pendistribusian yang diketahui oleh Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk; dan c. Rekomendasi dari badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

(1) Permohonan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui website yang ditentukan. (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Impor.

(1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 diterbitkan Rekomendasi Impor oleh Direktur Jenderal. (2) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon. www.djpp.kemenkumham.go.id

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilarang memindahtangankan kepada pihak lain.

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang telah memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaporkan realisasi Impor Beras paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa berlaku Rekomendasi Impor Beras berakhir.

(1) Realisasi Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor Beras selama 1 (satu) tahun. (2) Importir yang memindahtangankan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau yang tidak melaporkan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor selama 1 (satu) tahun. (3) Lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang memperjualbelikan beras yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) berdasarkan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kelompok Kerja Perberasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Menteri selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan sistem online terganggu, pengajuan permohonan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dilayani secara manual.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id