Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai lain, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Perumahan Rakyat.

2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang- undangan.

3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. CPNS digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada UNDANG-UNDANG yang berlaku di INDONESIA.

4. Pegawai lain adalah Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

5. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

6. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian Perumahan Rakyat yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

7. Tunjangan Kinerja adalah yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

8. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

(1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jabatan dan kelas jabatan diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat selama delapan jam (8) tiga puluh menit (30) dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30). (2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari dan jam kerja diatur sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Istirahat b. Hari Jumat Istirahat : : : : pukul 07.30 – 16.00 pukul 12.00 – 13.00 pukul 07.30 – 16.30 pukul 11.30 – 13.00 (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar secara penuh yang dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar. (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan mesin pencatat kehadiran. (5) Dalam hal mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi maka kehadiran pegawai wajib mengisi formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (6) Surat melakukan pendidikan, pelatihan, tugas kedinasan, dan/atau tugas belajar baik secara penuh atau paruh waktu dari Pejabat yang

berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(7) Keterlambatan kehadiran jam kerja bagi pegawai diberikan batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (8) Keterlambatan kehadiran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30).

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat wajib : a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; dan b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. (2) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena izin atau sakit dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib menggunakan surat tertulis. (3) Surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pegawai melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja; dan/atau d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pegawai yang tidak memenuhi kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tunjangan kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebagai berikut: a. pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu per seratus), tiap kali terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya;

b. pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 3% (tiga per seratus) tiap kali tidak masuk kerja/kuliah/belajar; atau c. pegawai meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu per seratus), tiap kali meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); b. pegawai yang mengambil cuti besar, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut:

1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus);

2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

3. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus). c. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 3 (tiga) dan seterusnya, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:

4. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus);

5. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

6. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus). d. pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:

7. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan

8. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus). e. pegawai yang mengambil cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:

9. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari sebesar 100% (seratus per seratus);

10. sakit selama 6 (enam) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 80% (delapan puluh per seratus);

11. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebesar 60% (enam puluh per seratus);

12. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan seterusnya sebesar 40% (empat puluh per seratus). (2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikecualikan apabila terjadi musibah kematian dari orang tua, mertua, suami/istri, anak kandung, anak angkat yang sah, kakak kandung dan/atau adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.

Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan ketentuan : a. menjalani rawat inap, dengan melampirkan Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan; b. menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendar berikutnya dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat; c. mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan Surat Keterangan dokter dan/atau Surat Keterangan dari pejabat Eselon II pada unit kerja masing-masing.

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat selain dikenakan hukuman disiplin juga dikurangi tunjangan kinerjanya. (2) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;

b. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau c. sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau c. sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau c. sebesar 5% (lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya. (5) Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan kepada: a. Pegawai yang dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai yang dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai tidak menerima tunjangan kinerja jika:

a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat; c. diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; atau d. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Tunjangan kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai bulan Juni pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

(1) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) diberikan tunjangan kinerja. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peringkat jabatan pada jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt).

(1) Pencatatan kehadiran, disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara awal bulan sampai dengan akhir bulan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha atau Kasubbag Umum di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (3) Pencatatan kehadiran, disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja untuk diketahui dan ditandatangani.

(1) Kasubbag Tata Usaha atau Kasubbag Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) membuat daftar rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai setiap bulan berdasarkan pencatatan, kehadiran, disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan cuti pegawai. (2) Daftar rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Keuangan, Biro Umum yang menangani pembayaran tunjangan kinerja paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencatatan.

(3) Bagian Keuangan menyampaikan pengajuan pembayaran tunjangan kinerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (4) Bagian Keuangan melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada para pegawai.

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dibebankan pada anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persertus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan tugasnya.

(1) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kelas jabatan yang telah disetujui oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PAN & RB, dan Badan Kepegawaian Negara. (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menggunakan komponen kehadiran menurut hari dan jamP ja bekerrdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian erumahan Rakyat Nomor 04/SE/2010 tanggal 19 November 2010 sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Istirahat b. Hari Jumat Istirahat : : : : pukul 08.00 – 16.30 pukul 12.00 – 13.00 pukul 07.30 – 16.30 pukul 11.30 – 13.00

(3) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang digunakan untuk tahun 2012 yang dihitung mulai Januari 2012.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN