Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-ku-03-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara;

4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas-tugas lainnya selain tugas Bendahara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelengara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

6. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, bukan Pejabat Lain yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara;

7. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban;

8. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara/Daerah;

9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN, adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja atau lalai oleh Bendahara;

10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara tersebut;

11. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;

12. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disebut SK- PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara;

13. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara;

14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya di sebut SKP2KS, adalah surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang telah melakukan perbuatan merugikan negara;

15. Surat Keputusan Pencatatan adalah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan;

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disebut, SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;

17. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

18. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

19. Departemen adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

20. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia.

Peraturan Menteri ini mengatur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Departemen.

(1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Departemen, wajib mengganti kerugian tersebut. (2) Setiap kerugian negara di lingkungan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen kepada Menteri dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Informasi tentang kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diketahui dari : a. pengawasan/pemberitahuan atasan langsung;

b. pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ; d. perhitungan ex officio; atau e. pengaduan/informasi masyarakat dan informasi lainnya.

Menteri MENETAPKAN TPKN yang terdiri dari: a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua; c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris; d. Kepala Biro Kepegawaian sebagai anggota; e. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan sebagai anggota; f. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan sebagai anggota; g. Kepala Sub Bagian Kerugian Negara sebagai anggota; h. Pejabat lain yang terkait; dan i. Sekretariat.

(1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen wajib melaporkan setiap kerugian negara oleh Bendahara kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah terjadinya kerugian negara diketahui dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Kepala UPT Departemen wajib melaporkan setiap Kerugian Negara oleh Bendahara kepada Kepala Kantor Wilayahnya untuk disampaikan kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bentuk dan isi laporan kepada Menteri dan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN untuk menindak lanjuti setiap kasus Kerugian Negara oleh Bendahara paling

lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Keuangan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Apabila dipandang perlu, Unit Eselon I Departemen dan Kantor Wilayah Departemen dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada unit kerja masing-masing. (2) Pimpinan unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut.

Untuk menindaklanjuti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , TPKN mempunyai tugas antara lain : a. meneliti laporan kasus-kasus kerugian negara yang terjadi ; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; c. melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kasus kerugian negara di tingkat pusat dan daerah serta sewaktu-waktu dapat meninjau ke lokasi kasus; d. menghitung jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara; e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; f. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; dan g. menyusun bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan Menteri guna MENETAPKAN pembebanan sementara;

TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; j. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri ini; k. surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran;dan l. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara.

(1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri.

(1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Menteri. (2) Menteri menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak diterima lapran dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri MENETAPKAN kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(2) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal selaku ketua TPKN untuk penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), TPKN meminta agar Bendahara bersedia membuat dan mendatangani SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Apabila Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Bendahara tersebut wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan. (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada Menteri. (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua TPKN agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Menteri menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) SK-PBW merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan apabila : a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); atau

b. berdasarkan pemberitahuan Menteri tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM. (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari Bendahara. (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan Bendahara atau Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara. (4) Bentuk dan isi SK-PBW dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara dapat menerima keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa penerimaan atau penolakan keberatan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Dalam hal setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberatan dari Bendahara diterima.

(1) Surat Keputusan Pembebanan merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bendahara melalui kepala Pimpinan Unit Eselon I/Kepala kantor wilayah/Kepala UPT dengan tembusan kepada Menteri apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN mengajukan permintaan kepada pimpinan instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), setelah berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka menteri mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

(1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen wajib melaporkan setiap kerugian negara oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Kerugian Negara diketahui, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan.

(2) Bentuk dari isi pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan kepada Menteri tentang Kerugian Negara di buat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menindaklanjuti setiap kasus Tuntutan Ganti Rugi oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Keuangan untuk menindak- lanjuti penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/ Kepala UPT Departemen dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi yang terjadi pada unit kerja masing- masing. (2) Tim Ad hoc terdiri dari pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap barang inventeris milik negara dibantu oleh pejabat struktural keuangan dan pejabat terkait lainnya. (3) Kepala UPT melaporkan pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (4) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal untuk di proses lebih lanjut.

Tim ad hoc bertugas : a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas : 1). kronologis terjadinya kerugian negara; 2). kapan terjadinya Kerugian Negara; 3). identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian negara; 4). jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara dan hal-hal yang diperlukan lainnya;

5). menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; dan 6). data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara; b. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT Departemen; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu.

(1) Tim ad hoc melaporkan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi kepada Pimpinan Unit Eselon I /Kepala Kantor Wilayah/kepala UPT . (2) Pimpinan unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut. (3) Kepala Biro Keuangan dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelitian di tempat kejadian.

(1) Kepala Biro Keuangan segera mempelajari dan memverifikasi besarnya kerugian negara. (2) Apabila SKTJM telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan kerugian negara akan dibayar tunai, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan meminta kepada Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT Departemen agar yang bersangkutan membayar tunai melalui Kantor Kas Negara setempat paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah ditandatanganinya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 5 . (3) Apabila SKTJM ditandatangani dan kerugian negara akan dikembalikan secara angsuran oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan meminta kepada Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT Departemen untuk segera melakukan pemotongan gaji sebagai angsuran paling lama 2 (dua) tahun. (4) Kepala Biro Keuangan melaporkan pelaksanaan SKTJM pada ayat 2 dan ayat 3 kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan bukti setor.

(1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri menerbitkan SKP2KS kepada yang bersangkutan sesuai Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

(2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS dengan disertai bukti-bukti. (3) Keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Menteri; (4) Penggantian Kerugian Negara secara tunai dan seketika atas penerbitan SKP2KS dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

(1) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterima seluruhnya, Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan (SKPT) kepada Pegawai Negara Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan. (2) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterima sebagian, Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat (SKPTB) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri ini. (3) Penerbitan SKPT dan SKPTB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keberatan/pembelaan yang diajukan diterima.

(1) Menteri menerbitkan SKP2K apabila : a. setelah 40 (empat puluh) hari kalender sejak SKTJM ditanda tangani, penggantian Kerugian Negara secara tunai dan seketika tidak dilaksanakan; b. setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditanda tangani, penggantian Kerugian Negara secara angsuran tidak dilaksanakan; c. pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan/pembelaan; d. pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain mengajukan keberatan/pembelaan ditolak; e. terbitnya SKPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat ( 2) (2) SKP2K diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan dalam huruf a dan huruf b berakhir.

(3) Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/ Kepala UPT Departemen yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

(1) Penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dilakukan atas dasar SKTJM dan/atau SKP2KS. (2) Surat Penagihan diterbitkan oleh Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT Departemen yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM atau diterbitkannya SKP2KS. (3) Dalam hal penyelesaian kerugian negara diselesaikan melalui pengadilan, Menteri melakukan upaya agar putusan pengadilan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Negara.

Dalam hal penagihan Kerugian Negara tidak dilakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diterbitkan SKP2K, penagihan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

(1) Pimpinan Unit Eselon I/ Kepala Kantor Wilayah Departemen setiap bulan wajib membuat laporan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan. (2) Menteri melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diketahui terjadinya Kerugian Negara.

(1) Penetapan nilai Kerugian Negara berupa barang inventaris ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan: a. nilai pasar yang wajar; dan b. kondisi barang yang bersangkutan. (2) Kerugian negara berupa kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah setempat.

(1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen wajib melaporkan setiap Kerugian Negara oleh Pihak Ketiga kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kerugian negara diketahui, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan. (2) Bentuk dari isi pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan kepada Menteri tentang kerugian negara dibuat sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menindak lanjuti setiap kasus Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). (2) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Keuangan untuk menindak lanjuti penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1). Kepala Biro Keuangan menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) melalui akta pengakuan hutang. (2). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak Ketiga bersangkutan tidak menandatangani akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian kerugian negara dilakukan melalui proses peradilan.

(1) Kewajiban Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/ Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, dalam hal: a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau

b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain menjadi hapus dalam hal: a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain; atau b. Sejak Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara

(1) Bendahara/ Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/ Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan . (2) Apabila putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain /Pihak Ketiga maka putusan tersebut tidak membebaskan Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain /Pihak Ketiga dari tuntutan penyelesaian kerugian negara. (3) Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT Departemen yang tidak melaksanakan Penyelesaian kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.KU.04-10 Tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.KU.04-10 Tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA