Peraturan Menteri Nomor 148-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
2. PT Kereta Api INDONESIA (Persero) yang selanjutnya disingkat PT KAI adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi.
3. Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh PT KAI selaku emiten dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, dan Bekasi melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum dan berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 4. Pemegang Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Pemegang Obligasi adalah investor yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian Obligasi melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang dimiliki. 5. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 6. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum. 7. Agen Pembayaran adalah pihak yang melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi termasuk denda kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama emiten sebagaimana diatur dalam perjanjian agen pembayaran. 8. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal. 9. Kewajiban Finansial adalah kewajiban PT KAI kepada kreditur atau Pemegang Obligasi yang timbul sehubungan dengan pinjaman atau penerbitan Obligasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman, perjanjian perwaliamanatan, atau perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan. 10. Pinjaman PT KAI kepada Kreditur yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT KAI menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Kreditur sehingga PT KAI dibebani pemenuhan Kewajiban Finansial.

11. Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan Pinjaman kepada PT KAI dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
13. Jaminan Pemerintah adalah Jaminan Pinjaman dan Jaminan Obligasi yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
14. Jaminan Pinjaman PT KAI yang selanjutnya disebut Jaminan Pinjaman adalah Jaminan Pemerintah kepada Kreditur sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban Finansial atas pembayaran kembali Pinjaman.
15. Jaminan Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Jaminan Obligasi adalah Jaminan Pemerintah kepada Pemegang Obligasi PT KAI melalui Wali Amanat atau Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban Finansial atas pembayaran kembali Obligasi.
16. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara

untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

17. Penerima Jaminan adalah Kreditur dalam hal Jaminan Pinjaman atau Pemegang Obligasi dalam hal Jaminan Obligasi.

18. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kecuali dalam hal Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI.

19. Terjamin adalah PT KAI selaku Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

20. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penata usaha (arranger), berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang sah.

21. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT KAI mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi.

22. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI selaku emiten dengan Wali Amanat dalam rangka memperoleh pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

23. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman untuk pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

24. Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan oleh Pemerintah terhadap pinjaman dan obligasi yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.

25. Dokumen Rencana Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berisi rencana aksi PT KAI dalam rangka pengelolaan risiko yang mempengaruhi kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial atas Pinjaman dan Obligasi.

26. Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.

27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT KAI tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban Finansial.

30. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan.

31. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

(1) Jaminan Pemerintah merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. (2) Sarana fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaminan Pinjaman; dan b. Jaminan Obligasi.

Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a. kemampuan keuangan negara; b. kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

(1) Dalam mempertimbangkan prinsip pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri berwenang untuk: a. MENETAPKAN Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan

b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.

(1) Jaminan Pinjaman diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PT KAI dan Kreditur. (2) Pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan: a. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; b. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, pengusahaan sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomastis Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau c. pembiayaan kembali (refinancing) atas pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (4) Dalam rangka penentuan harga acuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan untuk melakukan perhitungan.

(1) Jaminan Pinjaman dapat mencakup keseluruhan atau sebagian dari Kewajiban Finansial PT KAI terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman. (2) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok Pinjaman dan bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Pinjaman. (2) Dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI, Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT KAI. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Jaminan Pinjaman kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(1) Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan jaminan, sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT KAI kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman terpenuhi. (2) Jaminan Pinjaman berakhir atau tidak berlaku lagi dengan berakhirnya atau tidak berlakunya lagi Perjanjian Pinjaman.

(1) Dalam rangka pemberian Jaminan Pinjaman, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian Jaminan Pinjaman dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Jaminan Pinjaman diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT KAI, setelah: a. Peraturan mengenai pemberian subsidi/bantuan/public services obligation atas pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di Wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi diterbitkan; dan b. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ditandatangani. (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pinjaman dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh Kreditur. (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jaminan Obligasi diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui: a. penawaran umum; atau b. tanpa penawaran umum. (2) Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui: a. Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

b. Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan. (3) Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperoleh pendanaan bagi: a. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; b. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, pengusahaan sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomastis Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau c. pembiayaan kembali (refinancing) atas pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas.

(1) Pemberian Jaminan Obligasi mencakup keseluruhan atau sebagian dari Kewajiban Finansial PT KAI terhadap Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan. (2) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok Obligasi, kupon Obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda keterlambatan.

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi. (2) Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Jaminan Obligasi dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dengan tembusan kepada PT KAI. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Jaminan Obligasi berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT KAI selaku emiten kepada Pemegang Obligasi terpenuhi.

(1) Dalam rangka pemberian Jaminan Obligasi, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian Jaminan Obligasi dan pelaksanaan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Jaminan Obligasi diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT KAI, setelah: a. Peraturan mengenai pemberian subsidi/bantuan/public services obligation atas pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 49 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi diterbitkan; dan b. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ditandatangani. (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Obligasi dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau. (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin. (2) Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang. (3) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penjamin

hanya satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi dan dalam hal terjadinya pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Realisasi atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, Terjamin dan Penjamin menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjamin dan Terjamin paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Penjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan. (3) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit meliputi: a. pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang tersebut kepada Penjamin; b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah bunga dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang; dan c. jumlah cicilan, jadwal cicilan dan tanggal pembayaran. (4) Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan setiap piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai penyelesaian akibat dari

pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan Jaminan Pemerintah. (2) Perhitungan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. (3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pos pembiayaan dalam APBN. (4) Mekanisme perencanaan dan penganggaran Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

(1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN Direktur Pengelolaan Risiko

Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA BUN. (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi KPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan operator administrasi dan/atau pelaporan; b. memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah; dan c. melakukan pembayaran Tunggakan untuk pemenuhan Kewajiban Finansial.

(1) PT KAI harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko yang mempengaruhi kemampuan membayarnya selama periode Perjanjian Pinjaman atau periode Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan. (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko dan disampaikan oleh PT KAI kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan, atau

Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan. (3) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit mengenai: a. upaya terbaik PT KAI untuk memenuhi Kewajiban Finansialnya; dan b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar. (4) PT KAI (Persero) dapat melakukan perubahan atau penambahan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan atas rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT KAI (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT KAI (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT KAI untuk melakukan pemantauan risiko Gagal Bayar secara bersama-sama dengan Penjamin.

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi risiko, Terjamin harus: a. menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai kepastian kemampuan keuangan PT KAI; dan b. membuka rekening dana cadangan (escrow account) atas pembayaran Kewajiban Finansial PT KAI sebesar 1 (satu) kali Kewajiban Finansial yang jatuh tempo, dan menjaga saldo rekening tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.

(1) PT KAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. laporan keuangan PT KAI secara semesteran dan tahunan; b. proyeksi kemungkinan Gagal Bayar untuk 1 (satu) tahun ke depan; c. laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, termasuk pengelolaan risiko Gagal Bayar secara triwulanan dan tahunan; d. laporan arus kas pada saat diperlukan berdasarkan permintaan Penjamin sebelum tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamantan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan; e. laporan pengadaan Pinjaman atau penerbitan Obligasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan Pinjaman atau penerbitan Obligasi; dan f. laporan progres pembangunan proyek secara semesteran dan tahunan.

PT KAI harus menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

(1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi. (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; b. pelaksanaan pembiayaan; dan c. kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial. (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan PT KAI untuk membahas dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko. (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar PT KAI.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA