Pasal 4

(1) Dalam mempertimbangkan prinsip pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri berwenang untuk: a. MENETAPKAN Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan

b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.