Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji INDONESIA.
2. Tim Kesehatan Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKHI adalah tim kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang.
3. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk memperoleh PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI dan TPK yang memiliki nilai-nilai antara lain sigap, handal, amanah, responsif, inovatif, dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

(1) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji.

(1) Rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI yang berasal dari kementerian/lembaga/swasta dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan TPK dilaksanakan oleh tim rekrutmen yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. (2) Rekrutmen TKHI yang berasal dari organisasi perangkat daerah dilaksanakan oleh tim rekrutmen provinsi.

Persyaratan umum untuk PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK: a. beragama Islam; b. sehat jasmani dan rohani, dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil; c. tidak terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang berlangsung; d. memiliki kartu identitas yang sah; e. surat ijin dari atasan atau majikan; f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran; dan g. mampu berbahasa INDONESIA/Arab/Inggris.

Ketentuan mengenai unsur dan tugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tahapan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK meliputi: a. pendaftaran; b. seleksi; c. penetapan; d. pelatihan; dan e. penugasan. (2) Jadwal pelaksanaan tahapan rekrutmen ditetapkan oleh kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji.

Setiap PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK harus melakukan penandatanganan kontrak kerja sebelum penugasan.

(1) Rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dilaksanakan secara terbuka melalui mekanisme pendaftaran online pada website satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji. (2) Dalam hal dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kesehatan haji, rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dapat dilakukan melalui penunjukan. (3) Rekrutmen dengan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan operasional kesehatan haji dengan mempertimbangkan keahlian tertentu dan/atau pengalaman kerja sebagai petugas kesehatan haji, serta izin dari atasan petugas yang ditunjuk.

Setiap PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK wajib:

a. menjaga nama baik pribadi, institusi, bangsa dan Negara INDONESIA; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja; d. berperan aktif dalam pembinaan kesehatan kepada jemaah haji; e. menyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan; f. melaksanakan masa kerja yang telah ditetapkan; g. memakai pakaian seragam beserta atributnya selama bertugas; h. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tinggal di wisma petugas yang telah disediakan selama operasional haji; j. siap bekerja 24 (dua puluh empat) jam dalam keadaan dibutuhkan; k. siap ditempatkan di semua daerah kerja sesuai dengan kebutuhan operasional kesehatan; l. untuk PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKHI harus memiliki jaminan kesehatan nasional; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Setiap PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK berhak: a. mendapatkan penghasilan berupa honor/uang saku sesuai dengan kontrak kerja menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, dan fasilitas penugasan; dan c. mendapatkan pakaian seragam kerja beserta atributnya.

Setiap PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dilarang:

a. melakukan perbuatan yang melanggar norma dan susila; b. meninggalkan tempat tugas tanpa izin; c. membawa anggota keluarga selama bertugas; dan d. melakukan kegiatan komersial seperti jual beli.

(1) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sebagai PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK; dan/atau d. tidak direkomendasikan lagi bertugas pada tahun berikutnya.

(1) Dalam keadaan tertentu, satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji dapat melakukan penambahan, perubahan, atau mutasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit; c. hamil; d. mengundurkan diri; atau e. dibutuhkan tambahan karena kebutuhan operasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 698); dan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 549), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA