Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Penempatan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat KPDS adalah komite yang membantu Menteri dalam rangka penempatan dokter spesialis melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis.
2. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kepala Badan adalah kepala badan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

(1) Menteri melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis. (2) Dalam melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk KPDS. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen. Pasal 3 KPDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan.

(1) KPDS bertugas membantu Menteri dalam melakukan perencanaan, penempatan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPDS menyelenggarakan fungsi: a. menyusun perencanaan pemerataan dokter spesialis; b. mempersiapkan wahana untuk kesiapan Wajib Kerja Dokter Spesialis; c. memberikan masukan dalam menyusun rencana tahunan; d. membantu pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan e. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPDS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex officio oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Keanggotaan KPDS berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. Kementerian Kesehatan sejumlah 4 (empat) orang; b. Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 (satu) orang; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejumlah 1 (satu) orang; d. Organisasi Profesi dan Kolegium sejumlah 10 (sepuluh) orang; e. Konsil Kedokteran INDONESIA sejumlah 1 (satu) orang; f. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA sejumlah 1 (satu) orang;

g. Ikatan Dokter INDONESIA sejumlah 1 (satu) orang; h. Asosiasi perumahsakitan sejumlah 1 (satu) orang; dan i. Badan Pengawas Rumah Sakit sejumlah 1 (satu) orang. (2) Calon anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewakili institusi atau organisasi profesi/asosiasi diusulkan oleh pimpinan institusi atau pimpinan organisasi profesi/asosiasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan KPDS kepada Kepala Badan. (3) Dalam hal tidak ada yang mewakili organisasi profesi/asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keanggotaan KPDS dari organisasi profesi/asosiasi tersebut diusulkan oleh Kepala Badan.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPDS, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan jiwa; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan d. tidak sedang terlibat dalam masalah pidana.

(1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon anggota KPDS. (2) Terhadap calon anggota KPDS yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Badan mengembalikan usulan calon anggota KPDS tersebut kepada pimpinan institusi atau organisasi profesi/asosiasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan harus menyampaikan usulan pengganti calon anggota KPDS paling lama 1 (satu) minggu sejak surat pengembalian diterima. (3) Dalam hal Kepala Badan tidak menerima usulan pengganti calon anggota KPDS setelah batas waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat mengusulkan anggota KPDS.

Kepala Badan mengusulkan kepada Menteri setelah melakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dinyatakan lengkap.

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris KPDS dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat kerja KPDS.

(1) Keanggotaan KPDS diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. (2) Anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Anggota KPDS ditetapkan dan dikukuhkan oleh Menteri sebelum memangku jabatan. (2) Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPDS wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Menteri.

(1) Anggota KPDS berhenti atau diberhentikan karena : a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau ditarik oleh institusinya; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik INDONESIA;

e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus- menerus selama 3 (tiga) bulan; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal anggota KPDS menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keanggotaannya. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota KPDS yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota KPDS pengganti atas usul institusi atau organisasi profesi/asosiasi melalui Kepala Badan. (2) Calon anggota KPDS pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota KPDS yang digantikan. (3) Pengusulan dan pengangkatan anggota KPDS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (4) Anggota KPDS pengganti diangkat untuk menghabiskan masa jabatan anggota KPDS yang digantinya. (5) Anggota KPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 4 (empat) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 15 Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas KPDS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPDS diatur oleh Kepala Badan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA