Peraturan Menteri Nomor p-42-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga

masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 5. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan 6. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha dan sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya). 7. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya. 8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan. 9. Pembinaan Kehutanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.

Penyelenggaraan penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat bertujuan: a. mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan; c. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan; dan d. untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kehutanan.

Kelembagaan penyuluhan kehutanan terdiri atas : a. kelembagaan penyuluhan kehutanan pemerintah; b. kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta; dan c. kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat.

(1) Kelembagaan penyuluhan kehutanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dibentuk oleh pelaku usaha atau lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan, dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan kehutanan setempat. (3) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

(1) Kelembagaan Penyuluh kehutanan swasta dan kelembagaan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), merupakan wadah bagi Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swasta Masyarakat. (2) Kelembagaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya.

(1) Kelembagaan Penyuluh Kehutanan Swasta dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk kelembagaan Penyuluh Kehutanan Swasta tersendiri. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan, kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta bertanggung jawab kepada pelaku usaha atau pelaku usaha yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan untuk kelembagaan yang terbentuk dari gabungan beberapa pelaku usaha.

(1) Kedudukan Lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat berada pada wilayah kabupaten/kota, provinsi atau nasional. (2) Lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang berkedudukan di :

a. kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) atau pimpinan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan. b. provinsi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) atau pimpinan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan. c. nasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan. (3) Tata cara pembentukan lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

Kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau pimpinan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan.

(1) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta dan kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan yang disusun penyuluh Pegawai Negeri Sipil; b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh Pegawai Negeri Sipil, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan; c. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha; d. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; e. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan

h. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta dan kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh fasilitasi dari pemerintah berupa : a. pelatihan; b. materi penyuluhan; c. pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; d. insentif untuk penyuluh swadaya masyarakat; e. penghargaan; f. pengakuan; dan/atau g. sertifikasi.

(1) Penyuluh Kehutanan terdiri atas: a. penyuluh kehutanan Pegawai Negeri Sipil; b. penyuluh kehutanan swasta; dan c. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Keberadaan penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bersifat perorangan, mandiri, dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Penyuluh Kehutanan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, dibentuk dengan persyaratan : a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk; b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; c. melaksanakan pendampingan kepada pelaku utama. d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan teladan bagi pelaku utama. e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah/yang setingkat kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau pimpinan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan, dengan persyaratan : a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk; b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; c. melaksanakan pendampingan kepada pelaku utama dan atau pelaku usaha bidang kehutanan secara sukarela; d. telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; e. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan f. mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan.

(1) Untuk penetapan calon Penyuluh Kehutanan Swasta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka dilakukan identifikasi dan penilaian oleh dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perusahaan atau ketua lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan MENETAPKAN calon Penyuluh Kehutanan Swasta menjadi Penyuluh Kehutanan Swasta dalam bentuk surat keputusan. (3) Keputusan penetapan penyuluh kehutanan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada instansi penyelenggara penyuluhan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan perencanaan pelatihan dan pembinaan.

(1) Terhadap usulan calon Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau pimpinan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota setempat melakukan verifikasi persyaratan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota MENETAPKAN Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. (3) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi, dan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan.

(1) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mempunyai wilayah pelayanan berdasarkan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan, kapasitas, kompetensi dan luas wilayah pelayanan.

(1) Penyuluh Kehutanan Swasta mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan, kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Kehutanan Swasta berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

(1) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas : a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; b. menyusun rencana kegiatan penyuluhan Kehutanan; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan Kehutanan secara mandiri; d. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; e. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan f. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat harus berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Kehutanan Swasta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

(1) Tata hubungan kerja Penyuluh Kehutanan Swasta diatur sebagai berikut : a. Penyuluh Kehutanan Swasta dalam hal melaksanakan tugas pokok berkoordinasi dengan penyuluh kehutanan Pegawai Negeri Sipil; b. Penyuluh Kehutanan Swasta berkonsultasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan, membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama; c. Penyuluh Kehutanan Swasta bersama dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas kehutanan kabupaten/Kota serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), menyelaraskan, mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan. (2) Tata hubungan kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat diatur sebagai berikut: a. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. menyusun programa, metode dan materi penyuluhan kehutanan, 2) melaksanakan berbagai usaha produktif bidang kehutanan, 3) memecahkan masalah dalam pengembangan usaha, serta 4) mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha; b. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat secara berjenjang berkonsultasi dengan Badan Pelaksana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Pusat Penyuluhan Kehutanan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota/Provinsi, dalam hal :

2. metode dan materi penyuluhan kehutanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha bidang kehutanan;

3. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama; dan 3) mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan kehutanan; c. Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat secara berjenjang berkonsultasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Pusat Penyuluhan Kehutanan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota/Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan/UPTD dalam hal menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

(1) Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat berhak : a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan penyuluhan; c. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan kehutanan yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta; d. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. dapat menerima fasilitasi bantuan biaya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat wajib : a. melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan; dan b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan lembaga penyuluhan kehutanan di wilayahnya.

(1) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota. (2) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan kehutanan secara berjenjang mulai dari Balai Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing. (3) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat pada tingkat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota meliputi : a. penerapan sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. metodelogi penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan yang bersifat spesifik lokal; dan c. pelaporan. (4) Dalam hal tidak terdapat Balai Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dilakukan oleh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau dinas kehutanan kabupaten/kota. (5) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau dinas kehutanan kabupaten/kota, meliputi: a. sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. materi, metode dan media penyuluhan kehutanan yang bersifat spesifik lokal; c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan; d. mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat kabupaten; e. supervisi; dan f. pelaporan.

(6) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan Kehutanan, meliputi: a. sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. materi, metode dan media penyuluhan kehutanan; c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kompetensi penyuluh, manajerial dan kewirausahaan; d. mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat provinsi; e. supervisi; f. pelaporan. (7) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat pada tingkat Pusat dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (BP2SDMK) Kementerian Kehutanan meliputi : a. kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan b. materi, metode dan media penyuluhan kehutanan; c. peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh; d. mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat nasional; e. supervisi; f. pelaporan.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dilakukan oleh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk : a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan;

b. mengetahui efektifitas kegiatan penyuluhan kehutanan oleh Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga petani serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan. (3) Pelaporan mengenai data dan informasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan disampaikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau Dinas Kehutanan Kabupaten kepada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi setiap semester. (4) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil pelaporan data dan informasi Penyuluh Kehutanan Swasta Masyarakat dari Kabupaten/Kota kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Tenaga Teknis Kelola Sosial, Tenaga Teknis Kelola Lingkungan, Tenaga Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dapat menjalankan fungsi sebagai Penyuluh Kehutanan Swasta setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2012

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUPLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN