Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

5. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

6. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

7. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

8. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi adalah rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh gubernur.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas PRESIDEN dalam koordinasi penataan ruang nasional.

11. Substansi kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkut paut dengan kehutanan.

12. Konsultasi adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substansi kehutanan.

13. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

14. Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan.

15. Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri unsur Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

16. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melakukan penyiapan bahan Tim Terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi.

17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

18. Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

19. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

20. Kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukan oleh kemampuannya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai dalam suatu pekerjaan spesifik.

21. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang planologi kehutanan.

23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. keanggotaan, tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan dalam rangka penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan; b. keanggotaan dan tugas Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial; dan c. keanggotaan, tugas dan pelaksanaan Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.

(1) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. (2) Wakil dari lembaga/instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Golongan III/b atau sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh anggota tim wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA atau anggota tim lain yang telah dikonsultasikan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

(4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan. (5) Bidang ilmu dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang: a. biofisik; b. sosial, ekonomi dan budaya; dan c. hukum dan kelembagaan.

Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a anggotanya berasal dari unsur: a. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan; c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; d. Pemerintah daerah; dan e. Lembaga/instansi terkait lainnya.

(1) Untuk penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang anggotanya dari Kementerian Kehutanan. (2) Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya berasal dari unsur:

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; b. Sekretariat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; d. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; e. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan f. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tugas: a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan; b. menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta memilah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis berdasarkan karakteristik wilayah setempat; c. melakukan pengolahan dan analisis terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan; dan d. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(1) Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.

b. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. peta dasar;
3. perizinan pemanfaatan hutan;
4. perizinan penggunaan kawasan hutan;
5. hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
6. tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;
7. perubahan fungsi kawasan hutan;
8. pengukuhan kawasan hutan;
9. sebaran gambut; atau
10. penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru. c. menyajikan data dan peta sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 sampai dengan angka 10. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b anggotanya berasal dari unsur: a. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan; c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; d. Pemerintah daerah; dan e. Lembaga/instansi terkait lainnya.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan; b. melakukan pengolahan dan analisis terhadap perubahan fungsi kawasan hutan; dan c. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu. b. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. peta dasar;
3. perizinan pemanfaatan hutan;
4. perizinan penggunaan kawasan hutan;
5. hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
6. tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;
7. perubahan fungsi kawasan hutan;
8. pengukuhan kawasan hutan;
9. sebaran gambut; atau
10. penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru. c. menyajikan data dan peta sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 sampai dengan angka 10. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri. (2) Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diusulkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

(1) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, gubernur wajib menyampaikan surat pernyataan tidak mengubah kawasan hutan kepada Menteri. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, gubernur wajib menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi kepada Menteri.

(1) Gubernur dalam menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib melengkapi dokumen yang terkait dengan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan minimal dalam peta dasar skala 1 : 250.000 yang dilengkapi dengan:

1. hasil kajian teknis dalam rangka penyusunan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan didasarkan pada peta skala terbesar yang tersedia, dan
2. rencana pemanfaatan ruang. b. citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan dengan jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya; c. peta dan dokumen perizinan kegiatan:
3. pemanfaatan hutan;
4. penggunaan kawasan hutan; dan
5. perubahan peruntukan kawasan hutan. d. hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang akan diusulkan; dan e. data pendukung.

(1) Hasil kajian teknis atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi: a. fungsi kawasan hutan; b. keberadaan kegiatan kehutanan dan non kehutanan; c. kondisi biofisik; dan d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. (2) Rencana pemanfaatan ruang atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi rencana pemanfaatan ruang pada setiap bagian/poligon. (3) Peta dan dokumen perizinan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 mencakup yang masih dalam proses dan definitif, meliputi:

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman; dan c. Izin sah lainnya yang memanfaatkan ruang kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peta dan dokumen perizinan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 mencakup yang masih dalam proses dan yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan: a. pertambangan; b. infrastruktur; c. fasilitas umum; dan d. penggunaan kawasan hutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Peta dan dokumen perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 mencakup yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, meliputi: a. perkebunan; b. transmigrasi/pemukiman penduduk; dan c. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi: a. Dokumen perencanaan pembangunan wilayah, yaitu:

1. Provinsi dalam angka;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi; dan

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sosial dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. b. Data dan peta pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, yaitu:

4. lokasi pemukiman/tanah milik masyarakat baik yang telah mempunyai titel hak maupun belum;

5. lokasi lahan garapan masyarakat; dan

6. lokasi areal pemanfaatan tambak, pelabuhan, perikanan, dan areal usaha lainnya. c. Data dan peta biofisik, yaitu:

7. jenis tanah/landsystem;

8. iklim dan/atau intensitas hujan 10 tahun terakhir;

9. kelas lereng (slope);

10. topografi;

11. sebaran lokasi dan ketebalan gambut; dan

12. penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit terbaru.

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapat perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan lembaga/instansi terkait untuk menjadi anggota Tim Teknis dan/atau Tim Terpadu. (2) Setelah diterimanya wakil dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis. (3) Setelah diterimanya wakil dari lembaga/instansi dan Eselon I terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan pembentukan Tim Terpadu dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu kepada Menteri.

(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu. Bagian Kempat Keanggotaan Tim Terpadu

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, anggotanya berasal dari unsur: a. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Perguruan Tinggi; c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan; d. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; e. Kementerian yang membidangi urusan tata ruang; f. Pemerintah daerah; dan g. Lembaga/instansi terkait lainnya.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas: a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan; b. menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan memilah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis berdasarkan karakteristik wilayah setempat; c. melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap usulan perubahan kawasan hutan untuk wilayah provinsi; d. melakukan KLHS terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis;

e. melakukan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap usulan perubahan kawasan hutan untuk wilayah provinsi; dan f. melaporkan hasil penelitian terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal serta menyiapkan laporan hasil penelitian terpadu yang akan disampaikan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pelaksanaan uji konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan oleh Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tersusunnya laporan sementara hasil penelitian terpadu.

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu Tim Teknis dan Gugus Kerja Geographic Information System (GIS). (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas: a. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan, antara lain:

1. peta dasar;
2. perizinan pemanfaatan kawasan hutan;
3. perizinan penggunaan kawasan hutan;
4. hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
5. perubahan peruntukan kawasan hutan yang mencakup pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan tukar menukar kawasan hutan;
6. perubahan fungsi kawasan hutan;
7. data dan peta hasil tata batas kawasan hutan; atau
8. peta penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru. b. mengolah dan mencermati serta menyajikan hasil ploting data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi gambaran kondisi lapangan dan tipologi perubahan kawasan hutan yang diusulkan.

(1) Tim Teknis dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), khususnya terkait dengan pengolahan data spasial didukung oleh Gugus Kerja GIS. (2) Gugus Kerja GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tim Quality Control (QC); b. Gugus Tugas GIS; dan c. Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat. (3) Gugus Tugas GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengkompilasi data; b. melakukan analisis spasial; dan c. menyajikan hasil kerja dalam bentuk spasial dan non spasial. (4) Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas: a. penyiapan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas GIS; dan b. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas GIS dalam rangka penyiapan penyusunan laporan. (5) Personil Gugus Kerja GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah daerah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh Menteri, melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dihadapan Direktur Jenderal dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan. (2) Laporan yang berisi rekomendasi yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(3) Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan apabila terdapat kendala kesiapan pemerintah daerah dalam penyiapan data, informasi dan pembiayaan.

(1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu. (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk mendapatkan persetujuan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan: a. konsep surat Menteri tentang persetujuan substansi kehutanan atas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepada Menteri. b. konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi, kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyampaikan konsep Keputusan kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep surat dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan: a. surat tentang persetujuan substansi kehutanan atas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; atau b. Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Keputusan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi.

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

(1) Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bekerja sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan laporan hasil penelitian disampaikan kepada Menteri. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk memberikan penjelasan dan melengkapi laporan tambahan dalam proses penetapan perubahan kawasan hutan.

(1) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan, Sekretariat dan Nara Sumber dalam rangka penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan dibebankan kepada pemohon. (2) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Sekretariat dan Nara Sumber dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah serta dapat diperkuat dengan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Tim Teknis, Gugus Tugas GIS dan Nara Sumber dalam rangka penelitian usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah dan dapat diperkuat dengan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diperuntukkan: a. rapat pembahasan (honor, transport dan akomodasi rapat); b. nara sumber (honor dan transport);

c. transport dan lumpsum peninjauan lapangan; d. penyusunan laporan; e. penggandaan peta dan laporan; f. paparan hasil penelitian terpadu; dan g. koordinasi/konsultasi dengan para pihak terkait dengan proses penelitian terpadu dan proses penetapan Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemohon atau pemerintah daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Tim Terpadu yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; b. hasil penelitian terpadu dalam rangka penelitian terhadap usulan perubahan kawasan hutan yang belum disampaikan kepada Menteri, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/Kpts-VII/2001 tentang Pembentukan Tim Terpadu untuk Pengkajian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Berkaitan dengan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8637/Kpts-VII/2002; dan b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR