Peraturan Menteri Nomor pm29 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal.
2. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal.
3. Jam Kerja Normatif adalah sejumlah waktu yang dipergunakan untuk bekerja secara normal dalam satu hari.
4. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu jam kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.
5. Daftar Hadir adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran Pegawai.
6. Daftar Hadir Biometrik adalah sistem pencatatan kehadiran pegawai yang dilakukan melalui perekaman, pemindaian, dan pengenalan sidik jari dan/atau geometri tangan.
7. Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat ASN Kementerian Perhubungan adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Perhubungan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Pegawai

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rekaman Daftar Hadir merupakan bukti konkrit kehadiran Pegawai bekerja. (2) Rekaman Daftar Hadir dilakukan pencetakan (print out) setiap bulan pada awal bulan berikutnya oleh pengelola Daftar Hadir. (3) Rekaman Daftar Hadir meliputi unsur:

a. nama; b. Nomor Induk Pegawai; c. jabatan; d. kelas jabatan; e. bulan; f. jumlah jam masuk kerja; g. jumlah waktu terlambat masuk kerja; h. jumlah waktu pulang cepat; i. jumlah hari tidak masuk tanpa keterangan; dan j. jumlah hari cuti. (4) Rekaman Daftar Hadir disampaikan kepada: a. pimpinan unit kerja sebagai bahan pembinaan Pegawai; b. pejabat di bidang ketatausahaan sebagai bahan penghitungan tunjangan kinerja; dan c. atasan pegawai yang bersangkutan dan pejabat struktural setara dengan pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas yang membidangi tugas disiplin pegawai sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai dan penegakan disiplin pegawai yang telah mencapai batas ketentuan disiplin waktu kerja.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib melakukan perekaman, pemindaian, dan pengenalan sidik jari dan/atau geometri tangan Pegawai. (2) Pegawai wajib melakukan pengisian pada Daftar Hadir Biometrik. (3) Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir Biometrik dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Daftar hadir manual dapat dilaksanakan dalam situasi: a. Daftar Hadir Biometrik mengalami kegagalan fungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam Daftar Hadir Biometrik; c. kondisi geografis tempat kerja tidak mendukung penerapan Daftar Hadir Biometrik; dan/atau d. keadaan kahar. (5) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat Pegawai yang ditugaskan khusus pada satuan pelaksana/satuan pelayanan, pengisian Daftar Hadir Biometrik Pegawai dilaksanakan sebagai berikut: a. dilaksanakan pada unit kerja yang ditunjuk dan berada pada wilayah penugasan satuan pelaksana/satuan pelayanan; atau b. dilaksanakan pada satuan pelaksana/satuan pelayanan dimaksud. (2) Dalam hal pengisian Daftar Hadir Biometrik dilaksanakan pada unit kerja yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan unit kerja yang memberikan penugasan berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja yang ditunjuk untuk penyiapan dan pelaksanaan perekaman Daftar Hadir Biometrik serta

penyampaian rekaman Daftar Hadir Pegawai setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. (3) Dalam hal pengisian daftar hadir biometrik dilaksanakan pada satuan pelaksana/satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan/koordinator satuan pelaksana/satuan pelayanan menyiapkan dan melaksanakan perekaman Daftar Hadir Biometrik serta menyampaikan rekaman Daftar Hadir Pegawai yang ditugaskan kepada pimpinan unit kerja setiap bulan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. (4) Simulasi pengisian Daftar Hadir Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai contoh 2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengisian Daftar Hadir Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali pada saat masuk bekerja dan pulang dari bekerja. (2) Pegawai yang mengisi daftar hadir 1 (satu) kali pada hari kerja, dinyatakan tidak masuk bekerja (alpa). (3) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bukti kedinasan, pegawai dinyatakan masuk bekerja. (4) Dalam hal Pegawai mengisi Daftar Hadir lebih dari 2 (dua) kali pada hari kerja, Daftar Hadir yang digunakan sebagai berikut: a. Daftar Hadir pertama merupakan bukti pengisian daftar hadir masuk kerja; dan

b. Daftar Hadir terakhir merupakan bukti pengisian daftar hadir pulang dari kerja. (5) Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir Biometrik bukan karena alasan kedinasan dinyatakan tidak masuk kerja (alpa).

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Daftar Hadir Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (1) paling sedikit merekam informasi: a. identitas Pegawai; b. unit kerja; c. jam masuk kerja; d. jam pulang kerja; e. jumlah waktu terlambat masuk kerja; f. jumlah waktu pulang cepat; dan g. jumlah hari tidak hadir kerja. (2) Keterangan dalam rekapitulasi kehadiran meliputi: a. keterangan izin tidak masuk bekerja ditulis dengan simbol “I”; b. keterangan izin sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari ditulis dengan simbol “S”; c. keterangan dinas luar ditulis dengan simbol “DL”; d. keterangan cuti (termasuk cuti sakit) ditulis dengan simbol “CT”; e. keterangan tugas belajar ditulis dengan simbol “TB”; f. keterangan datang terlambat ditulis dengan simbol “DT”; g. keterangan pulang cepat ditulis dengan simbol “PC”; dan h. tanpa keterangan ditulis simbol ”A”

(3) Format Daftar Hadir Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh 2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi perhubungan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penyiapan Sistem Aplikasi Daftar Hadir Biometrik yang dapat diakses oleh setiap Pegawai. (2) Unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi perhubungan bertangung jawab terhadap penentuan spesifikasi teknis untuk pengadaan perangkat Daftar Hadir Biometrik. (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan laporan kehadiran Pegawai dengan akurat dan laporan kehadiran dapat dipantau secara mandiri. (4) Unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi perhubungan mengintegrasikan Sistem Aplikasi Daftar Hadir Biometrik dengan Sistem Informasi Kepegawaian dan Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. (5) Pengintegrasian Sistem Aplikasi Daftar Hadir Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat Desember 2020.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap unit kerja di Kementerian dapat mengadakan peralatan Daftar Hadir Biometrik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi perhubungan. (2) Setiap unit kerja di Kementerian bertangung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan implementasi peralatan Daftar Hadir Biometrik di lingkungan unit kerja masing-masing.

9. Pasal 18 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dilaksanakan dengan tahapan: a. Pegawai wajib memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada atasan langsung perihal izin sakit; b. Pegawai mengajukan surat permohonan izin sakit kepada atasan langsung apabila tidak masuk selama 1 (satu) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter; c. pejabat yang berwenang memberikan izin sakit mengeluarkan surat izin sakit bagi Pegawai dimaksud; dan d. surat keterangan izin sakit serta surat keterangan dokter disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pegawai yang bersangkutan

tidak masuk kerja; (2) Dalam hal Pegawai yang mengajukan izin sakit dan tidak melampirkan surat keterangan dokter, pegawai wajib mengajukan cuti tahunan. (3) Dalam hal cuti tahunan telah habis digunakan, ketidakhadiran pegawai dinyatakan alpa. (4) Penghitungan tunjangan kinerja dari unsur disiplin kerja bagi pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dipersamakan dengan penghitungan tunjangan kinerja bagi pegawai yang izin sakit dan tidak melampirkan surat keterangan dokter. (5) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dilaksanakan dengan tahapan: a. Pegawai wajib memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada atasan langsungnya perihal cuti sakit; b. Pegawai mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit, apabila tidak masuk antara 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan melampirkan surat keterangan dokter; c. berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit kepada pegawai; dan d. formulir permintaan cuti sakit serta surat keterangan dokter disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja. (6) Format surat keterangan izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c tercantum pada contoh 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Contoh pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dituangkan dalam contoh 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c dibuat dengan menggunakan formulir sesuai contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sangat berat atau sakit lama, dilaksanakan dengan tahapan: a. Pegawai wajib memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada atasan langsung perihal tidak masuknya karena alasan sakit sangat berat; b. Pegawai mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, apabila tidak masuk 15 (lima belas) hari atau lebih karena sakitnya sangat berat dan lama dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/dokter yang berstatus PNS/ dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; c. berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang, memberikan cuti kepada pegawai; dan d. permintaan cuti sakit dan surat keterangan dokter disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja. (2) Hak cuti sakit diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. (3) Formulir permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 5 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena menjalankan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, atau cuti di luar tanggungan negara dilaksanakan dengan tahapan: a. pegawai mengajukan permintaan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, atau cuti di luar tanggungan negara secara tertulis kepada pejabat yang berwenang; b. pejabat yang berwenang memberikan cuti mengeluarkan surat cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara bagi pegawai; dan c. pegawai menyampaikan surat cuti kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja.

(2) Dalam hal mendesak sehingga Pegawai tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang, pejabat tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting. (3) Format surat cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 5 dan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena alasan kedinasan dilaksanakan dengan ketentuan pegawai menyampaikan surat keterangan datang terlambat atau pulang cepat disertai surat perintah tugas, disposisi, atau dokumen lain yang mendukung kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pegawai yang bersangkutan datang terlambat atau pulang cepat. (2) Format surat keterangan datang terlambat atau pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain dilaksanakan dengan ketentuan: a. pegawai mengajukan permohonan izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain secara tertulis kepada atasan langsung; b. atasan langsung mengeluarkan surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat bagi pegawai dalam hal permohonan disetujui; c. surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat dari atasan disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja. (2) Izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain dapat diberikan dalam hal terdapat alasan penting atau terdapat keadaan yang mengakibatkan pegawai datang terlambat atau pulang cepat. (3) Dalam hal atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan berhalangan, surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian/pelaksana tugas/pejabat lain yang setingkat dengan atasan langsung dalam unit kerja tersebut. (4) Jumlah kumulatif izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain sebanyak 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan. (5) Penghitungan tunjangan kinerja dari unsur disiplin kerja bagi pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Surat keterangan izin datang terlambat dan pulang cepat digunakan sebagai bahan pembinaan pimpinan pada unsur disiplin kerja. (7) Format surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 8 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Contoh pelaporan ketidakhadiran bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang cepat karena alasan lain dituangkan dalam contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA