Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2010 tentang PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/PURNAWIRAWAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pahlawan adalah Prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Wredatama yang diberi gelar Pahlawan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA

2. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

3. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

4. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

5. Gugur adalah menemui ajal bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam pertempuran di daerah operasi atau sebagai akibat langsung melaksanakan tugas tempur di daerah operasi, melawan musuh negara Republik INDONESIA.

6. Tewas bagi Prajurit TNI adalah menemui ajal dalam menjalankan tugas, dalam hubungan tugas tempur atau tugas pemeliharaan perdamaian dan/atau sebagai akibat langsung dari tugas-tugas tersebut.

7. Tewas bagi PNS dan TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah meninggal dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia, dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

8. Wafat adalah meninggal dunia oleh sebab-sebab lain di luar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7.

9. Pemakaman Kedinasan adalah pemakaman jenazah Prajurit TNI Aktif/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang memenuhi persyaratan, diselenggarakan oleh dinas dengan upacara militer.

10. Tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran atau penugasan khusus yang menimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit.

11. Pekas/Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang, serta berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan segala sesuatu mengenai pengurusan keuangan negara yang dilakukannya.

(1) Pernyataan gugur atau tewas bagi Prajurit TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/Satker. (2) Pernyataan gugur bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/ Satker. (3) Pernyataan tewas bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan atau Berita Acara dari yang berwajib.

Pemakaman jenazah prajurit TNI/Purnawirawan dan anggota PNS/Wredatama terdiri atas : a. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU merupakan Taman Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara; b. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. Taman Makam Bahagia yang selanjutnya disingkat TMB; dan d. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU.

Hak pemakaman di TMPNU diberikan kepada : a. Prajurit TNI/Purnawirawan yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila menerima gelar; b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. penerima gelar; atau
2. memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa : a) Bintang Republik INDONESIA;atau b) Bintang Mahaputera;

Hak pemakaman di TMPN diberikan kepada : a. Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Prajurit TNI/Purnawirawan yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa : a) Bintang Gerilya; b) Bintang Sakti; c) Bintang Dharma; d) Bintang Yudha Dharma; e) Bintang Kartika Eka Paksi; f) Bintang Jalasena; dan/atau g) Bintang Swa Bhuwana Paksa.
4. Prajurit TNI/Purnawirawan yang memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/ Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, yang diperoleh atas dasar prestasi atau jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, yang disumbangkan untuk kemajuan dan pembangunan Kemhan dan TNI dan bukan atas dasar pengabdian selama 24 (dua puluh empat) tahun terus-menerus. b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
5. diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
6. dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
7. PNS/Wredatama yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan RI berupa : a) Bintang Republik INDONESIA; b) Bintang Mahaputera;

c) Bintang Jasa; d) Bintang Kemanusiaan; e) Bintang Penegak Demokrasi; f) Bintang Budaya Parama Dharma; dan g) Bintang Bhayangkara.

Hak pemakaman di TMB diberikan kepada Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Prajurit TNI Aktif termasuk yang sedang masa persiapan pensiun (MPP) yang tidak memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU atau TMPN; atau b. Purnawirawan TNI yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan Negara berbentuk Bintang selain Bintang yang mempersyaratkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Hak pemakaman di TPU diberikan kepada Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/ Wredatama yang meninggal dunia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dapat dimakamkan dengan upacara militer di TPU apabila memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU, TMPN atau TMB, tetapi karena permohonan keluarga, maka pemakaman dapat dilakukan di TPU; atau b. Prajurit TNI/Purnawirawan atau PNS/Wredatama yang tidak mempunyai hak dimakamkan di TMPNU,TMPN atau di TMB dan pemakamannya tidak dengan upacara militer.

Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama kehilangan hak pemakaman di TMPNU, TMPN, atau TMB dengan upacara militer apabila yang bersangkutan: a. dicabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. meninggal dunia akibat melakukan perbuatan yang merusak citra TNI maupun PNS dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Pemakaman jenazah Prajurit TNI atau PNS/Wredatama di TMPNU, TMPN, atau TMB dilaksanakan dengan upacara militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan di TPU maka pelaksanaannya tetap dengan upacara militer.

(1) Komandan Satuan/Ka Satker yang bersangkutan bagi Prajurit TNI/PNS aktif mengajukan permintaan pemakaman kepada Komandan Garnisun tempat jenazah dimakamkan. (2) Keluarga/Ahli Waris yang bersangkutan bagi Purnawirawan/Wredatama mengajukan permintaan pemakaman kepada Komandan Garnisun tempat jenazah dimakamkan. (3) Apabila di suatu wilayah tidak ada Garnisun, Komandan Satuan/Ka Satker/ Keluarga/Ahli Waris yang bersangkutan mengajukan permintaan pemakaman ke Komandan Kodim tempat jenazah dimakamkan. (4) Pengajuan permintaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilampiri dengan : a. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA sebagai pahlawan; b. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA tentang penganugerahan Bintang; dan c. Surat Keterangan pernyataan gugur/tewas dari Pejabat yang berwenang.

(1) Biaya Perawatan bagi Jenazah Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang memenuhi persyaratan diberikan Pagu/alokasi

anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. biaya pengadaan peti jenazah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); b. biaya perawatan jenazah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); c. biaya upacara pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); dan d. bantuan kepada keluarga/ahli waris sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). (2) Bagi Prajurit TNI dan PNS aktif yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA kepada Menteri Pertahanan u.p. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Renhan Kemhan) secara berjenjang melalui RKA-K/L dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Keuangan menjadi DIPA.

(1) Biaya perawatan dan pemakanan jenazah secara berjenjang disalurkan oleh Menhan kepada Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA melalui penerbitan Otorisasi. (2) Dana disalurkan secara berjenjang kepada Pekas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertahanan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR