Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Mineral Logam adalah Mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4. Steam (Thermal) Coal adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri.
5. Coking (Metallurgical) Coal adalah batubara yang digunakan pada industri peleburan logam atau metalurgi.
6. Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral Logam.
7. Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disingkat HMA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya

atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga Mineral Logam. 8. Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board. 9. Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya. 10. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 12. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 14. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah

dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 15. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang Izin

Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, KK, atau PKP2B. 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau HPB. (2) Kewajiban untuk berpedoman pada HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi kepada Afiliasinya. (3) HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

HPM Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara.

(1) Penetapan HPM Logam atau HPB dihitung dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika. (2) Penyetaraan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika menggunakan nilai tengah kurs Bank INDONESIA yang berlaku pada tanggal dan periode yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara dengan pembeli Mineral Logam atau Batubara.

(1) HPM Logam ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Logam. (2) HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPM Logam untuk komoditas: a. nikel, dapat berupa:

1. bijih nikel;
2. feronikel;
3. mixed hidroxyde presipitate;
4. mixed sulfide presipitate;
5. nickel metal shot;
6. nickel pig iron;
7. ingot nikel; dan/atau
8. nickel-matte. b. kobalt, dapat berupa:
9. bijih kobalt;
10. konsentrat kobalt;
11. ingot kobalt; dan/atau
12. kobalt sulfida.

c. timbal, dapat berupa:

1. bijih timbal;

2. konsentrat timbal;

3. ingot timbal; dan/atau

4. bullion timbal. d. seng, dapat berupa:

5. bijih seng;

6. ingot seng;

7. konsentrat seng; dan/atau

8. seng oksida (zinc oxide). e. bauksit, dapat berupa:

9. bijih bauksit;

10. ingot aluminium;

11. chemical grade alumina; dan/atau

12. smelter grade alumina. f. besi, dapat berupa:

13. bijih besi;

14. konsentrat besi;

15. pasir besi;

16. pellet pasir besi;

17. sponge iron; dan/atau

18. pig iron. g. emas berupa logam emas; h. perak berupa logam perak; i. timah berupa ingot timah; j. tembaga, dapat berupa:

19. bijih tembaga;

20. konsentrat tembaga; dan/atau

21. logam tembaga. k. mangan, dapat berupa:

22. bijih mangan; dan/atau

23. konsentrat mangan. l. krom, dapat berupa;

24. bijih krom; dan/atau

25. logam krom. m. titanium, dapat berupa:

26. konsentrat ilmenit; dan/atau

27. konsentrat titanium. n. Mineral Logam tertentu lainnya.

(1) Penetapan HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan formula HPM Logam. (2) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. nilai/kadar Mineral Logam; b. konstanta; c. HMA; d. corrective factor; e. biaya treatment cost dan refining charges; dan/atau f. payable metal. (3) Nilai/kadar Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan, antara lain oleh: a. London Metal Exchange; b. London Bullion Market Association; c. Asian Metal; dan/atau d. INDONESIA Commodity & Derivatives Exchange. (6) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) HPB ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPB untuk: a. Steam (Thermal) Coal; dan b. Coking (Metallurgical) Coal.

(1) Penetapan HPB untuk Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan formula HPB Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal. (2) Formula HPB Steam (Thermal) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. nilai kalor Batubara (calorific value); b. HBA Steam (Thermal) Coal; c. kandungan air (moisture content); d. kandungan belerang (sulphur content); dan e. kandungan abu (ash content). (3) Formula HPB Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. HBA Coking (Metallurgical) Coal; b. Coke Strength after Reaction; c. kadar zat terbang (volatile matter); d. kandungan air (moisture content); e. kandungan belerang (sulphur content); dan f. kandungan abu (ash content). (4) Nilai kalor Batubara (calorific value), kadar zat terbang (volatile matter), kandungan air (moisture content), kandungan belerang (sulphur content), dan kandungan abu (ash content) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3)

huruf c sampai dengan huruf f ditentukan sesuai dengan certificate of analysis. (5) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan. (6) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh: a. Indonesian Coal Index/Argus Coalindo; b. New Castle Export Index; c. Globalcoal New Castle Index; d. Platts Index; e. Energy Publishing Coking Coal Index; dan/atau f. IHS Markit Index. (7) Formula HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu di bawah HPB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fine coal; b. reject coal; dan c. Batubara dengan impurities tertentu. (3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara;

b. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan c. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara wajib menyampaikan setiap kontrak penjualan Mineral Logam atau Batubara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral Logam atau Batubara setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan takwim kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan penjualan Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas Mineral

Logam atau Batubara yang dijual, titik serah penjualan, dan negara atau daerah tujuan penjualan. (3) Laporan Penjualan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung paling sedikit memuat: a. invoice penjualan Mineral Logam atau Batubara; b. bill of loading atau air way bill dan certificate of weight; c. certificate of analysis; d. time sheet pengapalan; e. invoice dan/atau kontrak biaya insurance dan freight untuk titik serah penjualan cost lnsurance freight; dan f. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan Mineral Logam atau Batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 10, atau Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

(1) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Dalam hal HMA atau HBA pada bulan berjalan belum ditetapkan, HMA atau HBA yang ditetapkan untuk bulan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

(1) Dalam hal penjualan Batubara dilakukan secara jangka tertentu (term), HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga Batubara dalam kontrak penjualan dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) HBA pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) HBA 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) HBA 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak. (2) Dalam hal penjualan Batubara dilakukan secara jangka tertentu (term) kepada pengguna akhir dalam negeri, HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga Batubara dalam kontrak penjualan dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) HBA pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) HBA 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) HBA 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak dan dapat ditinjau paling cepat setiap 3 (tiga) bulan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang KK dan PKP2B yang ditandatangani sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini dalam melakukan kegiatan penjualan Mineral Logam atau Batubara wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 463) sepanjang mengatur mengenai harga patokan mineral dan batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA