Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Calon Transmigran adalah anggota masyarakat dari daerah asal calon transmigran dan/atau daerah tujuan transmigrasi yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis untuk bertransmigrasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
5. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP Tempatan.
6. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300–500 keluarga.
7. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP Tempatan adalah permukiman penduduk setempat yang terletak dalam deliniasi kawasan transmigrasi dan diperlakukan sebagai satuan permukiman.
8. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
9. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

10.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan, berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 11.Tenaga Pelatih adalah Instruktur atau istilah lain yang setara, yang memiliki kompetensi metodologis dan kompetensi teknis untuk melakukan pelatihan. 12.Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat. 13.Tempat Kerja adalah tempat masyarakat transmigrasi melakukan kegiatan perekonomian dan/atau tempat usaha. 14.Lembaga pelatihan adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan calon transmigran dan/atau masyarakat transmigrasi. 15.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum termasuk koperasi. 16.Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 17.Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur. 18.Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha di bidang jasa dan perdagangan. 19.Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraaan PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelatihan transmigrasi; b. meningkatkan kompetensi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi; dan c. meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan integrasi kawasan secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. pelatihan calon transmigran; dan b. pelatihan masyarakat transmigrasi.

(1) Program PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi mencakup kompetensi teknis dan kompetensi sosial. (2) Kompetensi teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola usaha pokok yang antara lain terdiri dari: a.pertanian tanaman pangan; b.perikanan; c.perkebunan; d.kehutanan; e.pertambangan; f. peternakan; g.industri pengolahan dan manufaktur; dan h. jasa dan perdagangan. (3) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bekerjasama dalam kelompok; b. beradaptasi dengan lingkungan; c. mengidentifikasi potensi dan peluang usaha/kerja; d. mengorganisasi potensi dan peluang usaha menjadi kegiatan usaha; dan e. mengelola kegiatan usaha.

(1) PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi dilakukan melalui pelatihan di lembaga pelatihan dan/atau di tempat kerja. (2) Lembaga pelatihan dan/atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sumber daya pelatihan yang meliputi prasarana dan sarana, program pelatihan, dan tenaga pelatih. (3) Prasarana dan sarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri atas ruang kelas, tempat praktek/tempat kerja, media pembelajaran, dan mesin/alat-alat praktek.

(1) Evaluasi terhadap pelatihan bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi dilakukan selama penyelenggaraan pelatihan dan pascapelatihan. (2) Evaluasi selama penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap masukan (input), proses, dan luaran (output) pelatihan. (3) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap penerapan hasil pelatihan (outcome) di tempat kerja. (4) Peserta pelatihan yang dinyatakan berhasil menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. (5) Peserta pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikuti uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari lembaga otoritas sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Program pelatihan calon transmigran disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan. (2) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengacu pada: a. kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pengirim dengan pemerintah daerah penerima transmigran; b. dokumen rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan c. kualitas/potensi/kompetensi terkini calon transmigran.

(1) Program pelatihan calon transmigran tersusun dalam struktur program sebagai berikut: a. kompetensi dasar/umum; b. kompetensi inti; dan c. kompetensi penunjang. (2) Kompetensi dasar/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kompetensi sosial yang meliputi:

a. beradaptasi dengan lingkungan; dan b. bekerja dalam kelompok. (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kompetensi teknis pola usaha pokok sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan yang dapat berupa kompetensi teknis di bidang: a. pertanian tanaman pangan; b. perikanan; c. perkebunan; d. kehutanan; e. pertambangan; f. peternakan; g. industri pengolahan dan manufaktur; dan h. jasa dan perdagangan. (4) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kompetensi teknis yang mendukung kompetensi inti sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan.

Peserta pelatihan calon transmigran adalah calon transmigran yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Program pelatihan masyarakat transmigrasi disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan. (2) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi; dan b. kebutuhan tahapan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang meliputi tahap penyesuaian, tahap pemantapan, dan tahap kemandirian. (3) Kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pendekatan struktur kawasan transmigrasi yang meliputi pengembangan SP, SKP, pusat SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi.

(4) Tahapan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indikator yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Program pelatihan masyarakat transmigrasi tersusun dalam struktur program sebagai berikut: a. kompetensi dasar/umum; b. kompetensi inti; dan c. kompetensi penunjang. (2) Kompetensi dasar/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengidentifikasi potensi dan peluang usaha/kerja; b. mengorganisasi potensi dan peluang usaha menjadi kegiatan usaha; dan c. mengelola kegiatan usaha. (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan tahapan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagai berikut: a. tahap penyesuaian berfokus pada kompetensi teknis sesuai dengan kegiatan usaha primer; b. tahap pemantapan berfokus pada kompetensi teknis sesuai dengan kegiatan usaha primer dan usaha sekunder; dan c. tahap kemandirian berfokus pada kompetensi teknis sesuai dengan kegiatan usaha sekunder dan usaha tersier. (4) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan tahapan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yaitu: a. tahap penyesuaian berfokus pada kompetensi kegiatan usaha sekunder yang mendukung kompetensi kegiatan usaha primer; b. tahap pemantapan berfokus pada kompetensi kegiatan usaha tersier yang mendukung pola usaha sekunder; dan c. tahap kemandirian berfokus pada kompetensi primer, sekunder, dan inovasi yang mendukung kegiatan usaha tersier.

(1) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya diberikan pada tahap penyesuaian.

(2) Dalam hal diperlukan penyesuaian dan/atau penyegaran terhadap kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, temu karya, seminar, baik pada tahap pemantapan maupun kemandirian.

(1) Peserta pelatihan masyarakat transmigrasi adalah transmigran dan/atau masyarakat sekitar yang memenuhi persyaratan: a. teknis; dan b. administrasi. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan tahapan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terdiri atas: a. tahap penyesuaian yaitu telah mengikuti pelatihan calon transmigran bagi peserta yang berstatus transmigran atau telah memiliki usaha pokok bagi peserta yang berstatus masyarakat sekitar; b. tahap pemantapan yaitu telah mengikuti pelatihan tahap penyesuaian dan memiliki usaha pokok; dan c. tahap kemandirian yaitu telah mengikuti pelatihan tahap pemantapan (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. memiliki status kependudukan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau kartu tanda penduduk; b. bersedia mengikuti tata tertib pelatihan; dan c. lulus seleksi.

(1) Tenaga pelatih harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis; dan b. mendapat penugasan dari lembaga pelatihan. (2) Tenaga pelatih harus membuat rencana pembelajaran/pelatihan yang paling sedikit memuat: a. tujuan pelatihan; b. metode dan teknik yang digunakan untuk setiap materi pelatihan;

c. alat bantu dan media pelatihan yang dibutuhkan untuk setiap materi pelatihan; dan d. jenis evaluasi yang akan digunakan. (3) Tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain instruktur, PSM, tenaga ahli/narasumber, atau istilah lain yang setara.

Pelatihan didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Jadwal pelatihan disusun berdasarkan urutan dan kesinambungan materi pelatihan sebagaimana tercantum dalam program pelatihan.

Untuk tertib administrasi pelaksanaan pelatihan paling sedikit disiapkan kelengkapan sebagai berikut: a. daftar hadir peserta; b. daftar hadir tenaga pelatih; c. tata tertib pelatihan; d. sertifikat pelatihan; dan e. formulir-formulir penilaian.

(1) Pelatihan dilaksanakan melalui: a.pelatihan di lembaga pelatihan (off the job training); dan/atau b.pelatihan di tempat kerja (on the job training). (2) Pelatihan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode antara lain ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, dan simulasi. (3) Pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penugasan melakukan pekerjaan secara sistematis sesuai dengan prosedur dan persyaratan kerja di tempat kerja. (4) Pelatihan yang dilaksanakan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan

pendekatan: a.belajar secara mandiri; b.belajar berkelompok; dan/atau c. belajar terstruktur.

(1) Program pelatihan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diselenggarakan melalui pemagangan. (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Evaluasi pelaksanaan pelatihan meliputi aspek: a. masukan (input); b. proses; c. luaran (output); dan d. capaian manfaat (outcome). (2) Evaluasi terhadap aspek masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peserta, materi pelatihan, tenaga pelatih, dan ketersediaan prasarana dan sarana. (3) Evaluasi terhadap aspek proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kesesuaian waktu, metode, urutan materi pelatihan, dan media pembelajaran. (4) Evaluasi terhadap aspek luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian atas capaian kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan. (5) Evaluasi terhadap aspek capaian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penilaian atas penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.

Peserta pelatihan yang dinyatakan berhasil menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.

(1) Untuk menjamin sinergi, keseimbangan, dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan pelatihan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan pelatihan. (3) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelatihan di provinsi. (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelatihan di kabupaten/kota.

(1) Bupati/walikota berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pelatihan di daerahnya kepada gubernur. (2) Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pelatihan di daerahnya kepada Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan dalam negeri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan pelatihan di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan pelatihan di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan pelaksanaan kebijakan pelatihan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelatihan kepada pemerintah provinsi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelatihan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Rincian pelaksanaan pelatihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN