Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Panduan Umum Pelaksanaan Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut Panduan Umum, adalah pedoman dan tata cara yang menjadi acuan bagi penanggung jawab Proyek Kerjasama dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut PJPK, adalah Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam hal peraturan perundang- undangan mengenai sektor yang bersangkutan menyatakan bahwa Penyediaan Infrastruktur oleh Pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

4. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi jenis infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

6. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.

7. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

8. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara PJPK dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan Badan Usaha.

10. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara PJPK dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas Proyek Kerjasama.

11. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama.

12. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama.

13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

14. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

15. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, selanjutnya disebut BUPI, adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

18. Daftar Rencana Proyek Infrastruktur adalah dokumen yang memuat rencana Proyek Kerjasama yang dicantumkan dalam Daftar Prioritas Proyek yang ditetapkan oleh PJPK dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai Rencana Proyek Kerjasama Potensial dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Prospektif, dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan.

Panduan Umum bertujuan untuk: a. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama untuk mendorong partisipasi swasta dalam Penyediaan Infrastruktur; b. memberikan pedoman bagi Menteri dalam menyusun panduan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah pada sektor yang bersangkutan.

(1) Panduan Umum ini berlaku untuk Proyek Kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama.

(2) Jenis infrastruktur yang diatur dalam Panduan Umum ini meliputi: a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian; b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government; g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

(1) Proyek Kerjasama dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan Proyek Kerjasama; b. Penyiapan Proyek Kerjasama; c. Transaksi Proyek Kerjasama; dan d. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. (2) Dalam melaksanakan tahapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bersamaan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan Proyek Kerjasama. (3) Kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; b. kajian lingkungan hidup; dan

c. permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penanggung jawab pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PJPK. (2) PJPK dapat dibantu oleh konsultan untuk melakukan perencanaan, penyiapan, transaksi Proyek Kerjasama dan manajemen Perjanjian Kerjasama. (3) Pengadaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PJPK sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Rencana pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Proyek Kerjasama yang ditawarkan kepada Badan Usaha harus layak secara komersial. (3) Proyek Kerjasama dinyatakan layak secara komersial apabila memenuhi kelayakan secara hukum, ekonomi, teknis, finansial, memberikan manfaat sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

(1) Dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, PJPK wajib melakukan Konsultasi Publik. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. Perencanaan Proyek Kerjasama; b. Penyiapan Proyek Kerjasama; dan c. Transaksi Proyek Kerjasama. (3) Konsultasi Publik pada tahap Perencanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendapat pertimbangan mengenai manfaat dan dampak Proyek Kerjasama terhadap kepentingan masyarakat.

(4) Konsultasi Publik pada tahap Penyiapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk: a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup; b. mendapat pandangan tentang daya tarik dan kelayakan dari pilihan bentuk Kerjasama; dan c. memastikan kesiapan Proyek Kerjasama. (5) Konsultasi Publik pada tahap Transaksi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk mendapat tanggapan dari pemangku kepentingan yang dilakukan melalui penjajakan minat pasar (market sounding). (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari investor dan lembaga keuangan.

(1) Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan: a. identifikasi dan pemilihan Proyek Kerjasama; dan b. penetapan prioritas Proyek Kerjasama. (2) Identifikasi dan pemilihan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menentukan Proyek Kerjasama yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha dengan menggunakan pendekatan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan dan kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha. (3) Penetapan prioritas Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk menentukan proyek yang lebih penting untuk didahulukan dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, waktu pembangunan dan pertimbangan-pertimbangan strategis lainnya.

(1) Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menghasilkan Dokumen Studi Pendahuluan dan Daftar Prioritas Proyek Kerjasama. (2) Daftar Prioritas Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur.

(3) Daftar Rencana Proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. rencana proyek kerjasama potensial; b. rencana proyek kerjasama prospektif; dan c. rencana proyek kerjasama siap ditawarkan. (4) Ketentuan mengenai penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahap Perencanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan: a. penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan; dan b. penyiapan Kajian Kesiapan. (2) Penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan awal kelayakan komersial dari Proyek Kerjasama. (3) Penyiapan Kajian Kesiapan dimaksudkan untuk memastikan bahwa Proyek Kerjasama siap untuk dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama.

Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menghasilkan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahap Penyiapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tahap Transaksi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan: a. penyelesaian prastudi kelayakan yang meliputi kajian akhir prastudi kelayakan dan rancangan rencana pengadaan Badan Usaha; dan b. pelelangan umum Badan Usaha yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum Badan Usaha.

Tahap Transaksi Proyek Kerjasama menghasilkan Dokumen Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama, penetapan pemenang pelelangan umum Badan Usaha dan Perjanjian Kerjasama.

Dalam hal diperlukan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, PJPK menyampaikan: a. Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan pernyataan kesediaan Dukungan Pemerintah; dan/atau b. Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 beserta usulan penjaminan kepada BUPI untuk mendapatkan pernyataan kesediaan Jaminan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahap Transaksi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Bab IV Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, terdiri atas kegiatan: a. perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama; dan b. implementasi Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. (2) Kegiatan manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat:

a. prakonstruksi, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama sampai dengan perolehan pembiayaan; b. konstruksi, terhitung sejak dimulainya konstruksi sampai dengan Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial; c. operasi komersial, terhitung sejak Proyek Kerjasama beroperasi komersial sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan d. berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menghasilkan dokumen laporan manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.

(1) Dalam melaksanakan tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PJPK membentuk Unit Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. (2) Unit Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan, menyusun rencana dan melaksanakan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahap Manajemen Pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Bab V Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengusulan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: a. Tahap Persetujuan Usulan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha; dan b. Tahap Pelaksanaan Pelelangan Umum Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha. (2) Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan: a. tidak termasuk dalam rencana induk sektor yang bersangkutan; b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk sektor yang bersangkutan;

c. layak secara ekonomi dan finansial; dan d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Tahap persetujuan usulan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha menghasilkan Dokumen Konsep Proyek, Dokumen Prastudi Kelayakan dan Dokumen Studi Kelayakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengusulan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Bab VI Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. Proyek Kerjasama yang telah selesai memenuhi kegiatan pada tahap Perencanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Peraturan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, maka kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. b. Proyek Kerjasama yang telah memenuhi kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian Kesiapan Proyek Kerjasama pada tahap penyiapan Prastudi Kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, maka kegiatan kajian akhir Prastudi Kelayakan dan kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. c. Proyek Kerjasama yang telah memenuhi kegiatan pada tahap Transaksi Proyek Kerjasama berdasarkan peraturan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, maka kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2012 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN