Peraturan Menteri Nomor per-07-men-2011 Tahun 2011 tentang SISTEM STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN, SERTA SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAPAN IKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan adalah kriteria minimum mengenai jenis dan tingkat mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi untuk pelaut kapal penangkap ikan.

2. Sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan adalah keseluruhan komponen standar mutu yang saling terkait dan terpadu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, ujian, dan sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan dalam rangka mewujudkan pelaut kapal penangkap ikan yang ahli dan terampil.

3. Pelaut kapal penangkap ikan adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal penangkap ikan.

4. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

6. Pendidikan dan pelatihan profesional pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan formal untuk mendapatkan sertifikat keahlian pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan.

7. Pendidikan dan pelatihan fungsional pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan non formal peningkatan jenjang profesi pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan.

8. Pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan berdasarkan jenis dan jenjang keahlian pelaut kapal penangkap ikan melalui jalur pendidikan dan pelatihan profesional atau fungsional.

9. Pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu pada kapal penangkap ikan.

10. Dewan penguji keahlian pelaut, yang selanjutnya disingkat DPKP, adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan sertifikasi keahlian pelaut kapal penangkap ikan.

11. Pelaksana ujian keahlian pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan, yang selanjutnya disingkat PUKP-KAPIN, adalah pelaksana ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan di bawah koordinasi dan pengawasan DPKP.

12. Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan pelaut kapal penangkap ikan.

13. Sertifikat keterampilan pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal penangkap ikan.

14. Sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan pemberian kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan bagi seseorang sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran kapal dan daerah pelayaran.

15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sistem: a. standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan; b. standar mutu ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan; dan c. standar mutu sertifikasi keahlian, keterampilan, dan pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan. (2) Pengaturan mengenai sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kapal perikanan selain kapal penangkap ikan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk:

a. pendidikan dan pelatihan profesional; dan b. pendidikan dan pelatihan fungsional. (2) Pendidikan dan pelatihan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan; dan b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan. (3) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I); b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II); c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ANKAPIN III); d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I); e. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ATKAPIN II); f. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ATKAPIN III); dan g. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rating Kapal Penangkap Ikan Tingkat Dasar.

(1) Standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan harus memenuhi persyaratan: a. dapat menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat; b. memiliki jaminan kualitas terhadap jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan; c. dapat mengembangkan kebijakan dan strategi untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan d. memiliki manajemen organisasi yang transparan, jelas, serta bertanggung jawab.

Lembaga pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari: a. satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan; atau b. unit pelaksana pendidikan dan pelatihan di dalam satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan.

Satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus sebagai pegawai tetap yang memiliki kualifikasi sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.

(1) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala. (2) Kepala unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya satu tingkat lebih tinggi dari program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan; b. pengalaman kerja paling rendah 2 (dua) tahun sebagai perwira kapal penangkap ikan; dan c. ijazah pendidikan formal yang memadai sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. (3) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kendali Mutu Internal untuk melakukan peninjauan kembali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, desain, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta proses belajar mengajar. (4) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan menerapkan salah satu model sistem manajemen mutu yaitu: a. Total Quality Management (TQM); b. International Standard Organization (ISO) 9001: 2008; c. Standar Nasional INDONESIA (SNI) 19-19002; d. Quality Maritime Education and Training (QMET); atau e. model lainnya yang diakui oleh Lembaga Standardisasi Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(1) Setiap program pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan harus menerapkan kurikulum dan diskripsi pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Struktur kurikulum dan diskripsi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Tenaga pengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan terdiri dari: a. tenaga pengajar bidang kepelautan; dan b. tenaga pengajar bidang non kepelautan.

(1) Tenaga pengajar bidang kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan dengan memiliki: a. sertifikat kompetensi pelaut kapal penangkap ikan paling rendah 1 (satu) tingkat di atas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan, kecuali untuk tingkat sertifikat ANKAPIN I/ATKAPIN I; b. ijazah pendidikan formal perikanan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan; c. pengalaman berlayar paling rendah 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal penangkap ikan; d. sertifikat International Maritime Organization Model Course 6.09; e. sertifikat International Maritime Organization Model Course 3.12; dan f. sertifikat keterampilan khusus (proficiency) kepelautan perikanan terkait. (2) Tenaga pengajar bidang non kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan dengan memiliki: a. ijazah pendidikan formal sesuai dengan mata ajaran yang diampu; b. pengalaman mengajar paling rendah 2 (dua) tahun dibidangnya; c. sertifikat Training of Trainer International Maritime Organization (TOT IMO) Model Course 6.09; dan d. sertifikat International Maritime Organization Model Course 3.12.

(1) Beban mengajar bagi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling banyak 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu. (2) Satu jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 45 menit.

(1) Jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a pada masing- masing program paling sedikit 6 (enam) orang. (2) Jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b pada masing- masing program disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur oleh Kepala Badan.

(1) Persyaratan umum calon peserta didik meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 18 tahun, kecuali pada jenjang pendidikan tingkat menengah; dan c. memiliki ijasah pendidikan formal sesuai dengan jejang atau program pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti. (2) Persyaratan dan sistem penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan pada masing-masing program dilaksanakan paling banyak 30 (tiga puluh) orang per kelas.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan, sarana dan prasarana yang dimiliki harus sesuai dengan standar nasional dan internasional yakni paling sedikit terdiri atas: a. ruang kantor; b. ruang kelas; c. laboratorium/workshop; d. alat untuk simulasi dalam proses belajar mengajar; dan e. kapal latih. (2) Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut kapal penangkap ikan tidak memiliki salah satu atau lebih sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan dan pelatihan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah terakreditasi. (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan memorandum of understanding yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Badan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk masing-masing program pendidikan dan pelatihan diatur oleh Kepala Badan.

(1) Standar mutu ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk: a. ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan;

b. sistem penilaian tingkat kemampuan dan kecakapan peserta ujian dalam penguasaan profesi bidang kepelautan perikanan guna mendapatkan sertifikat sesuai jenis dan jenjang yang ditempuh; c. penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan oleh DPKP yang dilaksanakan PUKP-KAPIN; d. tenaga penguji dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; e. materi ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan harus sesuai dengan kurikulum dan silabi ujian; dan f. metode ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan dilaksanakan secara tertulis, praktek, dan lisan serta simulasi. (2) Persyaratan peserta ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 18 tahun; c. memiliki ijasah pendidikan formal sesuai dengan jenis dan jejang ujian yang akan diikuti; d. memiliki pengalaman berlayar kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan e. lulusan dari lembaga pendidikan dan pelatihan perikanan yang terakreditasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem ujian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Standar mutu sertifikasi bagi pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk: a. Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan; dan b. Sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan.

(1) Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada peserta yang lulus ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan. (2) Jenis dan jenjang sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. ANKAPIN I, ANKAPIN II, dan ANKAPIN III; b. ATKAPIN I, ATKAPIN II, dan ATKAPIN III; dan c. Rating kapal penangkap ikan. (3) Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan pengakuan kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan yang diterbitkan sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat keahlian, ukuran kapal, dan daerah pelayaran. (2) Sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bersamaan dengan penerbitan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Bentuk, isi, dan persyaratan penerbitan sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan, disusun berdasarkan rencana strategis yang mencakup arah dan tujuan yang meliputi manajemen serta persyaratan terkait untuk kelangsungan pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan sesuai kebutuhan. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirumuskan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan. Standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan khususnya metodologi dan teknik pendidikan dan pelatihan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konvensi internasional yang terkait seperti International Convention on Standards of Training, Certification and Wacthkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar, Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) .

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Semua ketentuan lebih lanjut yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2011 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 102