Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing- masing.
3. Anggota Polsus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu, pegawai organik/ tetap pada instansi dan/atau badan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh

atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing. 4. Kartu Tanda Anggota Polsus yang selanjutnya disebut KTA Polsus adalah Kartu Tanda Pengenal sebagai anggota Polsus yang memuat identitas dan Pasfoto yang bersangkutan disertai Peraturan perundangan yang ditegakkannya. 5. Tanda Kewenangan Polsus adalah tanda yang digunakan oleh setiap anggota Polsus sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. 6. Seragam Polsus adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai peraturan yang berlaku di instansi/badan pemerintah/BUMN masing- masing.

Tujuan dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam tata cara penerbitan, perpanjangan serta penggunaan KTA Polsus dan Tanda Kewenangan Polsus.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. KTA Polsus, Tanda Kewenangan Polsus, dan seragam Polsus; b. tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus; c. tata cara penerbitan dan penggunaan Tanda Kewenangan Polsus.

(1) KTA Polsus merupakan kartu identitas dalam melaksanakan tugas pengemban fungsi Kepolisian terbatas guna menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukumnya di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing. (2) KTA Polsus wajib diperlihatkan oleh anggota Polsus, apabila diperlukan untuk membuktikan identitas yang dimiliki pemegangnya, kepada instansi atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

(1) Seragam Polsus merupakan seragam dinas dari instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing yang diperuntukkan sebagai seragam Polsus. (2) Seragam Polsus bentuk dan warnanya disesuaikan dengan seragam dari instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing. (3) Seragam Polsus menggunakan atribut berupa: a. badge kesatuan Polri setempat dipasang di lengan baju sebelah kanan; b. tanda Kewenangan dipasang pada dada sebelah kiri di atas tulisan Polsus; dan c. tulisan Polsus sesuai dengan identitasnya yang dipasang di atas saku sebelah kiri.

(1) KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan dan diperpanjang oleh: a. Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan b. Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. (2) Tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus: a. nstansi dan/atau badan pemerintah/BUMN di tingkat pusat yang memiliki/membawahi Polsus, mengajukan permohonan penerbitan/ perpanjangan KTA Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki/ membawahi Polsus di tingkat yang memiliki/membawahi Polsus, Provinsi/Kabupaten/ Kota, mengajukan surat permohonan penerbitan/perpanjangan KTA Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. dalam hal lokasi pemohon jauh dari Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda), permohonan penerbitan dan perpanjangan KTA dapat melalui Polwil/Polwiltabes /Poltabes/Polres/ta, yang selanjutnya diteruskan kepada kesatuan atas secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

(1) Masa berlaku KTA Polsus 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi yang berisi

penilaian terhadap pemegang KTA, dari Pimpinan Instansi dimana Polsus tersebut bertugas. (3) Perpanjangan KTA Polsus dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Anggota Polsus yang berhak memperoleh KTA Polsus, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Polsus; b. sudah mengikuti Diklat Polsus; c. pangkat mulai golongan I sampai dengan golongan IV; dan d. pejabat struktural yang langsung memiliki atau membawahi Polsus.

Kelengkapan persyaratan untuk memperoleh KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang atau warna dasar biru menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing- masing yang lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan, dan tanpa tutup kepala sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi ijazah pendidikan dan latihan Polsus yang dimiliki; c. fotokopi kartu rumus sidik jari masing-masing anggota Polsus; dan d. surat keterangan yang memuat daftar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan.

(1) KTA Polsus dibuat dengan bentuk yang fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali. (2) KTA Polsus berwarna dasar putih dengan tanda air berupa tulisan KTA Polsus warna kuning gading dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm. (3) KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. nomor registrasi; b. nama; c. pangkat/NIP; d. jabatan; e. instansi; f. masa berlaku KTA Polsus; g. sinyalemen; h. peraturan perundangan yang ditegakkan; i. pasfoto ukuran 2 x 3 cm; dan j. tanda tangan. (4) Pengisian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor urut Polsus. (5) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. (6) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berisi: a. rumus sidik jari; b. berat badan; c. golongan darah; d. agama; e. tempat dan tanggal lahir; dan f. tinggi badan.

(1) KTA Polsus diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTA Polsus meninggal dunia;

d. dipindahkan atau mutasi; dan e. dibebaskan dari tugas Polsus. (2) Setiap perubahan/penambahan nomor penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Biro Binpolsus PPNS Polri.

(1) Instansi dan/atau badan/BUMN yang memiliki/membawahi Polsus wajib melaporkan data anggota Polsus kepada Polri setempat dengan melampirkan fotokopi KTA Polsus. (2) Data anggota Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus.

Bagan tentang proses penerbitan dan perpanjangan, bentuk, warna, dan penulisan KTA Polsus, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS. (2) Tata cara pengajuan Tanda Kewenangan Polsus: a. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan Tanda Kewenangan Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diteruskan kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS oleh Karo Binamitra.

(3) Pelaksanaan pengajuan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus, bersamaan dengan pengajuan penerbitan KTA Polsus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(1) Tanda Kewenangan Polsus berbentuk: a. perisai segi enam; b. di dalamnya terdapat cahaya yang memancar ke segala arah; c. di tengah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melingkari senjata trisula; d. di bawah trisula terdapat tulisan Kepolisian Khusus; dan e. di bagian belakang dicantumkan nomor register kecuali tanda kewenangan Polsus yang dibuat dari bordir. (2) Pengisian nomor Registrasi Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor Tanda Kewenangan.

(3) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini. (4) Bahan Tanda Kewenangan terbuat dari: a. logam berwarna kuning emas dengan ukuran:

1. tinggi 6 cm dan lebar 5 cm; dan
2. tinggi 3 cm dan lebar 2 cm. b. bordir berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 6 cm dan lebar 5 cm. (5) Bentuk Tanda Kewenangan Polsus beserta atributnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Penggunaan tanda kewenangan Polsus:

a. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 digunakan oleh anggota Polsus yang memakai PDH; b. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2, digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Sipil Harian (PSH); dan c. Tanda kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Tanda Kewenangan Polsus hanya boleh digunakan oleh anggota/Pejabat Polsus yang telah mempunyai KTA Polsus.

(1) Biaya untuk pencetakan KTA Polsus dibebankan pada DIPA Polri. (2) Biaya untuk pencetakan Tanda Kewenangan Polsus dibebankan kepada DIPA instansi/badan/BUMN yang memiliki/membawahi Polsus.

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik tingkat Mabes Polri dan/atau tingkat Polda, jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15, menyesuaikan dengan ketentuan yag baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kapolri ini, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/241/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 tentang Penerbitan KTA Polsus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR