Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2010 tentang PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Calon anggota Polri adalah warga negara INDONESIA baik pria maupun wanita yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
3. Penerimaan calon anggota Polri adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggota Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, pengujian, dan pemilihan sampai diangkat menjadi anggota Polri.
4. Pengawas eksternal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar organisasi Polri yang dengan sukarela bertugas mengawasi dan mengamati berlangsungnya proses penerimaan calon anggota Polri.
5. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat pusat yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang

Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri. 6. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolda.

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman/petunjuk bagi pengawas eksternal dalam proses penerimaan calon anggota Polri pada Panpus dan/atau Panda; dan b. agar proses penerimaan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta tidak terjadi penyimpangan.

Prinsip-prinsip dalam pengawasan penerimaan calon anggota Polri: a. bersih, yaitu pengawasan dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon, dan keluarga untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); b. transparansi, yaitu pengawasan dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan penerimaan/rekrutmen; c. akuntabel, yaitu pengawasan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal; d. obyektif, yaitu pengawasan yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan; e. netral, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan tidak memihak atau tidak mewakili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan; f. integratif, yaitu pengawasan harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan g. tegas, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun tetap menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

Persyaratan umum untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. berdomisili di wilayah tempat berlangsungnya penerimaan; c. komitmen terhadap kemajuan institusi Polri; d. sukarela dan tanpa pamrih; e. tidak mencari keuntungan atau tidak mewakili kepentingan lain, baik secara individual maupun kelembagaan; f. tidak sedang dalam proses pidana; g. tidak memiliki hubungan formal-struktural dan bukan merupakan bagian dari keluarga besar Polri; dan h. menaati ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan.

Kualifikasi untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut: a. memiliki kesehatan fisik dan mental; b. memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan proses penerimaan; c. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan panitia penyelenggara penerimaan; dan d. telah diakui atau dikenal dengan baik.

(1) Pengawas eksternal dapat berasal dari: a. perorangan; dan/atau b. kelembagaan. (2) Pengawas eksternal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasal dari: a. tokoh masyarakat; b. tokoh agama;

c. tokoh pemuda; d. tokoh adat; e. akademisi; f. profesi; dan g. praktisi. (3) Pengawas eksternal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal dari: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); b. organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter INDONESIA (IDI) dan Himpunan Psikologi INDONESIA (HIMPSI); c. lembaga pemerintah yang relevan dengan kepentingan penerimaan calon anggota Polri antara lain Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kependudukan, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); d. lembaga pendidikan tinggi setempat; e. lembaga swadaya masyarakat; dan f. media massa.

Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam mengikuti proses penerimaan calon anggota Polri, didasarkan atas surat resmi dari panitia penyelenggara.

Pengawas eksternal kelembagaan yang telah menerima surat resmi dari panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membawa dan menunjukkan surat tugas dari lembaga yang diwakilinya.

(1) Pengawas eksternal kelembagaan hanya dapat mengirim paling banyak 2 (dua) orang. (2) Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 (dua) kali proses penerimaan.

(1) Pengawas eksternal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari: a. 1 (satu) orang koordinator; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas dari ketua panitia penyelenggara.

Pengawas eksternal berperan memantau dan mengawasi pelaksanaan proses penerimaan calon anggota Polri.

Pengawas eksternal memiliki tugas sebagai berikut: a. mempelajari jadwal pelaksanaan proses penerimaan; b. mempelajari standar operasional prosedur (SOP) pengawas eksternal; c. menghadiri penjelasan/briefing rutin yang disampaikan oleh panitia pada setiap tahapan penerimaan; d. menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proses penerimaan; e. menjadi saksi dan menandatangani berita acara (BA) pada setiap tahapan proses penerimaan; dan f. turut serta secara aktif mengamankan berkas rahasia yang berisi soal dan hasil ujian serta turut memegang kunci brankas tempat penyimpanan berkas rahasia.

Pembagian tugas dan hal-hal yang bersifat administratif selama berlangsungnya proses penerimaan dikoordinir oleh koordinator.

(1) Pengawas eksternal bertanggungjawab melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penerimaan sesuai dengan panduan pelaksanaan kegiatan. (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil temuan kepada: a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di tingkat Panpus; dan b. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di tingkat Panda. (3) Panduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pengawas eksternal berwenang untuk melihat, mendengar, bertanya, dan membuat catatan mengenai hal-hal yang ditemui selama proses penerimaan calon anggota Polri.

Pengawas eksternal berhak untuk menerima: a. tanda pengenal dari panitia penyelenggara; dan b. sertifikat/piagam penghargaan setelah proses penerimaan selesai.

Pengawas eksternal dilarang untuk: a. mengajukan keluhan/pengaduan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Pengawas Eksternal;

b. melakukan investigasi langsung terhadap hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan; c. melakukan intervensi kepada panitia penyelenggara dan calon anggota Polri; d. terlibat langsung dalam kegiatan proses penerimaan yang menjadi wewenang panitia; e. melakukan pengawasan pada tempat pemeriksaan kesehatan tertentu yang memiliki ketentuan khusus antara lain rontgen, laboratorium, rekam jantung dan pemeriksaan yang hanya boleh disaksikan oleh dokter.

Pengawas eksternal yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberhentikan dan dikeluarkan dari proses penerimaan melalui surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh ketua panitia penyelenggara.

Mekanisme pengawasan dalam proses penerimaan dilakukan dengan kegiatan antara lain: a. membuat catatan hasil pengamatannya dalam keseluruhan proses penerimaan; b. mencatat calon anggota Polri yang lulus maupun tidak lulus; c. memeriksa kembali data yang dimiliki dengan data yang ada pada panitia penerimaan calon anggota Polri; dan d. mengisi panduan pelaksanaan pengawasan yang telah disediakan panitia sesuai dengan pengamatan di lapangan.

(1) Dalam hal ditemukan penyimpangan, pengawas eksternal dapat menyampaikan temuan kepada ketua panitia penyelenggara dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan setiap tahapan kegiatan proses penerimaan; dan b. laporan pada saat ditemukan penyimpangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. lisan; atau b. tertulis. (4) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah disampaikan kepada panitia penyelenggara, harus segera ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis. (5) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diserahkan kepada Ketua Panpus pada tingkat Mabes Polri dan Ketua Panda pada tingkat Polda.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR