Peraturan Badan Nomor 33 Tahun 2013 tentang SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Gratifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi, serta pelaporan penyelenggaraan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKP.

2. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diperoleh pegawai dan/atau keluarganya, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dari pegawai. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai, selaku wakil yang sah dari BPKP dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

5. Gratifikasi bukan suap dan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang tidak termasuk dalam lingkup gratifikasi yang dapat dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan.

6. Suap adalah suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai dengan maksud agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

7. Benda gratifikasi adalah barang berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang diterima oleh dan/atau diberikan kepada pegawai.

8. Unit Kerja BPKP adalah unit kerja Sekretariat Utama, Kedeputian, Direktorat, Biro, Inspektorat, Pusat-Pusat, dan Perwakilan BPKP.

9. Inspektorat adalah unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi.

10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan BPKP.

11. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami dan anak dari pegawai atau orang yang menjadi tanggungan pegawai.

12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pengendalian gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan BPKP.

Sistem pengendalian gratifikasi bertujuan: a. meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi; b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan BPKP yang bersih dan melayani; c. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup sistem pengendalian gratifikasi meliputi jenis gratifikasi, kewajiban dan hak pegawai, penyerahan benda gratifikasi, kewajiban Pimpinan Unit Kerja, kewajiban dan hak Inspektorat, dan pelaporan penyelenggaraan sistem pengendalian gratifikasi.

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian gratifikasi meliputi: a. setiap pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dapat dianggap suap; b. setiap pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas BPKP dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; c. setiap pegawai yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(1) Gratifikasi terdiri atas: a. gratifikasi yang dapat dianggap suap; b. gratifikasi dalam kedinasan; atau c. gratifikasi bukan suap dan kedinasan. (2) Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain: a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari anggaran dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku; b. hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran; dan c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kits, sertifikat, plakat/cinderamata yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan seminar dan sejenisnya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Gratifikasi bukan suap dan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c. meliputi: a. hadiah langsung/rabat/diskon, voucher, point rewards, yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; b. benda gratifikasi yang diperoleh dari prestasi akademis dan non akademis yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; c. benda gratifikasi yang diperoleh dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; d. benda gratifikasi yang diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pegawai, tidak melanggar konflik kepentingan dan aturan perilaku; e. benda gratifikasi yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus dua derajat atau dalam garis keturunan samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; f. benda gratifikasi yang diperoleh dari hubungan semenda dalam keturunan garis lurus dua derajat atau dalam garis keturunan samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g. benda gratifikasi yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan perayaan, musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

(1) Pegawai yang menerima atau menolak gratifikasi yang diketahuinya atau patut diduganya termasuk jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib melaporkan kepada Inspektorat melalui Pimpinan Unit Kerja. (2) Pegawai yang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang diketahuinya atau patut diduga termasuk jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja.

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja www.djpp.kemenkumham.go.id

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan/atau diberikan. (2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data sebagai berikut: a. identitas penerima gratifikasi, terdiri atas nama lengkap, nomor pegawai, jabatan dan unit kerja, alamat email serta nomor telepon; b. jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan yaitu penerimaan/penolakan dan/atau pemberian gratifikasi; c. bentuk gratifikasi yaitu spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, pulpen, dan sebagainya; d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi diterima atau diserahkannya gratifikasi; e. nama pihak/lembaga/instansi pemberi/penerima gratifikasi; f. nilai/taksiran nilai materil dari gratifikasi; dan g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

(1) Pegawai wajib memenuhi undangan Inspektorat dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi. (2) Pegawai wajib mematuhi keputusan Inspektorat dan/atau KPK atas kepemilikan benda gratifikasi.

Pegawai berhak memperoleh jawaban atas laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Benda gratifikasi yang berasal dari gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib diserahkan kepada Pimpinan Unit Kerja pada saat pelaporan gratifikasi.

Pimpinan Unit Kerja wajib meneruskan laporan gratifikasi sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Inspektorat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

(1) Pimpinan Unit Kerja wajib menyimpan dan menjaga benda gratifikasi yang berasal dari gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan keputusan gratifikasi ditetapkan oleh Inspektorat dan/atau KPK. (2) Dalam hal benda gratifikasi berupa makanan dan/atau benda yang cepat busuk atau rusak, Pimpinan Unit Kerja dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari memberikan keputusan status benda gratifikasi. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. diserahkan kepada yayasan sosial; b. dimusnahkan; atau c. diserahkan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Direktur yang ditunjuk oleh Deputi, Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan unit kerja atas penerimaan laporan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) kepada Inspektorat paling lambat tanggal 10 awal bulan berikutnya.

(1) Inspektorat wajib melakukan penelaahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterima. (2) Dalam hal penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pejabat eselon I dan Pegawai di lingkungan Inspektorat, penugasan diterbitkan oleh Kepala. (3) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan unit kerja BPKP yang terkait dalam penelaahan gratifikasi.

Inspektorat dapat melakukan penelaahan dalam hal terdapat indikasi suap pada penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 www.djpp.kemenkumham.go.id

ayat (1) huruf b paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak laporan gratifikasi diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

(1) Inspektorat wajib memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan bahwa gratifikasi berindikasi suap, laporan gratifikasi diteruskan kepada KPK. (3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan bahwa gratifikasi tidak berindikasi suap, benda gratifikasi diserahkan kepada yayasan sosial dan/atau dimusnahkan, dan/atau diserahkan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pimpinan Unit Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

Inspektorat berhak untuk menunda dan/atau menghentikan penelaahan atas laporan gratifikasi jika belum dan/atau tidak cukup bukti.

(1) Inspektorat membuat laporan triwulan pengendalian gratifikasi yang disampaikan kepada Kepala BPKP yang paling kurang memuat: a. jumlah dan jenis laporan gratifikasi yang dapat dianggap suap; b. jumlah dan jenis laporan gratifikasi dalam kedinasan; c. jumlah dan jenis laporan gratifikasi yang ditelaah; dan d. hal-hal penting yang perlu dilaporkan atas laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 awal bulan triwulan berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id