Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
3. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai ASN BPKP, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 8. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang diangkat oleh PRESIDEN Republik INDONESIA dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. 9. Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh PRESIDEN Republik INDONESIA. 10. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

(1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP bertugas: a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari PRESIDEN dan atau atas permintaan Kepala Daerah; d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah; b. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan- badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

g. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; h. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; i. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama- sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; j. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; k. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; l. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; m. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan n. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing

Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP. (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

(1) Perwakilan BPKP terdiri atas: a. Kepala Perwakilan; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum.

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, urusan

kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha; b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan c. penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai serta penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan. (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, dan anggaran perwakilan serta pengelolaan urusan keuangan. (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Auditor; dan b. Jabatan Fungsional lainnya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan perhitungan formasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas: a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah; c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan; d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh Koordinator Pengawasan. (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang meliputi: a. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan; b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan; c. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan. (3) Koordinator Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP. (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan perhitungan formasi.

(3) Hasil analisis beban kerja dan perhitungan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan dengan Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perwakilan BPKP: a. Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas. (2) Kepala Perwakilan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

(1) Struktur organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi BPKP sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Pasal 26 Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA