Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2011 tentang POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Warga Negara INDONESIA yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
3. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
4. Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang meliputi struktural maupun fungsional.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Jabatan Fungsional Khusus yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN seperti Widyaiswara dan Auditor; b. Jabatan Fungsional Umum yaitu jabatan Staf atau Pelaksana. 8. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai adalah pola pembinaan pegawai yang menggambarkan jalur pengembangan karir sesuai kompetensi jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 9. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain melalui alih tugas (tour of duty) dan/atau alih wilayah (tour of area) baik secara vertikal maupun horizontal. 10. Mutasi Horizontal adalah perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja pada jabatan yang setingkat untuk memperluas pengalaman dan dalam rangka menuju pengembangan karir berikutnya. 11. Mutasi Vertikal adalah promosi dari suatu jabatan tertentu ke jabatan yang lebih tinggi. 12. Pengembangan Karir adalah pengembangan pegawai secara menyeluruh dalam suatu pola peningkatan kemampuan diri pribadi melalui tahapan atau jenjang jabatan yang ditempuh sejak dari pengangkatan pertama sampai dengan memasuki masa pensiun (purna bakti). 13. Pembinaan Pegawai adalah kegiatan terprogram/terarah/ terencana dalam rangka pengembangan potensi pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui pengembangan diri, pembinaan oleh atasan langsung, pendidikan dan pelatihan serta mutasi. 14. Karir adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dipangku oleh seorang pegawai pada suatu organisasi berdasarkan kompetensi keahlian dan pengalaman kerja. 15. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, yang selanjutnya disebut Diklat, adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.

Maksud dan tujuan Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS BKPM yaitu : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menjadi pedoman bagi PNS di lingkungan BKPM dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik untuk kepentingan instansi maupun diri masing- masing; b. menumbuhkan motivasi PNS untuk lebih berprestasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas; c. meningkatkan kemampuan dan prestasi hasil kerja PNS yang penuh percaya diri dan penuh pengabdian, sehingga dapat mewujudkan perannya selaku pembina dalam pengembangan penanaman modal; d. membina iklim kerja yang lebih kondusif bagi pengembangan potensi PNS secara individu dan kelompok dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna organisasi.

Pengadaan Pegawai BKPM dilaksanakan berbasis kompetensi dengan menginventarisasi kebutuhan formasi pegawai dari satuan organisasi di lingkungan BKPM yang meliputi : a. jumlah tambahan pegawai; b. kualifikasi pendidikan; c. uraian tugas/jabatan.

Persyaratan minimal penerimaan PNS : a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dengan ketentuan:

1. untuk Strata 1 maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun;

2. untuk Strata 2 maksimal 30 (tiga puluh) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. untuk Strata 3 maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. b. memiliki Ijazah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. memenuhi persyaratan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) diutamakan 3,50 skala 4,00; d. Diutamakan memiliki nilai Test of English as Foreign Language (TOEFL) 600 atau nilai International English Language Testing System (IELTS) yang setara; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Memiliki syarat-syarat lain yang diperlukan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas dan berdedikasi tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Seleksi penerimaan PNS minimal melalui : a. seleksi administratif. b. pelaksanaan ujian, meliputi :

1. Tes Kompetensi Dasar (TKD) a) Tes Pengetahuan Umum (TPU); b) Tes Bakat Skolastik (TBS); c) Tes Skala Kematangan (TSK).
2. Tes Kompetensi Bidang, meliputi : a) Tes Potensi Akademik (TPA); b) Psikotes; c) Tes Kemampuan Bahasa Asing, termasuk antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab dan Bahasa Korea.
3. Tes wawancara (interview).
4. Evaluasi penilaian akhir seleksi.

(1) Pelaksanaan Penerimaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pengadaan PNS yang dibentuk oleh Kepala BKPM atau pejabat lain yang ditunjuk. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Seleksi penerimaan PNS dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara secara transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi. (3) Pengumuman penerimaan PNS paling kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu dan alamat lamaran. (4) Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas.

(1) Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diperuntukkan bagi CPNS yang akan diangkat sebagai PNS, melalui : a. penyampaian materi ajar yang telah ditentukan; b. pembinaan mental, fisik dan disiplin pegawai (MFD); c. penilaian dan evaluasi peserta. (2) Pembekalan substansi diberikan kepada CPNS dalam rangka pelaksanaan tugas meliputi : a. perencanaan penanaman modal; b. pengembangan iklim penanaman modal; c. promosi penanaman modal; d. kerjasama penanaman modal; e. pelayanan penanaman modal; f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; g. dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. (3) Bagi CPNS yang telah menyelesaikan Diklat dan pembekalan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diangkat sebagai PNS dengan persyaratan : a. lulus Diklat Prajabatan; b. dinyatakan sehat oleh Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri; c. minimal telah satu tahun sebagai CPNS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenjang Karir Jabatan Struktural PNS terdiri dari : a. Jabatan Struktural Eselon IV; b. Jabatan Struktural Eselon III; c. Jabatan Struktural Eselon II; d. Jabatan Struktural Eselon I. (2) Jenjang Karir Jabatan Fungsional PNS antara lain terdiri dari : a. Jabatan Fungsional Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Penyelia; c. Jabatan Fungsional Pertama; d. Jabatan Fungsional Muda; e. Jabatan Fungsional Madya; f. Jabatan Fungsional Utama.

(1) Pemberian Diklat PNS mengacu pada peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai melalui : a. Diklat Struktural, yang meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan IV, Diklat Kepemimpinan III, Diklat Kepemimpinan II dan Diklat Kepemimpinan I; b. Diklat Teknis, yang meliputi antara lain Diklat Pembekalan Substansi Penanaman Modal, Diklat Bahasa Asing, dan Diklat Manajemen; c. Diklat Fungsional, yang meliputi antara lain Diklat Auditor dan Diklat Kewidyaiswaraan. (2) Penilaian Kompetensi Individu PNS bersumber dari : a. Daftar Urut Kepangkatan yang meliputi kepangkatan, jabatan, pendidikan dan usia; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan; c. hasil pengawasan/pengendalian intern, yakni pembinaan yang dilakukan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus oleh pimpinan dan seluruh PNS; d. hasil pemeriksaan tim pengawasan fungsional; e. hasil penilaian Diklat. (3) Pengklasifikasian pegawai dalam jenis jabatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, sehingga dengan mudah dilakukan mutasi penugasan (tour of duty). (4) Penempatan PNS pada jabatan yang tepat dengan kualifikasi yang dimilikinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien dan efektif.

Pengembangan Karir melalui Jabatan Struktural dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : a. PNS dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon IV dengan persyaratan:

1. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Penata Muda Tk. I (III/b);

2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu;

3. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diutamakan 600;

4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya;

5. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik;

6. sehat jasmani dan rohani. b. Pejabat Struktural Eselon IV dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon III dengan persyaratan :

7. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Penata Tk. I (III/d);

8. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; www.djpp.kemenkumham.go.id

9. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diutamakan 600;

10. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya;

11. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat;

12. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik;

13. sehat jasmani dan rohani. c. Pejabat Struktural Eselon III dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon II dengan persyaratan :

14. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Pembina Tk. I (IV/b);

15. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu;

16. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diwajibkan 600;

17. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya;

18. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat;

19. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik;

20. sehat jasmani dan rohani. d. Pejabat Struktural Eselon II dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon I dengan persyaratan :

21. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Pembina Utama Muda (IV/c);

22. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu;

23. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diwajibkan 600;

24. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya;

25. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat;

26. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik;

27. sehat jasmani dan rohani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengembangan karir PNS pada Jabatan Fungsional dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan pendidikan minimal pada jabatan fungsional yang bersangkutan; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; c. memenuhi angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang bersangkutan; d. pangkat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional yang bersangkutan; e. telah berpengalaman dan melaksanakan tugas dari butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; f. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. (2) Syarat-syarat untuk kenaikan jenjang pangkat fungsional yang lebih tinggi adalah sebagai berikut : a. memenuhi angka kredit dari pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang bersangkutan baik dari unsur utama maupun unsur penunjang; b. telah ada penetapan angka kredit oleh Tim Penilai jabatan fungsional yang bersangkutan; c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jenjang jabatan yang lebih rendah; d. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. (3) Untuk mendukung pengembangan Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) persyaratan perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya sebagai berikut : a. pemahaman dan penguasaan peraturan dan kebijakan sesuai tugas dan kewajibannya; b. memiliki kemampuan teknis dan/atau manajerial; c. memiliki sikap dan perilaku yang baik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk menjamin obyektivitas pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat perlu dilakukan : a. pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tugas dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM; b. keanggotaan Baperjakat berjumlah ganjil dan terdiri dari :

1. Ketua merangkap Anggota;
2. sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Anggota;
3. seorang Sekretaris. c. Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala BKPM dalam MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural, serta pengangkatan dalam pangkat untuk eselon II, III dan IV di lingkungan BKPM; d. dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat berpedoman pada Peraturan ini, kecuali atas penilaian atau pertimbangan lain dari Kepala BKPM; e. Ketua dan Anggota dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon I dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Umum.

Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut : a. penilaian pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan kenaikan pangkat dilakukan dalam sidang Baperjakat; b. hasil sidang Baperjakat diajukan kepada Kepala BKPM untuk mendapatkan persetujuan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengangkatan dalam Jabatan Struktural ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM; d. kenaikan pangkat ditetapkan oleh Kepala BKPM.

(1) Mutasi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip-prinsip bertahap, berlanjut, keterbukaan, obyektif, tertib, berdayaguna dan berhasilguna. (2) Setiap pegawai dapat ditempatkan dan/atau dimutasikan pada semua jabatan yang ada di lingkungan BKPM sesuai keperluan kedinasan dan setelah memenuhi persyaratan jabatan, pengalaman dan kemampuan teknis yang ditentukan. (3) Pejabat yang dimutasikan sekurang-kurangnya tetap dalam eselon jabatan yang sama atau naik eselon jabatannya bila mendapatkan promosi. (4) Mutasi jabatan secara vertikal ke bawah/pembebasan jabatan merupakan hukuman disiplin.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/SK/1994 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id