Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan.
2. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional INDONESIA, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait pengadaan barang/jasa.
3. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik sektor program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang disusun dan dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyedia melalui sistem elektronik dan ritel daring.
4. Kontrak Katalog Elektronik Sektoral adalah perjanjian kerja sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan penyedia dalam pencantuman

barang/jasa penyedia ke dalam Katalog Elektronik Sektoral. 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 7. Admin Katalog Sektoral adalah personil yang bertugas melaksanakan untuk mengelola administrasi katalog sektoral. 8. Verifikator/Tim Verifikator Katalog adalah personil/tim yang bertugas melaksanakan proses verifikasi pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik. 9. Verifikasi adalah proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan E- purchasing. 12. E-purchasing (pembelian secara elektronik) adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. 13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik Sektoral yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Katalog Elektronik Sektoral.

14. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang merupakan sub sistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola informasi kinerja Penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di BKKBN yang mempunyai fungsi di bidang layanan pengadaan dan sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang berada di kantor BKKBN pusat.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral BKKBN.

(1) Jenis barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh BKKBN meliputi: a. alat dan obat kontrasepsi; dan/atau b. barang/jasa lain sesuai kebutuhan program BKKBN. (2) Kriteria kelayakan pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. barang/jasa dibutuhkan; b. Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan; dan c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Katalog Elektronik Sektoral yang disusun dan dikelola oleh BKKBN merupakan sistem informasi elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP.

Pelaku dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral terdiri atas: a. Kepala BKKBN; b. Sekretaris Utama BKKBN; c. Para Deputi Bidang; d. Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja; e. Kepala UKPBJ; f. PPK; g. Pejabat Pengadaan; h. Verifikator/Tim Verifikator; i. Admin Katalog Sektoral; dan j. Penyedia.

(1) Kepala BKKBN sebagai pengelola Katalog Elektronik Sektoral mempunyai tugas dan kewenangan dalam sistem Katalog Elektronik meliputi: a. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia; b. menyetujui pencantuman barang/jasa yang ditayangkan di dalam Katalog Sektoral; c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Utama BKKBN.

(3) Dalam hal terdapat kekosongan pejabat Sekretaris Utama maka pendelegasian kewenangan diberikan kepada Deputi Bidang yang ditunjuk. (4) Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Deputi Bidang lain selain Deputi Bidang yang mengusulkan Katalog Sektoral tersebut.

(1) Tugas dan kewenangan Sekretaris Utama BKKBN sesuai pendelegasian dari Kepala BKKBN meliputi: a. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia; b. MENETAPKAN Verifikator/Tim Verifikator; c. menyetujui pencantuman barang/jasa; d. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia; e. melakukan perikatan kontrak katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral dengan Penyedia; dan f. melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama BKKBN bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama BKKBN mengusulkan barang/jasa kepada LKPP melalui deputi yang membidangi monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi.

(1) Tugas dan kewenangan Deputi Bidang dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral menyampaikan usulan barang/jasa beserta informasi produk untuk dimasukkan dalam Katalog Elektronik Sektoral. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. persyaratan pencantuman barang/jasa, persyaratan kualifikasi pelaku usaha, persyaratan teknis dan/atau perizinan barang/jasa; dan b. kategori produk beserta atribut spesifikasi teknis.

(3) Kategori produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelompokan klasifikasi barang/jasa pada suatu etalase produk yang memiliki atribut yang sama. (4) Atribut spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanda atau kelengkapan yang menjadi ciri khas spesifikasi teknis barang/jasa. (5) Ciri khas spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna, atau ciri khas lainnya.

Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. perencanaan pengadaan untuk barang/jasa yang akan dibeli pada Katalog Elektronik Sektoral; b. mengawasi pelaksanaan E-purchasing pada satuan kerja yang menjadi tugasnya; dan c. melaporkan pelaksanaan E-purchasing pada satuan kerjanya kepada Kepala BKKBN.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. mengusulkan Verifikator/Tim Verifikator; b. menugaskan Admin Katalog Sektoral; c. melaporkan hasil Verifikasi dari Verifikator/Tim Verifikator kepada Sekretaris Utama BKKBN; d. mengumumkan pendaftaran calon Penyedia katalog sektoral; dan e. menyetujui/menindaklanjuti hasil Verifikasi data terhadap permohonan pembaruan profil, produk, distributor, dan kualifikasi penyedia. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ bersama Verifikator/Tim Verifikator dapat melakukan penjajakan pasar terhadap pelaku usaha terkait.

Tugas dan kewenangan PPK dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. melakukan proses E-purchasing pada katalog elektronik sesuai petunjuk penggunaan aplikasi E-purchasing produk barang dan jasa pemerintah untuk pagu anggaran diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. melakukan pengelolaan anggaran belanja; c. mengadakan dan MENETAPKAN perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas Pejabat Pengadaan dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral adalah melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas dan kewenangan Verifikator/Tim Verifikator dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. melaksanakan proses Verifikasi pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan b. melaporkan hasil Verifikasi kepada Kepala UKPBJ.

(1) Tugas dan kewenangan Admin Katalog Sektoral dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. mengunggah dokumen kontrak pada aplikasi katalog sektoral; dan b. melakukan proses penayangan barang/jasa pada aplikasi katalog sektoral. (2) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat perjanjian antara Sekretaris Utama BKKBN dan Penyedia katalog sektoral; b. lampiran dokumen kontrak berupa spesifikasi teknis, kuantitas/rencana kebutuhan; dan

c. dokumen lain yang diperlukan.

Tanggung jawab Penyedia dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan diunggah pada Katalog Elektronik; b. pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog; c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan kepada PPK/Pejabat Pengadaan; dan d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan kepada PPK/Pejabat Pengadaan.

Tahapan yang dilakukan pada aplikasi Katalog Elektronik Sektoral beserta proses E-purchasing terdiri atas: a. usulan barang/jasa katalog sektoral; b. penetapan Verifikator/Tim Verifikator katalog sektoral; c. pencantuman barang/jasa katalog sektoral; dan d. penayangan barang/jasa katalog sektoral.

(1) Usulan barang/jasa katalog sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan oleh para Deputi Bidang kepada Kepala BKKBN c.q Sekretaris

Utama BKKBN; (2) Usulan barang/jasa katalog sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi detail produk sebagai bahan telaah produk Katalog Elektronik Sektoral (apabila diperlukan). (3) Informasi detail produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. jenis barang/jasa diusulkan; b. volume/kuantitas; c. spesifikasi teknis; d. perkiraan waktu penggunaan; e. rencana anggaran; f. referensi harga atau harga perkiraan sendiri; g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan h. persyaratan Penyedia. (4) Usulan barang/jasa katalog sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikirimkan ke LKPP untuk dilakukan pengecekan ketersediaan etalase produk. (5) Dalam hal hasil pengecekan etalase atau kategori produk dinyatakan tidak tersedia, maka proses dilanjutkan ke tahap penelaahan produk oleh pengelola katalog sektoral BKKBN. (6) Telaah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka memperoleh/menggali informasi dan MENETAPKAN persyaratan pencantuman barang/jasa dan kategori produk beserta atribut spesifikasi teknis, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Sekretaris Utama MENETAPKAN keputusan hasil penelaahan produk, telaah produk dapat menggunakan keputusan hasil penelahaan produk yang telah ada dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

(8) Dalam hal hasil pengecekan etalase atau kategori produk dinyatakan tersedia, maka LKPP memberikan rekomendasi kepada pengelola katalog sektoral BKKBN untuk tindak lanjut proses verifikasi.

(1) Penetapan Verifikator/Tim Verifikator katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Sekretaris Utama BKKBN setelah pengecekan ketersediaan etalase produk oleh LKPP. (2) Penetapan Verifikator/Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pendelegasian dari Kepala BKKBN. (3) Verifikator/Tim Verifikator katalog sektoral diusulkan oleh Kepala UKPBJ yang bertugas melaksanakan proses verifikasi pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik. (4) Verifikator/Tim Verifikator katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota UKPBJ dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

(1) Pencantuman produk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan menggunakan metode Verifikasi. (2) Sebelum melakukan proses Verifikasi, pengelola Katalog Elektronik Sektoral BKKBN menyampaikan permohonan kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog yang dilengkapi surat keputusan/surat penugasan Verifikator/Tim Verifikator dan/atau keputusan hasil penelaahan produk.

(3) Metode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengecekan kesesuaian antara kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia dengan persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum dalam pengumuman pendaftaran. (4) Pencantuman produk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. tahapan pencantuman barang/jasa katalog; dan b. ketentuan pencantuman barang/jasa katalog.

Tahapan pencantuman produk barang/jasa katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. pendaftaran melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik terdekat untuk pelaku usaha yang belum memiliki akun sistem pengadaan secara elektronik; b. penginputan dan pemutakhiran data kualifikasi pelaku usaha pada aplikasi SIKaP; c. pengumuman pendaftaran pada aplikasi Katalog Elektronik oleh Kepala UKPBJ selaku pengelola Katalog Elektronik; d. pendaftaran pelaku usaha sesuai jenis produk yang diumumkan pada aplikasi Katalog Elektronik; e. pemasukan dokumen penawaran oleh peserta sesuai persyaratan pencantuman barang/jasa; f. Verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi calon Penyedia untuk persyaratan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; g. Verifikasi bukti administrasi dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa (apabila ada); h. Verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini; i. melaporkan hasil Verifikasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan j. MENETAPKAN hasil Verifikasi, perikatan, dan persetujuan pencantuman barang/jasa katalog.

Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas: a. dokumen/isian administrasi dan kualifikasi pada Aplikasi SIKaP; b. dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa (apabila dipersyaratkan); c. daftar isian form spesifikasi produk meliputi cakupan wilayah layanan dan harga (Harga yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga eceran tertinggi); dan d. surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga.

Penetapan hasil Verifikasi, perikatan, dan persetujuan pencantuman barang/jasa katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j meliputi: a. penetapan hasil Verifikasi pengelola katalog sektoral ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BKKBN; b. penetapan oleh Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Ketentuan pencantuman produk barang/jasa katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b

terdiri atas: a. proses pencantuman barang/jasa katalog tidak dilakukan negosiasi harga, informasi harga tayang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia; b. proses pendaftaran dan verifikasi diselenggarakan tanpa batas waktu batch; dan (2) Dalam hal dianggap perlu, Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti dengan proses visitasi lapangan dan verifikator katalog dapat berkonsultasi dengan LKPP.

(1) Penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d untuk menayangkan informasi barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral yang memuat daftar: a. merek; b. jenis; c. spesifikasi teknis; d. harga; dan e. informasi lainnya pada Katalog Elektronik. (2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perikatan/Kontrak Katalog Sektoral ditandatangani. (3) Jangka waktu perikatan/kontrak katalog sektoral dibatasi oleh masa berlaku izin usaha, masa berlaku barang/jasa, dan/atau masa izin edar barang/jasa.

Barang/jasa yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Sektoral dapat dibeli oleh PPK/Pejabat Pengadaan satker BKKBN dan/atau pemerintah daerah yang sudah terverifikasi oleh Admin Katalog Sektoral BKKBN.

(1) Katalog Elektronik Sektoral yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan menu produk yang tayang di katalog sektoral; (2) Pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dengan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik Sektoral atau E-purchasing katalog sektoral dapat dilaksanakan dengan metode: a. negosiasi harga; dan/atau b. mini-kompetisi.

(1) Metode negosiasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan metode negosiasi harga

dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. (2) Dalam pelaksanaan metode negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia. (3) Metode mini-kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

(1) Penyedia yang telah berkontrak dengan pengelola Katalog Elektronik Sektoral dapat mengajukan penambahan barang/jasa untuk jenis produk dan kategori yang telah tersedia. (2) Barang/jasa yang diajukan dapat ditayangkan setelah disetujui dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BKKBN selaku pengelola Katalog Elektronik Sektoral melalui Kepala UKPBJ BKKBN.

(1) Penyedia yang telah berkontrak dengan pengelola Katalog Elektronik dapat mengajukan proses pembaruan informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi: a. pembaruan profil Penyedia; b. pembaruan data barang/jasa; c. pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim barang; dan/atau d. permohonan turun tayang barang/jasa.

(2) Pembaruan informasi barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggantian barang/jasa. (3) Pembaruan informasi barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Utama BKKBN selaku pengelola Katalog Elektronik Sektoral. (4) Dalam hal penggantian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme penambahan barang/jasa.

(1) Penyedia yang belum menyampaikan dokumen surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga sesuai wajib menyampaikan surat pernyataan ini pada saat perpanjangan atau penambahan kontrak katalog. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan dapat menjadi referensi untuk proses penambahan dan pembaruan barang/jasa di kemudian hari. (3) Proses Verifikasi terhadap pembaruan informasi barang/jasa tidak diperlukan dalam hal penyedia telah menyampaikan surat pernyataan keabsahan/ kebenaran informasi produk dan harga.

(1) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dilakukan oleh Sekretaris Utama BKKBN atau melalui UKPBJ dengan melaksanakan: a. monitoring dan evaluasi; b. bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

c. penyediaan anggaran; dan/atau d. penyiapan ketersediaan sarana dan prasarana, agar pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dapat berjalan dengan baik. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama satuan kerja pengusul.

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Katalog Elektronik Sektoral dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP. (2) Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral melakukan koordinasi dan meminta pendampingan dari LKPP. (3) Pengguna Katalog Elektronik Sektoral BKKBN menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama BKKBN melalui Kepala UKPBJ paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan surat pesanan.

Kontrak Katalog Sektoral yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Katalog.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO