Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengawasan Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, profesionalisme, proporsionalitas dan keterbukaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik. 3. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, keluhan dan/atau pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern dilingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP dalam peraturann ini adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. 7. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 8. Kendali mutu dalam audit adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya. 9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi. 10. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. 11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 14. Verifikasi adalah salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas bahan keterangan dan bukti. 15. Manajemen Lembaga adalah unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. 16. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dan atas nama Inspektorat. 17. Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Tujuan pengawasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, adalah: a. terlaksananya kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan;

b. terlaksananya fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara; c. terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan d. tercapainya visi, misi, sasaran dalam Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif.

Pengawasan terdiri dari: a. pengawasan yang dilakukan oleh Manajemen Lembaga; b. pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan c. pengawasan ekstern yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan lainnya, termasuk pengawasan masyarakat.

Subjek pengawasan terdiri dari: a. pejabat struktural pada Badan Ekonomi Kreatif; b. pejabat fungsional Badan Ekonomi Kreatif; c. staf yang ditunjuk oleh Inspektur; dan/atau d. pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama Inspektorat.

Objek pengawasan meliputi Sekretariat Utama, Kedeputian, dan Inspektorat.

(1) Sasaran pengawasan, meliputi: a. seluruh program dan kegiatan; b. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan c. pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber daya non keuangan. (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dari aspek kehematan, efektivitas, efisiensi, dan aspek manajemen pengelolaan program dan kegiatan.

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel Kepala Badan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas, efisiensi dan ekonomis pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pedoman Implementasi SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peratuan Kepala Badan tersendiri.

(1) SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pimpinan Unit Kerja menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, untuk menimbulkan perilaku positif dan kondusif guna menerapkan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

Pimpinan unit kerja melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang terdiri dari: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko.

(1) Pimpinan unit kerja menyelenggarakan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi setiap Unit Kerja. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

(1) Pimpinan unit kerja mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dengan bentuk dan waktu yang tepat. (2) Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib diselenggarakan secara efektif melalui sarana komunikasi dan manajemen sistem informasi.

(1) Pimpinan unit kerja melakukan Pemantauan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

(1) Kepala Badan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan: a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif termasuk Akuntabilitas keuangan Negara; dan b. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

(1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat Badan Ekonomi Kreatif. (2) Inspektorat Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; e. verifikasi; dan f. kegiatan pengawasan lainnya. (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan Intern terhadap seluruh program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya.

(1) Dalam melakukan audit, seluruh Aparat Pengawasan Inspektorat wajib menggunakan: a. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan b. Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (4) Inspektorat melaksanakan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prosedur dan reviu pengendalian yang meliputi kebijakan,

prosedur dan program pengendalian sebagaimana diatur dalam Standar Audit APIP.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat mempunyai kewenangan: a. melakukan pengamatan dan pemeriksaan di tempat pekrjaan dan tempat lainnya; b. meminta keterangan pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan; dan c. melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan. (2) Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat mempunyai kewajiban: a. meminta, menerima, mengusahakan dan memperoleh dokumen, barang atau benda serta keterangan dari pihak tertentu untuk kepentingan pengawasan; dan b. menerima, mempelajari dan menelaah hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya.

(1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi persyaratan kompetensi dan/atau pejabat yang ditunjuk. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur.

(1) Hasil pemeriksaan berupa temuan, simpulan dan rekomendasi dikomunikasikan kepada objek pemeriksaan. (2) Auditor meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh objek yang diperiksa.

(3) Auditor membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Inspektur untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan objek pemeriksaan. (4) Laporan Hasil Pengawasan disusun oleh Inspektur, disampaikan kepada Kepala Badan dan objek pemeriksaan.

(1) Pengawasan masyarakat bersumber dari: a. lembaga swadaya masyarakat; b. media massa; c. kelompok masyarakat; dan d. perorangan. (2) Tata cara penanganan pengaduan dan pengawasan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Inspektorat wajib menindaklanjuti pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Tindak lanjut dari Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan khusus. (3) Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat sebagaimana ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

(1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dapat berupa: a. tindakan administratif; b. tuntutan ganti rugi (TGR); c. tuntutan Perbendaharaan (TP); d. tuntutan pidana; e. tindakan disiplin; f. sanksi kode etik; dan/atau

g. penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat. (4) Tata cara pelaporan hasil pengawasan intern dan hasil pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut pengawasan masyarakat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA