Semua Peraturan (45,692)
PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON-KARANGAMPEL-CIKAMPEK- DAN CIREBON-KADIPATEN-CILEUNYI
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SURABAYA-BELIMBING-SEMARANG-JUANA DAN LAMONGAN-GRESIK
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK MAGELANG-SEMARANG-KUDUS DAN MAGELANG-YOGYAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-MAGELANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK KERTASURA UNGARAN-BAWEN-AMBARAWA
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK BANDUNG SUKABUMI-JAKARTA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK GARUT-SUMEDANG CIREBON-TASIKMALAYA-BANDUNG
PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang DEWAN NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI GUBERNUR BANK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-SURABAYA
PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK WONOCOLO-BLIMBING
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEKTRAYEK KEDURUS BRANGKAL-WONOCOLO-BLIMBING-JATI-KLAKAH
PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 8) TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON JAKARTA DAN CIREBON-SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAN PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1958
PENETAPAN BAGIAN IBW XVI (JAWATAN KERETA API)
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN BUDIONO DAN PENGANGKATAN DJANU ISMADI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PERANCANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM)
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK WONOCOLO-BLIMBING DAN JATI-KLAKAH
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
PENETAPAN BAGIAN IBW XIV (PERUSAHAAN BATUBARA UMBILIN)
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK BANDUNG SUKABUMI-JAKARTA DAN BANDUNG PUNCAK-JAKARTA
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 77 TAHUN 1951) MENGENAI "PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"
PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-SURABAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 N0. 73) DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 NO. 74)
PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA)
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN RUKANDI BIN NURHAMID DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR SISA HUTAN SEPEDA
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1957 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 96), KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUASA-PENGUASA MILITER
PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957)
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN KO KWAT OEN DAN PENGANGKATAN ANG TJIANG LIAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1957 tentang TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN UANG RP. 2.190, DARI SAUDARA SUKARTO
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWA RUMAH-RUMAH/PEKARANGAN-PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR YANG DIPERLUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA MASING-MASING KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN
PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG)