PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954

Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" untuk nasionalisasi

B.V.M. tidak dapat dipergunakan, maka dalam hal ayat 2 tidak berlakunya harus disebut

untuk menghindarkan salah faham tentang soal ini.

Dalam pasal ini harus dipastikan bahwa pada waktu mulai berlakunya Undang-

undang tersebut saham-saham menjadi milik penuh dan bebas dari Pemerintah (Negara).

Dalam usaha mengambil oper saham-saham haruslah ditentukan dengan kurs

setingkat mana pengoperan itu harus dilaksanakan.

Kurs…

PRESIDEN

Kurs tersebut ditetapkan sebagai berikut :

23 1/3% dari saham-saham yang dibayar dengan Nederlandse gulden (mata uang

Belanda);

70% bagi saham yang dibayar dengan rupiah (mata Uang Indonesia).

Pemilik-pemilik saham yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugiaan diberi

kesempatan untuk meminta penetapan dari pengganti kerugian ini kepada hakim.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Menteri Perhubungan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu

untuk pelaksanaan Undang-undang ini.

Pasal II…

PRESIDEN

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Di sahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957.

INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 10 Nopember 1957.

ttd

ttd

SUKARDAN

PRESIDEN

MENGENAI

TENTANG

(B.V.M.) (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 67)

SEBAGAI

A. Umum

Dengan mengeluarkan Undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hak

untuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang pada

waktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.

Tentang alasan hukum pada Undang-undang ini dapat dikemukakan bahwa

kesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum di

Ibu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indosnesia sendiri.

B. Pasal demi pasal.