Pasal 7

Menteri Perhubungan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu

untuk pelaksanaan Undang-undang ini.

Pasal II…

PRESIDEN

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Di sahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957.

INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 10 Nopember 1957.

ttd

ttd

SUKARDAN

PRESIDEN

MENGENAI

TENTANG

(B.V.M.) (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 67)

SEBAGAI

A. Umum

Dengan mengeluarkan Undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hak

untuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang pada

waktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.

Tentang alasan hukum pada Undang-undang ini dapat dikemukakan bahwa

kesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum di

Ibu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indosnesia sendiri.

B. Pasal demi pasal.