Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK

Pasal 1

Pasal 7 ayat 1 sub a, b dan c Undang-undang tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah 1956, sebagaimana sejak itu telah diubah, ditambah

dan diubah lagi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

  • bagi Daerah-daerah tingkat I, selain Kotapraja Jakarta Raya dan

Daerah Istimewa Jogyakarta, tiap-tiap 200000 penduduk

mempunyai seorang wakil, dengan minimum sama dengan jumlah

tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-

daerah Swatantra tingkat II dalam wilayahnya dan dengan

maximum 75; bagi Kotapraja Jakarta Raya dan Daerah Istimewa

Jogyakarta tiap-tiap 45000 orang penduduk mempunyai seorang

wakil dengan mazimum 50;

  • bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10000 orang penduduk

mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35;

  • bagi Daerah-daerah tingkat III tiap-tiap 2000 orang penduduk

mempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan maximum 15.

Pasal 2

Mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut Undang-undang Darurat

No. 8 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 50).

Pasal 3…

PRESIDEN

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memperintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;

pada tanggal 5 Desember 1957.

INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 9 Desember 1957.

ttd

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, bagi penetapan jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah-daerah Swatantra berlaku

syarat-syarat minimum dan maximum sebagai tercantum dalam Pasal

7 ayat (1) sub a, b dan c Undang- undang tersebut;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dengan dilaksanannya

Undang-undang No. 19 tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terjadi, bahwa

sesuatu Daerah Swantantra mendapatkan jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang daripada jumlah tertinggi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra

bawahannya;

  • bahwa hal itu dipandang adalah ganjil;

  • bahwa berhubung dengan itu perlu menambah ketentuan dalam Pasal 7

ayat (1) sub a, b dan c untuk menghilangkan keganjilan dimaksud;

MENGINGAT

a. Pasal 89 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

  • Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu

telah diubah;

Dengan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA